DISAMPAIKAN PRESIDEN SOEHARTO KEPADA DPR

RAPBN 1973/74

DISAMPAIKAN PRESIDEN SOEHARTO KEPADA DPR [1]

 

Jakarta, Berita Yudha

Sementara itu, penelitian dan perencanaan pengembangan sumber-sumber air yang telah diadakan selama ini akan dilanjutkan, antara lain untuk daerah-daerah Cimanuk, Luwu, Kediri, Nganjuk, Lombok, dan sebagainya. Untuk sektor Industri dan pertambangan disediakan anggaran sebesar Rp.4 milyar lebih.

Kegiatan-kegiatan dalam pembangunan Sub Sektor Industri antara lain meliputi penelitian dalam rangka pembinaan industri ringan dan kerajinan rakyat, pendidikan dan kerajinan rakyat, pendidikan kader-kader, melanjutkan survey-survey penyediaan data-data pro investasi, penelitian dan pengembangan pengetrapan teknologi madya dan sebagainya.

Usaha-usaha pembangunan Industri Estate sebagai sarana pengembangan industri di Jakarta, Cilacap, dan Surabaya yang telah dimulai sejak tahun 1972/73 dilanjutkan dalam tahun 1973/1974.

Kegiatan pembangunan Sub Sektor Pertambangan antara lain berupa peningkatan penelitian mengenai potensi-potensi kekayaan di dalam bumi serta mengadakan inventarisasi kekayaan-kekayaan alam tersebut.

Disamping itu, biaya yang tersedia juga digunakan untuk penelitian serta konservasi minyak dan gas bumi serta perbaikan tambang-tambang Batu-bara. Untuk sektor tenaga listrik diadakan anggaran sebesar Rp 13 milyar. Kegiatan-­kegiatannya masih penyelesaian dan penyempurnaan pembangunan pusat-pusat tenaga listrik di Palembang, Karangkates/Selorejo, Riam Kanan, Tanjung Priok, Semarang, Surakarta, Bali, Batang Agam, Medan, dan sebagainya.

Dengan adanya penambahan tenaga listrik di berbagai tempat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara Dan Sumatera Barat maka diadakan penambahan atau penguatan jaringan transmisi/distribusi.

Usaha-usaha perbaikan organisasi PLN dilanjutkan, baik yang meliputi tata ketja, managemen, maupun peningkatan ketrampilan, bidang teknis dan administratif. Pelaksanaan pembangunan di perhubungan tertuju kepada usaha peningkatan kelancaran arus barang dan penumpang dalam menunjang pembangunan.

Kegiatan pembangunan di sektor ini berupa rehabilitasi dan upgrading jalan dan jembatan, pelabuhan-pelabuhan, peralatan-peralatan telekomunikasi, kereta api, fasilitas-fasilitas perhubungan laut dan udara dan lain-lain.

Sejumlah proyek-proyek barn akan dibangun terutama jalan dan jembatan serta pos dan telekomunikasi, yang pembiayaanya diperoleh dari bantuan luar negeri. Sejalan dengan perbaikan jalan-jalan dan jembatan tadi, maka kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas dijalan raya juga perlu ditingkatkan dengan menyediakan alat-alat yang diperlukan.

Dalam usaha mengembangkan perekonomian daerah-daerah terbelakang dan terpencil, maka akan dibangun pelabuhan-pelabuhan baru untuk daerah-daerah yang bersangkutan. Berbagai kegiatan lainnya meliputi rehabilitasi dan pengerukan pelabuhan­-pelabuhan, peralatan pengamanan pelayaran, perbaikan unit-unit dok kapal, rehabilitasi kapal-kapal niaga nusantara, perbaikan dan peningkatan landasan-­landasan pelabuhan udara, keamanan penerbangan dan sebagainya.

Kantor Pos pembantu/perdesaan akan dipe’rlukan. Proyek-proyek telekomunikasi dilanjutkan penyelesaiannya, disamping ada pembangunan baru yang menerima bantuan proyek. Pembangunan kepariwisataan diprioritaskan pada proyek pariwisata di Nusa Dua (Bali) dan penyelenggaraan Konperensi PATA tahun 1974, yang akan datang.

Dalam peningkatan kepariwisataan ini akan diadakan pemugaran kraton-kraton dan istana­istana di Surakarta, Yogyakarta, Sumatera Utara dan promosi daerah pariwisata lainnya .

Saudara Ketua,

Anggaran pembangunan yang cukup besar direncanakan tersedia untuk sektor pembangunan daerah. Jumlahnya akan mencapai Rp 89 milyar atau mengalami kenaikan sebesar hampir Rp 13 milyar dibanding dengan tahun 1972/73. Pembangunan di sektor ini bertujuan untuk lebih menyebarkan kegiatan pembangunan di seluruh tanah air serta untuk membangkitkan perekonomian daerah dan desa.

