Editorial ‘GAJI PRESIDEN BAGI KAUM MISKIN’

Editorial

GAJI PRESIDEN BAGI KAUM MISKIN[1]

Media Indonesia

DUA hal menarik dihasilkan rapat paripurna pertama Kabinet Pembangunan VII yang dipimpin Presiden Soeharto kemarin. Pertama, Presiden mengumumkan bahwa gaji dan tunjangannya sebagai Presiden selama satu tahun akan diserahkan bagi kaum miskin dan tidak mampu. Bagi para menteri, Gubernur, dan pejabat eselon I, Presiden menginstruksikan agar menyerahkan gaji pokoknya saja untuk tujuan yang sama.

Kedua, para menteri diharuskan menyerahkan daftar kekayaan pribadi, termasuk kekayaan istri atau suaminya kepada Presiden. Daftar kekayaan ini tidak untuk di umumkan kepada publik tetapi bisa dipakai sebagai pegangan di kemudian hari bila terjadi tuduhan atau dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Penyerahan gaji dan tunjangan Presiden selama satu tahun bagi kaum miskin dan tidak mampu adalah sebuah refleksi kepedulian dan pengorbanan yang patut dihargai. Kendati kita juga cemas jangan-jangan hal itu bisa mengganggu kelancaran dan kecekatan tugas seorang presiden. Tetapi, menurut penjelasan Mensesneg Saadilah Mursyid, Pak Harto mengatakan bahwa tunjangan yang diterimanya sebagai seorang pensiunan Jenderal Besar ABRI masih mencukupi.

Perihal pemyataan kekayaan menteri dan pejabat tinggi, kita terima sebagai upaya sungguh-sungguh dari Kabinet Pembangunan VII untuk menciptakan clean government. Berbeda dari kabinet-kabinet sebelumnya, tuntutan tentang pemerintahan yang bersih dan berwibawa lebih kencang sekarang ini.

Dari forum Sidang Umum MPR yang baru lalu kita menangkap betapa desakan untuk menghapus korupsi dan kolusi sangat kuat. Desakan itu muncul dari setiap fraksi di MPR.

Korupsi dan kolusi adalah aib yang harus diperangi. Salah satu cara adalah menciptakan transparansi dalam proses dan mekanisme pengelolaan negara. Sebuah pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang accountable. Semakin banyak daerah kelabu, semakin buruk sebuah pemerintahan. Di tengah situasi krisis seperti sekarang harus ada pertautan nurani antara yang memerintah dan yang diperintah. Negara bangsa yang dilandasi semangat kekeluargaan dan persaudaraan, harus memiliki spontanitas rasa kebersamaan. Penderitaan mereka yang kecil dan tidak berdaya hams menggugah mereka yang mampu dan berkuasa. Solidaritas harus menjadi wujud perilaku setelah dibahasakan secara gencar dan konstan dari waktu ke waktu.

Tetapi solidaritas sering diartikan secara timpang apalagi di tengah krisis seperti sekarang. Yang lemah danyang miskin cenderung menjadi diktator yang menyalahkan setiap perbuatan mereka yang beruntung.

Kita cenderung kurang menghargai secara layak pengorbanan yang diberikan para pemimpin. Terlepas dari situasi finansial seorang presiden, kerelaan untuk bekerja tanpa gaji dan tunjangan selama satu tahun adalah pengorbanan yang sangat patut dihargai.

Sumber : MEDIA INDONESIA (18/03/1998)

___________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 855-856.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.