DIPERLUKAN MEKANISME YANG MAPAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN

DIPERLUKAN MEKANISME YANG MAPAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN

Oleh: Mahyudin Nawawi

Seorang presiden Republik Indonesia, siapapun orangnya adalah putra terbaik tanah air. Dengan seluruh sifat manusiawi yang dimilikinya, baik itu kelemahan ataupun kelebihan dalam keperibadiannya, semuanya itu tetap tidak merubah posisinya sebagai putra bangsa.

Kedudukan presiden adalah kedudukan sentral, biarpun di negeri yang menganut asas parlementer, di mana biasanya presiden hanya dikenal sebagai presiden konstitusionil.

Walaupun kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana mentri, namun kedudukan presiden sebagai pemangku kepala negara tetap merupakan kedudukan yang sentral. Dari ekspresi dirinya dapat ditangkap kilatan jiwa dan semangat bangsa.

Apalagi kalau dilihat kedudukan presiden Republik Indonesia dalam kerangka kehidupan kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana presiden bukan saja mernpakan lambang kepala negara, tapi sekaligus secara efektif melangsungkan dan menyelenggarakan pemerintahan negara.

Karena itu, tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa posisi dan kedudukan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, adalah posisi sentral dan posisi kunci dalam struktur politik Indonesia.

Kekuatan Penentu

Pada mulanya, disebabkan labilnya pemerintahan di masa zaman liberal serta ditambah lagi oleh figur Bung Karno, jatuhnya posisi presiden sebagai posisi kunci dalam bangunan kehidupan politik, tidaklah terlalu mendatangkan kerisauan.

Bahkan mungkin sekali pada pengunjung dasawarsa tahun lima puluhan itu, justru beradanya presiden dalam kedudukan kunci merupakan satu-satunya jalan untuk mengatasi berbagai macam kekalutan yang terjadi pada waktu itu.

Bagaimana kuatnya kedudukan presiden sebagai pemegang pemerintahan, secara hidup sekali digambarkan oleh Prof. Ismail Suny dalam bukunya

"Pergeseran Kekuasaan Eksekutif di Indonesia”.

Di mana tahun lima puluhan, pemerintah selalu labil karena percaturan yang terjadi di gedung parlemen. Di awal tahun enam puluhan Bung Karno dapat mengenyampingkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan pemerintahan dengan mengeluarkan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Ditambah lagi dengan semakin guremnya partai-partai politik, maka semakin kuatlah posisi presiden, sebagai kekuatan penentu dalam kehidupan politik.

Sikap Mendua

Ketika datang masa pemerintahan Orde Baru, malca pembentuk struktur baru

bangunan politik Indonesia dirasakan agak sulit dan banyak sikap yang mendua. Di satu pihak secara tegas dikatakan bahwa Orde Baru merupakan koreksi total terhadap seluruh tatanan kehidupan Orde Lama, dan karena itu pemerintahan Orde Baru tidak akan melaksanakan "Demokrasi Terpimpin".

Tapi di lain pihak secara tegas pula dikatakan, bahwa pemerintahan Orde Baru tidak menghidupkan kembali sistim liberal, yang telah dikubur melalui Dekrit Presiden.

Sikap mendua tersebut dapat diperhatikan dari kristalisasi kehidupan politik yang lamban. Beda sekali dengan "arus perubahan yang deras" di saat Bung Karno memperlakukan kembali UUD 45 pada tahun 1959, di mana pada waktu itu seluruh kelembagaan yang berdasarkan kelembagaan liberal semuanya dirubah dan dihapuskan secara revolusioner.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kristalisasi diselenggarakan secara berangsur-angsur. Baru menjelang pemilihan umum 1977, kristalisasi itu memperlihatkan keutuhan wujudnya. Terutama sekali sesudah Presiden Suharto mengumumkan personalia Kabinet Pembangunannya yang ketiga, di mana susunan personalia kabinet itu telah memberikan "Kejelasan serta kejernihan" terhadap tanggungjawab pemerintahan. Sesuatu yang sebenarnya merupakan keinginan banyak pihak ketika pergolakan politik masih berkecamuk di tahun-tahun 1966 dan 1967.

Kini gambaran dan mekanisme kehidupan politik Orde Baru sudah memperlihatkan bangunannya yang tersendiri. Berbeda dengan gambaran dan mekanisme Orde Lama, tapi juga berbeda dengan gambaran mekanisme masa pemerintahan liberal. Namun sesungguhnya masih terdapat sikap yang mendua. Bahkan sikap yang mendua itu justru pada posisi kunci dari struktur politik, yaitu pada persepsi tentang presiden dan lembaga kepresidenan.

Diatas Segala Golongan

Dengan Demokrasi Terpimpinnya, Bung Karno menerapkan bahwa presiden berdiri di atas segala golongan. Karena itu Bung Karno tidak melibatkan dirinya di dalam salah satu kekuatan politik. Bahkan seluruh kekuatan politik dihimpunnya di dalam satu wadah yang ia beri nama "Front Nasional".

Dengan sistimnya itu, sekalipun Bung Karno diketahui merupakan pendiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI), dia tidak merupakan anggauta partai tersebut secara resminya.

Bahwasanya seorang presiden, adalah Presiden Republik Indonesia dan bukan presiden dari sesuatu golongan, tentulah sesuatu yang semestinya. Tapi kalau untuk menjadi presiden seorang harus "non golongan", harus seorang yang tidak mempunyai golongan, hal ini rasanya harus ditinjau kembali, karena ketika seseorang belum menjadi presiden, ia adalah tokoh dari golongan.

