DPR HENDAKNYA SEGERA GELAR SIDANG PARIPURNA

DPR HENDAKNYA SEGERA GELAR SIDANG PARIPURNA[1]

 

Jakarta, Kompas

Pimpinan DPR tak bisa begitu saja meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri. Untuk itu, disarankan agar DPR segera mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan dan sikap fraksi-fraksi di DPR. Melalui sidang paripurna DPR baru akan didapat keputusan resmi DPR.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari percakapan dengan Prof. Dr. Ateng Syafrudin serta Prof. Dr. Loebby Loeqman di Jakarta, Senin (18/5). Sedangkan Prof. Dr. Yusril Thza Mahendra yang ditemui terpisah menegaskan, kalau presiden berhalangan tetap, maka sesuai dengan UUD 1945 pasal 8, wakil presiden langsung menjadi presiden yang baru.

Ateng menandaskan, pendapat pimpinan DPR yang meminta Presiden Soeharto secara arif mengundurkan diri merupakan sesuatu yang baru, menarik, dan berani. Namun pernyataan pimpinan Dewan bukanlah suara resmi DPP sebab untuk mendapatkan pernyataan resmi DPR harus lebih dahulu dilakukan pembicaraan dengan fraksi-fraksi. Pernyataan Ketua dan Wakil Ketua DPR tidak bisa diartikan sebagai suara lembaga DPR.

“Sebelum menyatakan pendapat itu semestinya pimpinan DPR lebih dulu bersidang dengan fraksi-fraksi. Jika Pak Harto (Presiden-Red) nggak mau turun, dapat menjadi masalah yang berkepanjangan. Apabila pendapat itu adalah pendapat DPR, maka Dewan dapat melakukan sidang untuk minta penjelasan dari Presiden.” urai Guru Besar Administrasi Negara dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung itu.

Sedang Loebby Loeqman menegaskan, pimpinan DPR tak dapat begitu saja meminta Presiden Soeharto mundur DPR harus membuktikan dahulu ada kesalahan yang dilakukan presiden, yakni benar-benar melanggar UUD 1945 dan GBHN. Bila kesalahan itu ditemukan, DPR mengirim surat memorandum (teguran) kepada presiden lebih dahulu.

Proses berikutnya, menurut Loebby, presiden memberikan jawaban atas surat berisi teguran itu.

“Jika jawaban presiden tak diterima, baru dilakukan Sidang Istimewa (SI) MPR meminta pertanggungjawaban presiden. Jadi, turunnya Pak Harto sebagai Presiden melalui jalur konstitusional.” katanya.

Ateng juga mengingatkan adanya prosedur “menurunkan” presiden. Hanya DPR yang berhak mengirimkan surat peringatan kepada presiden, dan bukan pimpinan Dewan. Bila presiden menolak peringatan tersebut baru dilakukan SI MPR. Bahkan, SI MPR pun belum tentu dapat memutus Presiden Soeharto lengser keprabon, (turun tahta) sebab bisa saja dari sidang itu memutuskan presiden masih layak menjalankan tugasnya.

Langsung Jadi

Sedang Yusril menambahkan, warpes akan secara langsung menjadi presiden yang baru bila Presiden mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden yang baru akan mengucapkan sumpah di sidang paripurna DPR atau di depan Ketua Mahkamah Agung (MA).

Yusril mengatakan, sesuai dengan konstitusi (UUD 1945) pasal 8, jika presiden berhalangan tetap, yaitu mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai masa jabatan presiden selesai. Dengan begitu, tidak perlu dilakukan sidang istimewa untuk minta pertanggungjawaban presiden.

Menurut anggota MPR itu, kalau presiden yang baru menginginkan seorang wakil presiden maka ia akan menyatakan keinginan tersebut di depan DPR. Dengan keinginan itu, DPR akan mengajukan diadakannya sidang istimewa untuk memilih wakil presiden. Sebaliknya, jika presiden yang baru tidak menginginkan seorang wakil presiden, DPR tidak perlu mengajukan sidang istimewa untuk memilih wakil presiden.

