DUNIA USAHA HENDAKNYA DAPAT TEMUKAN TALI PENGIKAT

DUNIA USAHA HENDAKNYA DAPAT TEMUKAN TALI PENGIKAT

Rakernas Kadin Indonesia

PRESIDEN :

Presiden Soeharto menekankan, agar dunia usaha dapat mengadakan investasi yang makin besar, dan pemerintah akan terus mendorong kegiatannya serta memantapkan iklim yang makin baik. Tapi usaha ini akan berhasil mencapai sasaran, jika dunia usaha juga ikut mengembangkan suasana persatuan dan saling percaya, serta memikul tanggung jawab bersama.

Tanpa persatuan dan saling percaya, dunia usaha akan sulit berkembang secara sehat dan menjadi kekuatan ekonomic nasional yang kita harapkan.

“Untuk itu, hendaknya dunia usaha dapat menemukan tali pengikat berupa kesadaran yang mendalam akan kebersamaan dan ketulusan untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan nasional,” kata Kepala

Negara ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin Indonesia di Bina Graha Senin pagi kemarin.

Dalam rangka itu Presiden mengharapkan, hendaknya dikembangkan sikap membantu dan memberi kesempatan kepada mereka yang lemah agar dapat tumbuh dan berkembang.

Dalam seluruh jajaran dunia usaha harus digalang kerja sama yang sebaik-baiknya antara yang kecil, yang menengah, dan yang besar, sehingga mereka saling menghidupi dan menunjang.

Kerja sama yang sebaik­baiknya antara semua lapisan dan kekuatan dunia usaha itu mutlak diperlukan, agar seluruh dunia usaha dapat memikul tanggung jawab yang besar dalam menjawab tantangan yang dihadapi dalam tahap-tahap pembangunan selanjutnya.

Presiden mengatakan, pembinaan dunia usaha merupakan salah satu masalah yang akan ditangani lebih lanjut dalam Repelita IV. Sebab, jika dunia usaha telah menjadi kekuatan-kekuatan yang tangguh dan dijiwai Pancasila, maka rencana­rencana pembangunan dapat benar-benar dilaksanakan dengan dukungan seluruh dana dan daya yang ada di dalam masyarakat. Dalam hubungan ini pembinaan dunia usaha adalah penting sekali.

RUU Kadin

Dikemukakan Kepala Negara Kadin harus terus menerus membenahi organisasi dan tata kerja agar dapat membina dunia usaha secara efektif dan efesien.

Presiden menilai Rakernas Kadin kali ini penting, karena acara pokoknya memperbincangkan cara-cara memantapkan organisasi.

“Kemantapan organisasi memerlukan dukungan para anggota. Hanya kemantapan tata kerja dan organisasi serta hasil-hasil nyata yang dapat membangkitkan dukungan serta gairah anggota­anggota Kadin,” kata Presiden menegaskan.

Dewasa ini pemerintah sedang mempersiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai Kadin, yang akan memantapkan kedudukan dan peranan Kadin sebagai organisasi penghimpunan dunia usaha swasta.

“Saya berharap agar Kadin terus meningkatkan konsolidasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola organisasi demi kepentingan para anggota dan kepentingan nasional,” kata Presiden.

Jangan Kehilangan Arah

Presiden berpendapat bahwa pembangunan ekonomi harus dapat memberikan jalan keluar yang tepat terhadap masalah-masalah yang dihadapi Indonesia. Namun dalam memecahkan masalah itu kita tidak boleh kehilangan arah dan cita-cita semula.

“Karena itu kewajiban kita semua untuk menjaga arah pembangunan dan pengembangan ekonomi, selalu berpegang pada petunjuk yang diberikan UUD dan GBHN,” tandas Presiden

Pasal 33 UUD ’45, menurut Presiden, mengandung arti bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Dalam kaitan ini Presiden meminta dunia swasta nasional agar benar-benar memahami amanat UUD’ 45 itu.

Rakernas Kadin yang berlangsung sampai Rabu esok diikuti sekitar 900 peserta, 400 di antaranya hadir pada upacara pembukaan di Bina Graha. Sejumlah Menteri Kabinet, terutama bidang, Ekuin akan memberikan pengarahan pada rapat kerja tersebut,

Iklim Usaha

Menko Kesra, H. Alamsyah Ratu Perwiranegara dalam pengarahannya di depan peserta Rakernas Kadin Indonesia di Hotel Horison Ancol yang dibacakan Sekretaris Menko Kesra Drs. Satibi Darwis, kemarin siang menekankan pemerintah bersama Kadin mempunyai tugas untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan mewujudkan kerja sama yang serasi antara usaha negara ,koperasi, dan usaha swasta. Juga kerja sama yang serasi antara usaha besar, menengah, kecil, dan koperasi perlu dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan saling menunjang dan menguntungkan.

