DPR : PERINGATAN PRESIDEN HARUS JADIKAN RUJUKAN OPERASIONAL

DPR : PERINGATAN PRESIDEN HARUS JADIKAN RUJUKAN OPERASIONAL[1]

 

Jakarta, Antara

Peringatan Presiden Soeharto bahwa sawah beririgasi teknis harus diamankan dari pengalihan untuk kepentingan lain harus ditaati semua pihak dan dijadikan rujukan teknik operasional, kata Wakil Ketua Komisi IV DPR H Imam Chunnen di Jakarta, Rabu.

Ia mengharapkan pernyataan  Presiden  itu adalah yang terakhir kali, karena peringatan semacam sudah berulang kali disampaikan bahkan diatur dengan Keppres, tapi kenyataannya konversi atas lahan pertanian beririgasi teknis terus merambah di sentra-sentra pertanian di pulau Jawa hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi.

“Hal yang memprihatinkan ini harus segera diakhiri dengan peringatan Presiden itu.” katanya.

Anggota Dewan ini menggarisbawahi pernyataan Kepala Negara yang disampaikan Meneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Soni Harsono bahwa pengamanan terhadap sawah beririgasi teknis tak bisa ditawar-tawar lagi.

Imam mengatakan irigasi teknis yang dibangun zaman Hindia BeIanda kemudian direhabilitasi pemerintah dengan biaya yang tidak sedikit itu sangat mendukung program swasembada beras dan kelestarian alam.

“Apalagi jika dibandingkan dengan upaya mencetak sawah sejuta hektare di luar Jawa, yang jelas membutuhkan biaya besar dan waktu yang cukup lama. Karena itu, peringatan Presiden ini harus benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan.”katanya.

Wakil Ketua Komisi yang membidangi pertanian, kehutanan dan transmigrasi itu juga mengingatkan setiap pembangunan hendaknya mengacu pada UUD 1945 yang antara lain menandaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembangunan nasional, menurut dia,juga berwawasan lingkungan, sehingga produk-produk  yang dihasilkan untuk ekspor juga harus mengacu pada ekolabeling.

Ia menyatakan prihatin selama 10 tahun belakangan ini terjadi penggusuran sawah beririgasi teknis seluas satu juta hektare untuk keperluan non pertanian.

Anggota Dewan ini mengharapkan dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya, Pemda harus berpegang teguh pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) daerahnya, tak boleh ditawar-tawar.

“Jika ada yang mengajak berkolusi mengenai masalah ini, tolak, jangan sampai kebobolan, karena kita harus teringat betapa sulitnya membuka lahan pertanian di luar Jawa.” ucapnya.

Ia mengatakan ironis terhadap produktivitas tebu di Jawa terus turun karena penggusuran lahan irigasi teknis itu, sehingga kini hanya 30 persen dari total tanaman tebu yang menikmati irigasi teknis, sedangkan 70 persen lainnya dialihkan ke lahan tadah hujan.

“Jika perampasan terhadap lahan-lahan beririgasi teknis tidak dihentikan, saya khawatir kita akan menjadi pengimpor besar pangan. Karena itu saya berpendapat jika tidak melaksanakan peringatan Presiden tentang pengamanan lahan beririgasi teknis sama saja dengan mengabaikan perintah Presiden.” ucapnya.

Sumber : ANTARA (17/04/1996)

__________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 302-303.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.