DPR PRIHATINKAN KERUGIAN CARTER KAPAL IKAN

DPR PRIHATINKAN KERUGIAN CARTER KAPAL IKAN[1]

 

Jakarta, Antara

Wakil Ketua Komisi IV DPR, H. Imam Churmen menyatakan prihatin atas kerugian Rp 2 triliun yang menimpa penangkapan ikan dengan sistem cater kapal asing.

“Saya kira, untuk mencari jalan keluarnya kita tak perlu mencari kambing-hitam, apalagi sistem itu dilakukan tidak dengan cara yang normative.” katanya kepada pers di Jakarta, Kamis.

Pernyataannya itu dikemukakan sehubungan dengan kerugian nasional atas penangkapan ikan oleh kapal asing dengan sistem carter, seperti yang dilontarkan Ketua Masyarakat Perikanan Indonesia (MPI) dan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Tuk Setyohadi, di Jakarta, baru-baru ini.

Anggota Dewan ini menjelaskan, dari 945 kapal yang mendapat jatah penangkapan ikan, yang beroperasi mencapai 1.378 kapal asing.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Imam mengatakan, kapal-kapal penangkap ikan asing itu beroperasi menggunakan surat izin penangkapan ikan yang dimiliki pengusaha-pengusaha nasional.

“Ini jelas merugikan bangsa Indonesia, sebab dengan sistem itu, pengusaha nasional hanya mendapatkan fee-nya saja.” katanya.

Dalam kaitan ini, Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan dan transmigrasi mengharapkan, agar pengelolaan sumber daya lestari perikanan makin ditingkatkan, termasuk pengawasannya.

Instansi-instansi yang terkait dalam hal ini diharapkan segera melakukan koordinasi untuk mengeliminir kerugian nasional dalam hal ini pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Untuk mengatasi hal itu, dia mengharapkan pemerintah segera mempercepat realisasi pengadaan kapal penangkap ikan. Khusus mengenai kapal-kapal penangkap ikan yang ditangkap pihak yang berwajib, setelah diputus pengadilan, supaya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh koperasi maupun nelayan-nelayan anggota HSNI. Sehubungan dengan itu, dia menyarankan koperasi atau HNSI melakukan kerjasama kemitraan dengan BUMN atau pun swasta dengan pola PIR (inti dan plasma).

Dia menjelaskan, kapal-kapal penangkap ikan asing itu bukan hanya menjarah kekayaan laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), tapi juga merambah ke wilayah perairan nasional.

Dalam hal pengadaan kapal, dia melihat antara lain masih adanya kendala terutama berkaitan dengan tingginya suku bunga bank.

Padahal, Presiden Soeharto telah menandaskan perlunya dipangkas kendala­ kendala (banyaknya pungutan) dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di bidang perikanan.

Dia menjelaskan, kebutuhan ikan dunia saat ini mencapai sekitar 110 juta ton/ tahun.

“Ini sebenarnya sangat menggairahkan bidang perikanan kita, karena kita memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar. Tapi karena kita masih menghadapi banyak kendala, kita tak mampu memenuhi permintaan dunia.” ujarnya.

Potensi sumberdaya lestari perikanan Indonesia, menurut Imam Churmen, saat inimencapai 6,4 juta ton. Namun dari jumlah itu, bam sekitar 25 persen potensi yang ada di perairan nasional yang bisa dimanfaatkan, sedangkan di perairan ZEEI hanya 40 persen.

Sumber : ANTARA (27/02/1997)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 259-260.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.