Untuk tujuan itu perlu kiranya diciptakan dan dikembangkan iklim yang sehat agar kelancaran usaha dan kerja sama itu dapat terwujud.

Tujuan Rakernas Kadin ini antara lain untuk memperoleh informasi lengkap bagi dunia usaha nasional mengenai Pelita IV, dan memperoleh kejelasan mengenai bidang-bidang partisipasi Kadin dan mekanisme kerja sama dengan pemerintah dalam menyukseskan Pelita IV.

Lebih jauh Menko Kesra menegaskan, sikap tanggap dan kesadaran akan rasa tanggung jawab Kadin terhadap pembangunan nasional pasti disambut baik oleh pemerintah. Sebab tanpa kerja sama di bidang usaha nasional, Pelita IV ini tidak dapat kita laksanakan dan kita selesaikan dengan sukses.

Menko Polkam, Soerono, dalam acara yang sama mengatakan, untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah terus berusaha menciptakan iklim yang menggairahkan masyarakat dalam pembangunan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat agar Iebih aktif dan kreatif.

Dengan kebersamaan kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan berbagai kekuatan ekonomi dalam masyarakat akan dapat diciptakan kekuatan aktual pembangunan yang ampuh dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Kehidupan perekonomian Indonesia; kata Soerono, didasarkan kepada Pancasila. Artinya, perekonomian disusun berdasarkan atas kekeluargaan, bukan ekonomi yang berdasarkan kepada indivisualisme dan juga yang bukan didasarkan pada asas etatisme.

Kehidupan ekonomi demikian hanya akan terselenggara bila para pelakunya, antara lain pengusaha dalam jajaran Kadin dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan makna yang terkandung dalam asas kekeluargaan itu.

Untuk menjamin kemakmuran seluruh rakyat, pemerintah memberi tempat yang luas pada peranan swasta. Kemakmuran rakyat harus senantiasa berperan sebagai pembimbing dan pengarah proses pembangunan ekonomi. Itu berarti perencanaan dan pelaksanaan ekonomi, dan tingkah laku para pelaku ekonomi, dalam hal ini para pengusaha, tidak boleh semata-mata memperhitungkan efisiensi produksi.

Tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dalam arti yang seluas­luasnya. Sebab, kesejahteraan merupakan wujud asas kekeluargaan.

Hal ini berarti pula terwujudnya keseimbangan dan keselarasan antara produsen sebagai individu dan masyarakat konsumen. Hal yang sama tentu juga berlaku pada bidang-bidang di luar ekonomi.

Membludak

Dengan peserta 900 orang lebih, ruang Krakatau Hotel Horison tampak membludak. Tetapi panitia penyelenggara tampaknya kurang siap melayani berbagai kebutuhan peserta seperti bahan Rakernas yang sudah tersusun rapi di dalam “tas khusus”.

Seharusnya bahan itu sudah diterima peserta sebelum Rakernas dimulai. Akibatnya, sebagian peserta tidak sempat mendengarkan pengarahan Menko Kesra yang dimulai pukul 11.30 WIB.

Ketika Menko Polkam menyampaikan pengarahan pukul 15.00 WIB masih banyak peserta yang mencari bahan Rakernas ke sana ke mari.

Izin Didaerah Hanya BKPMD

Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam dalam pengarahannya pada Rakernas Kadin Indonesia, Senin malam, mengemukakan, untuk memperlancar kegiatan dunia usaha di daerah-daerah, semua masalah yang menyangkut perizinan di daerah akan ditangani BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah).

Selama ini masalah perizinan dunia usaha di daerah ditangani oleh berbagai instansi yang ada di tingkat daerah, katanya.

Menurut menteri dalam rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia Selasa hari ini masalah perijinan didaerah-daerah akan dibicarakan secara khusus.

Dikatakan, pelaksanaan masalah penyederhanaan perizinan di daerah­daerah diharapkan sudah dapat diumumkan dua minggu mendatang.

Dalam usaha menyederhanakan perizinan, katanya pihaknya sendiri sudah mengirimkan surat edaran kepada semua Gubernur Kepala Daerah supaya menanyakan para pengusaha di daerahnya masing-masing tentang kesulitan­kesulitan yang mereka hadapi.

Menteri mengatakan, berdasarkan hasil investarisasi sementara kini terdapat sebanyak 3.004 perizinan di tingkat daerah seluruh Indonesia. (RA)

Jakarta, Suara Karya

Sumber : SUARA KARYA (17/04/1984)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 694-698.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.