DPR PENERIMAAN PAJAK 1997/98 PERLU DITINGKATKAN

DPR PENERIMAAN PAJAK 1997/98 PERLU DITINGKATKAN[1]

 

Jakarta, Antara

DPR minta pemerintah terus meningkatkan penerimaan perpajakan yang merupakan tulang punggung penerimaan negara pada tahun anggaran 1997/98 karena tingkat “tax ratio” saat ini masih lebih rendah dibanding negara-negara di ASEAN.

Permintaan itu tertuang dalam pendapat akhir keempat fraksi di DPR terhadap RUU APBN 1997/98 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soerjadi di Jakarta, Kamis.

Dalam rapat yang dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Mar’ie Muhammad itu, FKP, FABRI, FPP dan FPDI juga menyatakan persetujuan mereka atas RUU APBN 1997/98 untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU).

Juru bicara (Jubir) FPDI Marwan Adam menilai, penerimaan perpajakan pada 1997/98 yang direncanakan sebesar Rp 64,7 triliun, masih rendah dan dapat ditingkatkan lagi.

“Taxratio kita bam mencapai 11 hingga 12 persen, sedangkan negara tetangga kita ada yang telah mencapai 33 persen. Kita ambil yang moderat saja yaitu Filipina yang telah mencapai 16 persen.” katanya.

Ia mengatakan, Indonesia masih mempunyai peluang untuk lebih meningkatkan penerimaan negara dari pajak jika bersungguh-sungguh melaksanakan efisiensi serta memperluas objek pajak dalam sistem with holding dan final.

Menurut dia, rendahnya perbandingan jumlah pajak yang dipungut dengan potensi yang ada (tax ratio) dalam RUU APBN 1997/98 itu akan membuka peluang bagi aparatur perpajakan dan masyarakat untuk melakukan praktek kolusi dan korupsi serta penggelapan uang milik rakyat.

“Tax ratio yang rendah tersebut pada hakekatnya sangat merugikan keuangan negara atau rakyat.” katanya.

Ia mengatakan, fraksinya berpendapat, penerimaan perpajakan tahun 1997/98 dapat dinaikkan. Presiden Soeharto pada penyampaian RAPBN 1997/98 menyatakan, jika “tax ratio” bisa ditingkatkan menjadi 16 persen saja maka Indonesia akan mendapatkan tambahan penerimaan dari pajak sebesar Rp 21 triliun.

Realisasi penerimaan perpajakan yang selalu melampaui rencana dalam APBN, menurut dia, bukan hanya karena membaiknya mental dan profesional aparatur perpajakan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, tetapi sebagian besar disebabkan target yang ditetapkan memang masih rendah.

Masyarakat Kecil

Sementara Jubir FKP Ny. Nikentari Musdiono mengatakan, sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak itu, fraksinya mengharapkan, pelaksanaan pungutan pajak perlu diperhatikan agar masyarakat kecil tidak terbebani pajak yang melampaui kemampuannya.

Karena itu, menurut dia, FKP berterimakasih kepada pemerintah karena nilai jual objek pajak (NJOP), khususnya bagi perumahan dan pedesaan dalam tahun 1997/98 tidak dinaikkan.

Sedangkan Jubir FPP H.A. Nana Djuhana Sutarya mengatakan, pemerintah harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten cara-cara untuk meningkatkan “tax ratio” itu.

Pemerintah berusaha meningkatkan “tax ratio” melalui usaha ekstensifikasi wajib pajak (WP), intensifikasi pemungutan pajak dengan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran membayar pajak melalui penyuluhan, pendidikan dan kerjasama instansi terkait serta meningkatkan kemampuan aparatur dan menyederhanakan prosedur pembayaran pajak.

Nana juga mengatakan, masalah mendasar lain dalam bidang perpajakan adalah upaya meningkatkan peran pajak langsung dalam penerimaan pajak sesuai dengan amanat GBHN  1993.

“Pajak langsung lebih mengutamakan terlaksananya asas keadilan dalam pengenaan pajak dan pajak langsung lebih mendukung prinsip pemerataan dalam pembangunan ekonomi.” katanya.

Karena itu, menurut dia, fraksinya minta perhatian pemerintah agar peran pajak langsung terus ditingkatkan dalam penerimaan perpajakan.

Sementara Jubir FABRI Iksan mengatakan, fraksinya menyambut baik upaya pemerintah untuk meningkatkan “tax ratio” itu.

Ia juga mengatakan, fraksinya menyambut baik tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum.

Cegah Pemanasan

Dalam sambutannya, Menkeu Mar’ ie Muhammad mengatakan, kebijaksanaan ekonomi makro yang berhati-hati, melalui APBN 1997/98, akan dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mencegah memanasnya suhu perekonomian dengan tetap memberi peluang bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Sebagai instrumen kebijaksanaan fiskal, kata Menkeu, APBN 1997/98 dijaga supaya tetap mempunyai dampak moneter yang kontraktif, sehingga bersama-sama dengan kebijaksanaan moneter yang berhati-hati dapat mengendalikan jumlah uang beredar secara wajar sebagai bagian dari upaya meredam laju inflasi.

RUU APBN 1997/98 yang diajukan pemerintah pada 6 Januari lalu, jumlahnya sebesar Rp 101,1 triliun atau naik 11,6 persen dibanding tahun 1996/97 yang sebesar Rp 90,6 triliun.

Penyusunan RAPBN 1997/98 dilakukan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7,1 persen, produksi minyak mentah 1,52 juta barel per hari (termasuk kondensat 190 ribu barel) dengan harga rata-rata 16,5 dolar AS per barel, kurs dolar AS terhadap yen Jepang adalah 110 yen per dolar AS serta target inflasi enam persen.

Sumber : ANTARA (27/02/1997)

_______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 261-263.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.