DRAFT KERJASAMA “BATAM” RI-SINGAPURA DISIAPKAN

DRAFT KERJASAMA "BATAM" RI-SINGAPURA DISIAPKAN

Pembicaraan Soeharto – Lee di Yogyakarta selesai

Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew membantah berita-berita yang mengatakan bahwa Pemerintah Singapura menanamkan modalnya dalam pengembangan Pulau Batam melalui kerjasama pengelolaan yang disetujui.

"Pemerintah Singapura tidak akan menanamkan modalnya di proyek apapun karena kita bukan perusahaan," katanya.

Lee Kuan Yew mengatakan hal itu kepada wartawan di Gedung Agung Yogyakarta, Jumat siang, selesai mengadakan pembicaraan empat mata tahap kedua dengan Presiden Soeharto selama dua jam.

Dikatakan, apa yang dilakukan Pemerintah Singapura adalah memberi fasilitas bagi pengerahan barang, orang dan alat perhubungan serta material ke Pulau Batam. Dan juga menggalakkan penanaman modal dari pihak swasta Singapura. Usaha-usaha penanaman modal akan diambil oleh pengusaha itu sendiri.

"Kami memberi tahu kepada mereka bahwa Pulau Batam betul-betul akan dibangun. Kami tidak memberi tahu kepada pengusaha-pengusaha kami, suka atau tidak untuk menanamkan modalnya," katanya.

Lebih Ianjut dikatakan bahwa secara prinsip untuk kerjasama itu telah disetujui. Menurutnya, Pulau Batam memang harus dibangun dan harus menjadi suatu tempat kegiatan ekonomi dan industri.

"Dalam hal ini kita tidak bersaing, tetapi saling mengisi," tambahnya.

PM Lee berpendapat bahwa pembangunan dan pengembangan pulau Batam sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu dengan cara menjalankan pembangunan yang lebih menyerap tenaga kerja. Jangan mengambil jalan pintas," katanya.

Dia mengatakan, jika menginginkan pembangunan Pulau Batam itu berhasil, harus dimulai terlebih dahulu dengan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan industri yang lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Kemudian barulah secara bertahap dilaksanakan pembangunan industri yang lebih banyak menghendaki keterampilan.

Dengan cara demikian, Indonesia akan mendapat tenaga kerja yang terampil yang diperlukan dalam mengembangkan lebih Ianjut wilayah perdagangan dan industri di pulau tersebut.

PM Lee mengemukakan keyakinan tersebut didasarkan pada pengalaman Singapura sendiri, yang selama 20 tahun pertama melaksanakan pengembangan industri yang lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Tempo 3 Bulan

Mengenai masalah Batam ini, menurut penjelasan Menteri Sudhannono, kedua kepala pemerintahan itu sepakat bekerjasama dalam pengembangan Pulau Batam. nantinya apakah sebagai kawasan industri atau semacam bounded warehouse.

Draft persetujuan kerjasama sedang dipersiapkan, sebagai dasar kerjasama itu. Tentang isinya, masih dipertimbangkan disesuaikan dengan berbagai faktor serta kemampuan kedua pihak.

Kelanjutan pembicaraan mengenai draft itu akan dilanjutkan lagi oleh pejabat­ pejabat kedua negara, mungkin pada tingkat menteri. Pembicaraan lanjutan itu akan mematangkan draft itu dan menentukan waktu penandatanganannya. Diharapkan dalam tempo 3 bulan sudah selesai, "Lebih cepat lebih baik," kata Sudhannono.

Sepanjang mengenai prinsip prinsip dasarnya, Sudhamono mengatakan tidak ada lagi crucial point-nya. Yang masih harus dimatangkan adalah mengenai pelaksanaan kerjasama nanti. Misalnya mengenai, kebutuhan listrik, apakah nantinya disediakan dari Singapura atau dibangun baru, juga misalnya masalah pelabuhan.

Jadi kesepakatan yang sudah dicapai sekarang, menurut Sudharmono, adalah kesepakatan untuk membuat persetujuan sebagai landasan kerjasama yang akan dilakukan dalam pengembangan Batam. Persetujuan itu nantinya tentunya akan menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kedua pihak.

Masalah Kamboja

Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew berpendapat, dalam usaha meredakan ketegangan di Kamboja seharusnya dapat dilakukan kompromi dari pihak-pihak yang berkonfrontasi antara Vietnam yang didukung Uni Sovyet dengart RRT, sebab berkelanjutannya pemerintahan Heng Samrin di Kamboja akan merugikan RRT, demikian pula bercokolnya rejim Pol Pot akan merugikan Vietnam.