Dengan demikian, kegiatan pembangunan akan benar2 tumbuh dari akar-akarnya masyarakat kita. Seperti tahun2 yang lampau, setiap desa tetap mendapatkan bantuan sebesar Rp. 100.000 Pengaturan dan pembangunan baru juga akan diperluas terutama untuk menyatukan penduduk yang bertempat tinggal terpencar-pencar di daerah terpencil dan yang masih berpindah-pindah itu. Melihat hasil-hasil yang sangat baik selama tahun-tahun 1973/1974, sumbangan kabupaten dinaikan menjadi sebesar Rp 150.- untuk setiap jiwa.

Sumbangan ini harus digunakan untuk memperbesar kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten yang bersangkutan, yang sekaligus dapat memperluas lapangan kerja. Untuk tambahan subsidi bagi daerah-daerah kritis disediakan biaya sebesar Rp 250 juta.

Disamping itu, dalam rangka memperluas lapangan kerja di daerah-daerah yang padat karya akan terns diadakan. Untuk itu disediakan biaya sebesar Rp 750 juta disamping terjadinya sejumlah bahan pangan sebagai perangsang. Untuk pembangunan, proyek IPEDA disediakan anggaran sebesar Rp 18 milyar lebih.

Sedangkan untuk pembangunan Daerah Tingkat I disediakan anggaran sejumlah hampir Rp 31 milyar, yang dimaksudkan untuk rehabilitasi dan pembangunan prasarana produksi di daerah2 yang bersangkutan. Sama dengan tahun 1972/73, maka disediakan anggaran sebesar Rp 3,5 milyar untuk pembangunan Daerah Irian Barat.

Sidang yang terhormat,

Dalam tahun 1973/74 penyediaan anggaran untuk Sektor Penyertaan Modal Pemerintah adalah sebesar Rp 23 milyar lebih. Dari jumlah tadi, lebih dari setengahnya disediakan untuk membina golongan ekonomi lemah. Pembinaan tadi diarahkan untuk mengembangkan kemampuan usaha2 yang produktif di daerah2, khususnya usaha2 yang menunjang dan sejalan dengan tujuan pembangunan.

Sejalan dengan usaha tadi maka permodalan dari PT. Asuransi Kredit Indonesia akan diperkuat, sehingga modalnya meningkat menjadi Rp 1,6 milyar. Lembaga2 keuangan lainnya juga akan ditingkatkan peranannya dalarn membina golongan ekonomi lemah ini, antara lain dengan memperbesar dan mengefektifkan perkreditan bank bagi keperluan kredit menengah dan kecil.

Dalam rangka pembinaan golongan ekonomi lemah itu Pemerintah juga terus membantu permodalan koperasi. Anggaran untuk ini disediakan sebesar Rp 900 juta digunakan untuk memperbesar permodalan lembaga laminan Kredit Koperasi, sehingga modalnya akan mendekati Rp 2 milyar.

Dengan tambahan modal ini diharapkan makin banyaklah jumlah koperasi yang dapat jaminan kreelit dalam rangka mengembangkan usahanya. Disamping bantuan dalam bidang permodalan, maka bimbingan dan pembinaan kepada koperasi2 yang diutamakan pada koperasi Primer, dilakukan pula dengan memberikan pendidikan dan latihan dalam bidang kepengusahaan koperasi, yang telah banyak dilakukan dalam tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah juga berusaha untuk memberikan peranan yang lebih besar kepada koperasi dalam rangka pelaksanaan Bimas, Badan Usaha Unit Desa yang bersifat koperatif dgn dewasa ini bergerak pada bidang pengolahan dan pemasaran buah/palawija, akan diusahakan dapat menjadi alat pembelian yang efektif dari Pemerintah dalam hal ini Badan urusan Logistik sejalan dengan pertumbuhan yang makin sehat nanti, maka Badan usaha Unit Desa itu diharapkan dapat berkembang menjadi koperasi Unit desa yang juga mampu menjalankan fungsi2 utama BIMAS/INMAS seperti penyediaan sarana produksi, perkreditan, pengolahan, pemasaran, pelayanan kebutuhan sehari hari dan seterusnya.

Dengan demikian maka dalam jangka panjang koperasi benar2 dapat menjadi kekuatan ekonomi dan dapat mengembangkan desa kita.

Para anggota Dewan yang terhormat,

Mengenai pembangunan Sektor Pendidikan dan kebudayaan maka kegiatan kegiatannya diarahkan kepada usaha2 untuk melanjutkan kegiatan tahun2 yang lalu. Dalam tahun 1973/1974 anggaran yang disediakan akan mendekati Rp 19 milyar.

Kegiatan-kegiatannya adalah peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar, penambahan pendidikan kejuruan pada sekolah lanjutan umum, peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan, peningkatan pendidikan guru, pembinaan perguruan tinggi, peningkatan pendidikan masyarakat dan orang dewasa, pengembangan pendidikan, pengembangan kebudayaan nasional, kegiatan- kegiatan olah raga, pendidikan /latihan institusionil serta peningkatan pendidikan umum. Penyediaan buku2 pelajaran untuk Sekolah Dasar masih banyak, Sekolah-­sekolah, pesantren akan direhabilitasi, demikian pula usaha2 pembaharuan, kurikulum dan metode mengajar, kegiatan pembangunan.

