EDITORIAL:  PELAYAN MASYARAKAT

EDITORIAL:  PELAYAN MASYARAKAT[1]

 

Jakarta, Media Indonesia

PEJABAT adalah seseorang yang memegang jabatan dan dapat menentukan kebijakan. Pejabat adalah mereka yang berbaju safari, tidak segera melayani masyarakat walaupun jam kerja sudah dimulai. Pejabat adalah mereka yang memberikan pelayanan bila masyarakat menghiba-hiba meminta pertolongan dengan menyodorkan sejumlah uang atau upeti.

Konotasi-konotasi di atas jelas salah tapi menjadi amat kaprah. Dalam realitasnya pejabat adalah mereka yang harus dilayani oleh masyarakat. Mentalitas feodal itu bukan datang dengan sendirinya. Penjajah Belanda telah cukup lama dari sistematis menjadikan para pejabat sebagai individu yang mesti mendapatkan hak-hak khusus. Setelah Indonesia merdeka mentalitas pangreh seperti itu tidak berubah, bahkan ada kesan ingin diabadikan oleh para pejabat, agar mereka tetap “berwibawa”. Segala aksesoris kepejabatan dipampangkan dengan penuh kesadaran. Akibatnya tugas utamanya sebagai public service dilupakan.

Karena itu kita tersentak ketika dua hari lalu Presiden Soeharto meminta para pejabat mengubah perilaku dari sikap mental yang ingin dilayani menjadi pelayan masyarakat yang terpercaya. Karena itu seluruh pegawai negeri di Indonesia disebut oleh Kepala Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Jika Kepala Negara sampai memerintahkan demikian artinya selama ini banyak pejabat yang belum berperilaku dan bersikap mental sebagai pelayan masyarakat. Malah masyarakat yang seringkali mereka jadikan pelayan pejabat. Bahkan runyamnya, di negeri ini keluarga atau anak pejabat pun seringkali ingin memiliki hak­-hak istimewa.

Permintaan Presiden itu tetap terkait dengan kedudukan rakyat di negeri ini sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sementara kekuasaan pemerintah berada di bawah kedaulatan rakyat. Bukan sebaliknya, sebagaimana yang di kesankan oleh perilaku dan sikap mental sejumlah pejabat, selama ini.

Kita pun tidak dapat menggeneralisasi semua pejabat berperilaku demikian. Masih banyak di antara pejabat kita tetap menjalankan fungsinya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Dengan segala keterbatasannya, dari mungkin juga hambatan dari rekan-rekannya sendiri,pejabat-pejabat tertentu tetap memberikan pelayanan sebaik­-baiknya kepada masyarakat. Kita berharap pemintaan Presiden Soeharto ini mendapat perhatian. Instansi terkait seperti jajaran Kantor Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (Men-PAN) dapat melakukan semacam operasi mendadak (sidak) untuk melihat kualitas pelayanan yang diberikan aparat pemerintah kepada warga masyarakat. Pada gilirannya fungsi pengawasan melekat (waskat) tidak hanya dilakukan terhadap penggunaan dana, tetapi juga meluas ke masalah-masalah pelayanan.

Sudah barang tentu kita pun tidak menghendaki tampilnya aparat pemerintah atau pejabat sebagai hamba sahaya atau sebagai abdi dalem keraton yang memasrahkan “hidup mati” dirinya kepada para petinggi keraton . Sebab mental abdi dalem ini tidak kalah bahayanya dari sikap mental ingin dilayani.

Sumber : MEDIA INDONESIA (04/09/1996)

____________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 235-236.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.