Menurut dia, cara kompromi itu diutarakannya dalam pembicaraannya dengan Presiden Soeharto.

"Bagaimanapun di antara mereka harus ada sesuatu yang saling menguntungkan," katanya.

Dalam keterangan terpisah, Menteri Sekretaris Negara, Sudharmono, mengatakan bahwa Presiden Soeharto dan PM Lee Kuan Yew sepakat untuk terus mengusahakan penyelesaian kemelut Kamboja dengan landasan resolusi PBB dan pernyataan menteri-menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur bulan lalu.

Menurut Sudhannono, keduakepala pemerintahan itu juga sepakat memperkuat ASEAN dengan pola kerjasama untuk meningkatkan ketahanan nasional masing­masing. Tukar menukar informasi antara keduanya mengenai perkembangan regional, khususnya masalah Kamboja, menurut Sudhannono, amat berguna bagi kedua pihak, juga bagi ASEAN untuk memperkokoh dan memantapkan keputusan-keputusan yang telah diambil bersama selama ini.

Sementara itu PM Lee, dalam keterangan selanjutnya mengatakan hendaknya Vietnam, Uni Sovyet dan RRT memperhatikan sikap ASEAN maupun opini dunia, dalam hal ini resolusi PBB. Tapi pada bagian lain, Lee mengatakan

"Dalam mencari penyelesaian masalah Kamboja, kita harus bersabar dan pandai memanfaatkan waktu."

Bagi ASEAN sendiri, Lee berkata "Kita tidak menghendaki meluasnya pengaruh Komunis baik dari Vietnam, RRT, Uni Sovyet maupun Indochina sendiri," katanya.

Dikatakan bahwa ASEAN yang bebas komunis itu akan merupakan awal yang kuat.

Atas pertanyaan mengenai masalah pinjaman oleh AS ke Thailand, secara diplomatis Lee mengatakan bahwa bantuan uang diberikan Amerika Serikat pada suatu negara ibarat ‘siraman air’ di padang pasir, tetapi pada pihak lain bantuan senjata Uni Sovyet begitu derasnya seperti pesawat jet.

Tidak dijelaskan apakah masalah bantuan perlengkapan militer dari AS kepada Thailand itu dibicarakan dalam pertemuannya dengan Presiden Soeharto atau tidak. Tetapi Mensesneg Sudharmono mengatakan, masalah ini tidak disinggung dalam pembicaraan. Ditanya apakah masalah ini dianggap kurang penting,

Sudharmono mengatakan, ”Tidak dikatakan begitu, tetapi tidak disinggung."

Masalah pencairan hubungan diplomatik Indonesia-RRT juga tidak disinggung dalam pembicaraan. Tetapi PM Lee ketika ditanya kemungkinan hubungan ncgaranya dengan RRT, menjawab bahwa posisi Singapura tidak berubah, menunggu Indonesia lebih dahulu mencairkan hubungan dengan RRT, baru Singapura mengambil langkah­langkah.

Sementara itu, sebelum berangkat ke Indonesia, Lee Kuan Yew mengatakan bahwa sekarang dia melihat pada masalah "saling pengertian militer” dalam kerangka Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan pikiran terbuka setelah berbagai perkembangan baru-baru ini yang mempengaruhi keamanan kawasan.

Menurut Reuter, Lee mengeluarkan pernyataan itu dalam wawancara dengan dua wartawan Indonesia awal minggu ini. Teks dari wawancara itu diumumkan secara resmi hari Kamis, beberapa jam setelah Lee berangkat untuk kunjungan tiga hari ke Indonesia.

Lee ditanya apakah perlu bagi ASEAN untuk menjadi suatu aliansi militer, dijawabnya bahwa semua pemimpin ASEAN telah menyetujui dalam dua pertemuan puncak tahun 1976 dan 1977 bahwa kelompok ASEAN semestinya mencakup "saling pengertian militer”.

"Setelah berbagai perkembangan baru-baru ini,saya mempunyai pikiran terbuka mengenai pokok masalah itu," kata Lee.

ASEAN dibentuk 13 tahun yang lalu sebagai aliansi ekonomi dan kebudayaan antara Singapura, Indonesia, Thailand, Malaysia dan Pilipina. Pemimpin-pemimpin ASEAN telah menolak sebegitu jauh setiap sugesti agar kelompok ini diubah menjadi aliansi militer. (DTS)

Yogyakarta, Merdeka

Sumber: MERDEKA (05/07/1980)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 611-614.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.