Selanjutnya, Yusril juga mengharapkan, seluruh bangsa Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi ketentuan konstitusi. Ini penting agar bangsa Indonesia tidak mengalami konflik yang dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kalau tak berpegang pada konstitusi, apalagi yang kita pegang.” tuturnya.

Tap V/MPR/1998

Ateng menandaskan, Presiden Soeharto sewaktu-waktu bisa menolak permintaan mundur, walau ada memorandum ketidakpercayaan dari Dewan, karena masih ada waktu untuk menjawab memorandum Dewan itu. Apalagi, Presiden kini sudah memegang Ketetapan MPR Nomor V (lima) Tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Presiden/Mandataris untuk Mengambil Langkah-langkah Mengamankan pembangunan.

Diutarakan Rektor Universitas Winaya Mukti (Unwim) Bandung itu, jiwa Tap V/MPR/1998 memang bukan untuk menolak memorandum DPR. Namun dalam keadaan kritis, kalau penolakan Presiden itu menimbulkan suatu gejolak, Tap MPR itu tetap dapat dipergunakan.

“Masalahnya, apa etis menggunakan Tap V/MPR/1998 itu bila rakyat sudah tidak percaya lagi. Toh, rakyat pula yang memilih Presiden, sehingga melalui wakilnya di MPR/DPR kepercayaan itu bisa ditarik lagi.” jelasnya.

Ateng berharap tak terjadi apa-apa di negeri ini. Kalaupun ada perubahan kepemimpinan nasional dapat, dilakukan secara damai, untuk kebaikan bersama dan persatuan bangsa.

Soal pergantian Presiden diatur dalam pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan. Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masajabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Sedang dalam Tap MPR No VII/MPR/1973 diatur jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Pada pasal 1 diatur soal “berhalangan tetap” dan “berhalangan sementara”. Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah mangkat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan. Sedang pengertian “berhalangan sementara” adalah sesuatu kondisi di luar pengertian ‘”berhalangan tetap”. Jika Presiden berhalangan tetap, pasal 2 (1) menyebutkan, Wakil Presiden akan menggantikan sampai habis masa jabatannya. Sebelum memegang jabatan Presiden, Wakil Presiden bersumpah di hadapan DPR. Sedang apabila DPR tidak mungkin mengadakan rapat, sebelum memangku jabatan presiden, Wakil Presiden bersumpah di hadapan Mahkamah Agung.

Sedang jika Presiden “berhalangan sementara”, pasal 3 (1) menyebutkan, Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden. Jika Wakil Presiden berhalangan, pasal 3 (2) menyebutkan, Presiden menunjuk Menteri untuk melaksanakan tugas Presiden. Jangka waktu penugasan ditentukan Presiden.

Pada pasal 4 (1) disebutkan, jika Wakil Presiden berhalangan tetap, maka MPR mengadakan Sidang Istimewa Khusus untuk memilih dan mengangkat Wakil Presiden apabila Presiden/DPR memintanya.

Pada pasal 5 (1) dalam hal Presiden dan Wapres berhalangan tetap, MPR dalam waktu satu bulan setelah Presiden dan Wapres berhalangan tetap, sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Sedang pada pasal 5 (2), sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka menteri yang memegang jabatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden yang pengaturan kerjanya ditentukan menteri-menteri yang bersangkutan. Mereka menjalankan tugas sehari-hari sampai Presiden dan Wapres terpilih.

Memorandum DPR

Sedang pasal 4 Tap No.III/MPR/1978 disebutkan, Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum masa jabatannya, karena : (a) atas permintaan sendiri; (b) berhalangan tetap; (c) sungguh-sungguh melanggar haluan negara.

Pada pasal 7 Tap No.III/MPR/1978 disebutkan DPR yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR wajib mengawasi tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Pada ayat (2) disebutkan, jika DPR menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Pada ayat (3) disebutkan, apabila dalam waktu 3 bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR, maka DPR menyampaikan memorandum kedua. Pada ayat (4) disebutkan, apabila dalam waktu satu bulan memorandum kedua tidak diindahkan Presiden, maka DPR meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Sumber : KOMPAS (19/05/1998)

_________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 360-363.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.