DPR AKAN TANYAKAN: APA MANFAAT RAKER IBU2 PEJABAT

DPR AKAN TANYAKAN: APA MANFAAT RAKER IBU2 PEJABAT

Selain kegiatan seminar, raker (rapat kerja) dan sejenisnya yang diselenggarakan instansi2 pemerintah, DPR juga akan mempermasalahkan kepada pemerintah tentang kegiatan2 seperti raker ibu2 pejabat yang biasanya diselenggarakan seiring kegiatan suami mereka.

Kepada pemerintah, DPR akan mempertanyakan manfaat raker ibu2 pejabat itu, terutama pengaruhnya terhadap kegiatan suami sebagai aparatur negara dalam pembangunan. Apalagi kalau kegiatan itu menyangkut kemungkinan pemakaian dana kedinasan atau APBN. “ltu juga merupakan permasalahan yang akan kami ajukan kepada pemerintah”, demikian dikatakan Wk. Ketua Komisi II DPR, Oka Mahendra SH, memberi komentar tentang instruksi Presiden tentang penertiban kegiatan seminar, raker dan sejenisnya.

Dalam pemberitaan surat kabar kemarin, Menpan Sumarlin mengemukakan bahwa Presiden menginstruksikan kegiatan seminar, raker, lokakarya, widyawisata, simposium dan sebagainya, yang dilakukan instansi pemerintah agar dikurangi. Yang penting, menurut Menteri, kegiatan nyata sebagai tindak Ianjut

Sangat Mendukung

Terhadap instruksi Presiden itu, Anggota DPR dari FKP itu sangat mendukungnya. Ia berpendapat, hendaknya seminar2 yang dilakukan hanya terhadap masalah2 yang sangat mendesak atau masalah yang menyangkut problem yang sama sekali baru, “Yang jelas, janganlah kegiatan ini menjadi wadah penghamburan uang negara. Sebenarnya, masalah terpenting dari seminar ialah bagaimana tindak Ianjut pelaksanaan hasil kegiatan seminar itu”, katanya.

Ia setuju kegiatan seminar, tetapi hanya yang menyangkut masalah yang benar2 pilihan. Senada dengan Oka Mahendar, Ketua Komisi X DPR, Drs. Suryadi berpendapat, bahwa kegiatan seminar2 supaya dibatasi, tidak dalam pengertian kwantitatip, tetapi dalam pengertian kwalitatif.

Pembatasan kwalitatif, dalam pengertian, seminar itu diselenggarakan setelah melalui pendekatan fungsional, yaitu apakah seminar itu betul2 bermanfaat, mendesak dan ada kaitannya dengan program pembangunan suatu instansi. Dengan demikian, kegiatan2 itujangan sampai hanya sekedar untuk menghabiskan uang anggaran, atau sekedar kegiatan untuk melakukan kegiatan, apalagi motif2 piknik. “Yang demikian bukan saja harus dikurangi, tetapi harus dilarang”, katanya tegas.

Pengawasan Seminar

“Saya juga mendengar bahwa menghabiskan uang anggaran, apalagi kita lihat2 kegiatan seminar ini ada musim2nya yaitu pada saat menjelang tutup anggaran”, kata Oka Mahendra.

“Apakah itu berarti ada indikasi terjadinya korupsi berselubung seminar”, tanya pers. “Ya belum sampai begitu, tapi jangan terlalu keraslah” , jawabnya.

Ia berpendapat, sebaiknya kegiatan ini dapat diawasi melalui pelaksanaan tertib anggaran. Usulan2 untuk kegiatan Seminar yang dimasukkan dalam DIP semestinya harus dikontrol dan harus diperketat pengawasannya.

Suryadi berpendapat, Bapenas atau Menteri Riset yang berkepentingan terhadap kegiatan ini, semestinya dapat lebih memberikan pengarahan terutama dalam menentukan penting atau tidaknya suatu kegiatan seminar.

”Kalau kegiatan ini dikurangi tanpa kwaliflkasi, saya khawatir dunia ilmu pengetahuan atau pun pembangunan dapat terhambat”, katanya. Karena, pembahasan harus berdasarkan kwaliflkasi.

Harus Ada Manfaat

Mengenai manfaat kegiatan Seminar, Oka Mahendra mengingatkan bahwa DPR basil pemilu 1971 pernah mempermasalahkannya kepada pemerintah. Waktu itu DPR mengajukan permasalahan, apakah perlu adanya seminar untuk menyeminarkan seminar, mengingat pada waktu itu begitu ramainya kegiatan seminar. Sebenarnya, kegiatan seminar yang terlalu banyak, justru bisa mengganggu-pekeljaan sehari2, apalagi kalau tindak Ianjut pelaksanaan hasil seminar itu tidak ada.

Drs. Suryadi anggota dari FPDI itu juga mengatakan bahwa banyak kegiatan seminar yang sifatnya “over lapping”. Beberapa instansi tanpa terkoordinasi, secara sendiri2 mengadakan seminar terhadap suatu permasalahan yang sama. Akibatnya, hasil kesimpulannya pun sama dan nasib hasilnya pun sama, yaitu hanya bertumpuk di laci2 peserta seminar. Padahal, kegiatan itu menghabiskan uang anggaran tidak sedikit.

Menurut Suryadi, hasil seminar itu sebenamya mengikat terhadap instansi yang menyelenggarakannya. “Bagaimana tidak mengikat, karena kegiatan itu secara sadar dilakukan oleh departemennya sendiri”, katanya.

Masalahnya, ialah bagaimana kemauan politik atau bagaimana melakukan kegiatan sesuai hasil seminar yang dilakukan sendiri.

Penyelenggaraan Sederhana

Kedua anggota DPR itu juga berpendapat, seyogyanya kegiatan seminar tidak dilakukan di hotel2 atau tempat2 yang mewah. Mereka berpendapat, rumah2 atau wisma2 instansi yang sudah didirikan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan itu.

Suryadi mengakui, seminar memang tidak bisa dilakukan di tempat yang terlalu sederhana, tetapi paling tidak di tempat yang memenuhi persyaratan minimum. Seminar2 pembangunan bisa dilakukan di tempat2 sederhana, tetapi tentu saja jangan di tempat yang sedemikian sederhana sehingga justru menghambat kegiatan itu.

Oka Mahendra, mengiyakan ketika ditanyakan wartawan bahwa hotel itu merupakan tempat yang memperhitungkan keuntungan atau komersiil, sebaliknya, kegiatan seminar itu bukan suatu bisnis melainkan suatu kegiatan kedinasan. Karenanya, tempat2nya pun jangan di tempat2 yang relatif terlalu mewah.

Mengenai nasib instruksi itu, Suryadi mengharapkan dapat dihayati oleh para aparatur negara. Aparatur yang tidak melaksanakan dapat dikatakan tidak respek dengan Presiden. “Dan kalau saya, tentu saja tidak mau dibantu orang yang tidak cocok dengan saya”, katanya. (DTS)

Jakarta, Suara Karya

Sumber: SUARA KARYA (27/03/1979)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 50-52.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.