DRS KACUNG MARIJAN MA, STAF PENGAJAR FISIP UNAIR ALTERNATIFNYA, ORANG DARI LUAR STRUKTUR

DRS KACUNG MARIJAN MA, STAF PENGAJAR FISIP UNAIR ALTERNATIFNYA, ORANG DARI LUAR STRUKTUR[1]

 

Republika

Bagaimana pendapat Anda tentang kesediaan Presiden untuk lengser keprabon? Itu pernyataan yang realistis setelah melihat kenyataan, bahwa yang menginginkan Pak Harto mundur tak hanya sekelompok kecil orang, sebagaimana yang diyakini para pejabat selama ini. Dulu para pejabatkan bilang, bahwa tuntutan Pak Harto mundur hanya dilakukan sekelompok (kecil) mahasiswa.

 

Apakah itu tak sekadar lip service?

Di situlah masalahnya. Masyarakat sudah telanjur mencap pernyataan Pak Harto sebagai lip service atau retorika belaka. Walau Pak Harto bilang sudah siap bila rakyat tak menghendakinya lagi, masyarakat tetap mengadakan aksi demo karena telanjur tak percaya dengan ucapan itu.

Begitu pula walau Pak Harto berharap agar masyarakat tak lagi melakukan aksi, omongan itu menjadi tak berarti bagi masyarakat. Mereka tetap menuntut.

 

Apakah pemyataan Pak Harto itu tidak tulus?

Karena aksi unjuk rasa sudah demikian besar, mau tak mau Pak Harto dipaksa oleh keadaan untuk berkata tulus. Sebab kalau tak mengatakan demikian, bisa saja amuk massa dan kerusakan kian parah. Keamanan keluarga presiden pun bisa ikut terancam.

 

Selain situasi, adakah kekuatan lain yang menekan Pak Harto?

Reaksi luar negeri jelas negatif, apalagi dengan jatuhnya korban jiwa yang cukup besar. Meskipun luar negeri tak secara langsung memaksa, tapi pengawasan lembaga intemasional cukup serius. Mungkin IMF atau AS tak secara langsung meminta Pak Harto mundur, tapi dengan kasus ini beliau pada akhirnya harus merasa untuk harus mundur. Apakah menurut Anda, Presiden harus mundur?

Saya melihat, adanya kesediaan mundur akan membuat reformasi konstitusional. Itu penting bagi masa depan Indonesia. Selama ini di Indonesia tak pernah terjadi transisi atau suksesi yang konstitusional. Selalu ada darah dan sekarang pun ada darah juga. Itu kekhawatiran yang rnenjadi kenyataan.

Sebaliknya, kalau Pak Harto menutup semua tuntutan ini, saya yakin bakal terjadi pertumpahan darah. Dan konsekuensinya bagi beliau lebih besar lagi. Bisa-bisa rakyat menghendaki agar diadili Ini harus dihindari.

 

Lantas, bagaimana dengan pengisian kekuasaan?

ltu yang rnungkin kurang dipikir teman-teman aktivis reformasi. Selama ini yang diinginkan hanya reformasi dan penggantian presiden. Tapi belum banyak dipikirkan bagaimana mekanisme reformasi. Barangkali sudah dipikirkan tapi mungkin yang belum serius adalah soal siapa yang akan rnenggantikannya.

Kalau misalnya pergantian itu konstitusional, baik lewat Sidang Istimewa MPR atau pelimpahan wewenang, yang paling mungkin sesuai urutankan Habibie selaku wapres. Tapi persoalannya, kelompok reformasi itu juga nggak suka dengan Habibie.

Jadi pergantian kepemimpinan secara konstitusional pun masih bermasalah. Taruhlah kita lihat pada urutan di bawah nya yang lebih dekat, misalnya Menhankam/Pangab, Mendagri, dan Menlu yang sesuai urutan konstitusional. Namun banyak orang juga nggak suka dengan Hartono.

Terhadap Menlu Ali Alatas, masyarakat (reforrnis) juga tak terlalu suka dan lagi Alatas tak mengakar. Sedang Jenderal Wiranto, walau memimpin dan mengendalikan ABRI, dianggap sudah punya cacat. Karena betapapun Pangab harus bertanggung jawab atas tewasnya mahasiswa dan aktivis yang hilang. Belum lagi cap nepotisme pada diri Wiranto yang anak dan istrinya jadi anggota MPR.

 

Alternatif Lainnya?

Kemungkinan lain adalah memilih presiden dari orang di luar struktur formal. Dan ini orang-orang yang memperjuangkan reformasi dengan memiliki komitmen menciptakan pemerintahan bersih.

Bisa saja Amien Rais atau yang lain. Tapi tampaknya Amien sedikit ada persoalan dengan kelompok Islam atau non-Islam lainnya. Mereka sekarang masih dalam taraf penjajagan. Atau mungkin Emil Salim.Tapi dia tidak punya massa, kurang tegas, dan mantan birokrat yang membela Pak Harto.

 

Bagaimana dengan koalisi seperti yang pernah ditempuh Amien?

Saya salut dengan Amien dalam hal ini. Saya akui ini kepiawaian Amien hingga bisa merangkul dari berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM. Pak Amien juga harus mengakomodasi kelompok NU. Tak bisa tidak dan itu hal yang realistis sebab heterogenitas masyarakat Indonesia amat tinggi. Kalau melakukan koalisi juga harus tergambar di kabinet.

 

Proporsinya Bagaimana?

Mudah saja. Kalau atas dasar agama, ya umat Islam yang harus mayoritas terwakili. Faktanya memang Islam menjadi kelompok mayoritas di Indonesia. Itu suatu yang realistis dalam koalisi. Kalau seandainya non-Islam menguasai 30 atau 40 persen kabinet, bisa juga diartikan bahwa yang ingin mendongkel Pak Harto adalah non Islam didukung kekuatan luar.

Agar tak ada kesan semacam itu, ya harus proporsional. Mayoritas tetap Islam dan kemudian ada dari kelompok lain, termasuk Cina yang selama ini jadi sasaran kemarahan massa. Ada orang Cina yang pantas. Saya lebih menghargai Kwik dari pada beberapa menteri pribumi lain.

 

Mungkinkah koalisi dengan menafikan keberadaan orsospol?

Ketiga orsospol saat ini memang menjadi bagian yang harus direformasi. Kalau terlalu mengakomodasi tiga parpol, bisa malah digugat kelompok reformis. Terpaksa harus menafikan tiga orsospol itu. (arif supriyono)

 

Sumber: REPUBLIKA (18/05/98)

________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 321-323.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.