Universitas Pembina diteruskan; selanjutnya diadakan rehabilitasi perpustakaan, laboratorium, ruang kuliah dan sebagainya. Anggaran pembangunan untuk sektor agama disediakan Rp 800 juta lebih. Pada umumnya kegiatannya adalah kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya ialah untuk penyediaan sarana kehidupan beragama, penerangan bimbingan agama, bimbingan dan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta, peningkatan kesejahteraan perjalanan haji serta pembangunan mesjid Istiqlal.

Khusus dalam rangka pengawasan dan bantuan kepada lembaga-­lembaga keagamaan swasta, maka sejak tahun 1973/1974 bantuan berupa uang kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta ditiadakan. Kegiatan-kegiatan dalam rangka program ini dipusatkan kepada bantuan untuk kegiatan-kegiatan dialog antar ummat beragama.

Seperti tahun-tahun sebelumnya maka di Sektor Kesehatan akan dilanjutkan pendidikan kesehatan masyarakat, pengembangan prasarana kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan dan lain-lain.

Dalam rangka peningkatan keluarga berencana, diharapkan akan dapat dicapai 1 juta peserta baru. Anggaran pembangunan Sektor kesehatan dan Keluarga Berencana disediakan sebesar Rp 8 milyar lebih. Untuk sektor perumahan, kesejahteraan sosial dan penyediaan air minum direncanakan anggaran sebesar Rp 5 milyar.

Sektor Penerangan dianggarkan sekitar Rp 1,5 milyar sedangkan untuk sektor tertib Hukum tersedia anggaran Rp 2 milyar. terutama untuk penyelesaian pembangunan kantor- kantor yang diperlukan. Anggaran untuk sektor Hankam direncanakan sebesar Rp. 7 milyar dari jumlah tadi lebih dari Rp. 1 milyar digunakan untuk membangun asrama – asrama prajurit sebagai usaha untuk makin memperbaiki kesejahteraan prajurit.

Saudara ketua,

Dalam penyediaan anggaran pembangunan maka Badan-badan perwakilan juga mendapatkan perhatian. Gedung MPR/DPR yang indah dan besar ini akan dilanjutkan penyelesaiannya. Untuk para anggota yang terhormat juga disediakan anggaran guna pembangunan perumahan, sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang tersedia untuk keperluan ini. Anggaran yang tersedia untuk sektor Badan-badan perwakilan tersebut adalah Rp 1,2 milyar.

Sidang yang terhormat,

Dari uraian tadi dapatlah kita ketahui kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan dalam tahun 1973/1974 yang akan datang, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Sejalan dengan misi pembangunan yang harus terus kita angkat dalam APBN 1973 menunjukkan jumlah-jumlah yang bertambah besar, pula baik dalam jumlah penerimaan maupun jumlah pengeluarannya.

Hal ini berarti makin beratnya tugas untuk meningkatkan penerimaan negara dan makin luasnya kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Kedua hal itu memerlukan prestasi kerja, administrasi dan organisasi yang lebih baik lagi tanggungjawab dan pengabdian yang lebih besar dari seluruh aparatur pemerintahan.

APBN 1973/1974 direncanakan sebesar Rp 862,4 milyar jumlah tersebut menunjukan peningkatan sebesar Rp 10,8 milyar atau kenaikan sebesar 14,7 % dari APBN 19782/1973. Jumlah itu juga menunjukan bahwa target APBN dalam REPELITA akan dilampaui dengan kira-kira Rp 290 milyar atau kurang lebih 32%. Penerimaan dalam negeri akan terdiri atas pajak langsung sebesar Rp 671 milyar, pajak tidak langsung sebesar Rp 285,1 milyar dan penerimaan non-tax sebesar Rp 13,4 milyar. Sedangkan penerimaan pembangunan seluruhnya beljumlah Rp 191,4 milyar terdiri dari bantuan program sejumlah Rp 103,4 milyar dan bantuan proyek sejumlah Rp. 83 milyar.

Permasalahannya sekarang adalah apakah kita mampu memasukkan penerimaan negara sebesar itu dan dari mana sumber-sumber pembiayaan itu harus kita gali, melihat pertumbuhan ekonomi dalam tahun 1972 seperti yang saya jelaskan tadi, maka tampaklah bahwa kemampuan kita telah makin besar untuk membiayai pembangunan yang lebih berat itu. Kebijaksanaan umum pemerintah dalam hal ini adalah menuju kepada struktur pajak dan tarif pajak yang normal, memberikan dorongan dan rangsangan kepada usaha-usaha investasi yang produktip dan sebagainya. (DTS)

Sumber: BERITA YUDHA (12/1/1973)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 163-168.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.