DUNIA USAHA INGINKAN SISTEM SUKSESI SEPERTI DI SINGAPURA

DUNIA USAHA INGINKAN SISTEM SUKSESI SEPERTI DI SINGAPURA[1]

 

Jakarta, Antara

Dunia usaha nasional memandang sistem suksesi di beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yaitu dengan menyiapkan seorang kader yang dapat menggantikan posisi perdana menteri perlu di contoh Indonesia.

“Hal itu perlu bagi kami demi adanya kepastian stabilitas politik sehingga dunia usaha dapat menentukan rencana mereka nantinya.” kata pengusaha nasional Sofyan Wanandi kepada pers di Jakarta, Rabu, ketika ditanya pengaruh pemilu dan kemungkinan suksesi.

Menurut dia, sistem yang diterapkan Singapura dan Malaysia merupakan yang terbaik bagi dunia usaha, karena mereka dapat mengetahui dengan jelas siapa kader yang akan menggantikan posisi kepala pemerintahan.

Langkah itu juga perlu ditempuh, lanjutnya, karena usia Presiden Soeharto yang sudah lanjut, dan memerlukan orang kedua yang dapat menggantikannya jika Presiden Soeharto tidak bersedia dipilih kembali pada dua pemilu yang akan datang.

Menurut perkiraannya, Presiden Soeharto masih tetap akan dipercaya untuk menduduki kembali jabatannya sebagai Presiden pada pemilu 1997, namun untuk Pemilu 2002 usia Presiden sudah semakin lanjut.

Presiden, lanjutnya, bisa menunjuk langsung kadernya, namun penunjukkannya itu dilakukan Presiden selaku ketua Dewan Pembina Golkar.

“Presiden tentu orang yang paling tahu siapa calon penggantinya nanti, karena pengalaman beliau yang sudah 30 tahun.” katanya.

Sofyan menilai, dengan kondisi yang ada saat ini, dunia usaha belum cukup siap jika ada suksesi setelah pemilu tahun depan.

“Yang ada mungkin hanya mempersiapkan agar suksesi itu berjalan dengan baik.” katanya.

Suksesi

Sementara itu, Mensesneg Moerdiono pada Seminar Pemilu 1997 dan Prospek Pasar Modal Indonesia mengatakan, istilah suksesi mempunyai dua pengertian. Pertama, suksesi jika diartikan secara konstitusional berarti pemilihan dan pengangkatan Presiden setiap lima tahun oleh MPR.

Kedua, suksesi mempunyai pengertian pembatasan masa jabatan Presiden, dan sesuai dengan konstitusi Indonesia, jelas sekali masalah pembatasan masa jabatan Presiden bukanlah masalah calon Presiden itu sendiri, apalagi masalah Presiden yang menjabat.

“Masalah pembatasan masa jabatan Presiden adalah masalah yang termasuk kewenangan MPR serta seluruh fraksi yang ada di dalamnya.” katanya.

Dikatakannya, terpilihnya seorang tokoh yang sama secara terus menerus oleh MPR yang dipilih secara sah seperti yang berlangsung selama ini, secara konstitusional adalah juga demokratis.

“Tidak ada paksaan bagi anggota MPR untuk memilih atau untuk tidak memilih seorang calon Presiden tertentu.” katanya.

Sistem tersebut, lanjutnya, telah menciptakan stabilitas politik yang diperlukan dunia usaha di Indonesia untuk bekerja dengan tenteram, dan stabilitas itu masih akan berlanjut dalam tahun-tahun mendatang.

“Dengan kata lain sesungguhnya ‘country risk’ Indonesia cukup rendah, dan oleh karena itu dunia usaha di Indonesia dapat melanjutkan rencananya tanpa terlalu khawatir akan terjadinya gejolak-gejolak.” katanya.

Sumber : ANTARA ( 11/12/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 528-529.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.