Lain halnya semenjak seseorang dilantik menjadi presiden republik. Dia tetap merupakan tokoh dari golongannya, bahkan dia menjadi presiden dari golongannya, menjadi presiden dari orang-orang yang memilihnya.

Tapi yang lebih penting dari itu, dengan kepresidenannya itu, seorang presiden juga sekaligus menjadi presiden dari orang-orang golongan lain. Yaitu sekaligus menjadi presiden dari orang-orang yang tidak memilihnya. Kemudian memang dari seorang presiden dituntut sikap berdiri di atas segala golongan.

Mekanisme yang Mapan

Bila persepsi demikian terhadap presiden dapat diterima dalam kehidupan politik, maka kristalisasi yang diperjuangkan dengan susah payah selama sepuluh tahun terakhir ini, dalam bentuk penyederhanaan kekuatan sosial politik dari sepuluh dalam pemilihan umum tahun 1971 menjadi tiga kekuatan social politik dalam pemilihan umum tahun 1977, dapat maju setahap lagi dengan menyusun suatu mekanisme untuk seseorang menjadi presiden, menjadi putra terbaik bangsa.

Cara penyelenggaraan kehidupan kenegaraan menurut UUD 45 adalah kedaulatan rakyat. Yaitu, kata lain dari demokrasi. Hal itu secara jelas dapat ditemukan dalam batang tubuh UUD, maupun dalam penjelasannya.

Dengan menentukan sistim yang demikian, maka UUD membuka kesempatan untuk terjadinya proses pemilihan dari rakyat bagi seseorang yang akan menduduki posisi kunci dalam kehidupan kenegaraan.

Dengan kata lain, UUD mengarahkan agar proses kearah sampainya seseorang pada tanggungjawab kepresidenan, ditempuh melalui prosedur yang terbuka. UUD mengarahkan agar datang dan perginya seorang presiden terjadi melalui cara-cara damai. Bukan melalui daya upaya "suksesi".

Seorang yang hendak memikul tanggung jawab yang berat itu, diminta untuk mengemukakan hasratnya dengan terbuka. Persidangan MPR di bulan Maret yang lalu, secara maksimal dan berhasil telah menghidupkan tradisi kehidupan para politisi, untuk menjaga agar perkembangan yang cukup menggembirakan itu selalu dipelihara dan dijaga untuk dapat tumbuh dengan sehat. Masa transisi dalam kehidupan politik, sudah tiba masanya untuk diganti dengan mekanisme yang mapan.

”Tidak semata-mata-berorientasi kepada kekuasaan, sehingga terlalu berpegang pada pragmatis sikap mana pada akhirnya hanya berhenti pada politik akomodasi".

De-Ideologisasi

Tigapuluh tiga tahun sudah kemerdekaan, selama waktu itu, dua orang terkemuka telah tampil memangku jabatan kepresidenan. Tentunya masih segar di dalam ingatan, bahwa saat pergantian dari presiden pertama ke tangan presiden kedua sekarang ini tidaklah sepenuhnya berada dalam "kedamaian". Bahkan, saat pergantian itu tidak terelakkan telah mendatangkan "luka" dan "kepedihan" dalam kehidupan bangsa dan negara. Tentunya, cukuplah sekali itu saja kejadian yang demikian. Janganlah hendaknya hari-hari mendung dan tragis semacam ini terulang kembali di masa depan.

Di tengah pergolakan tahun 1966-1967, dimajukan persoalan bahwa kaitan yang terlampau ketat kepada ideologi telah membawa perbenturan yang tajam antara saudara sebangsa. Atas penglihatan itu kemudian dimajukan konsep "de-ideologisasi" (pencairan keketatan ideologi) dalam kehidupan politik.

Gagasan pencairan kekuatan ideologi itu belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Dari gelanggang pemilihan umum tahun 1977 hal tersebut masih dapat disaksikan. Belum sepenuhnya berhasil gagasan de-ideologisasi tadi, sebagiannya bisa dicarikan asal mulanya pada struktur politik yang tidak memberikan kesempatan kepada beberapa orang putra bangsa untuk berlomba didalam memangku jabatan Presiden.

Beberapa kali dipertontonkan sikap yang berlebihan. Misalnya beberapa pihak mengatakan:

"Kalau kita kalah berarti Pancasila kalah. Kalau kita kalah pembangunan akan terbengkalai".

Dalam penampilan yang sangat berlebihan, diisyaratkan bahwa pendukungan terhadap seseorang identik dengan tindakan patriot, sedangkan pilihan pada yang lainnya diidentikkan dengan tindakan a-patriot.

Memang masalah pembinaan struktur politik, bukanlah suatu peketjaan yang ringan. Persoalannya berat dan kompleks. Dalam beberapa hal logika tidak memberikan pertolongan seperti yang diharapkan. Dalam beberapa hal justru intuisi lebih menuntun dari apa yang biasa dikenal sebagai "akal sehat".

Namun demikian Presiden Soeharto sudah merintis jalan. Secara bertahap dengan penuh tanggungjawab dan kebijaksanaan dia telah membidani proses kristalisasi. Kini giliran para politisi lainnya, untuk memberikan respon yangjuga bijaksana.

Mungkin, kini sudah saatnya untuk dipertimbangkan apakah mekanisme bagi putra-putra terbaik untuk berlomba dalam mengejar pengabdian tertinggi kepada bangsa dan tanah air, sebagai presiden, sudah harus dipersiapkan atau belum. Supaya jangan sampai mereka yang potensial dari berhasrat untuk memangku jabatan tersebut melakukan daya upaya melalui jalan yang aneh danberliku-liku.

Padajalan yang teratur, ketentuan permainannya itulah diharapkan tampilnya seorang atau lebih calon presiden. Pada jalan itulah, sebaiknya presiden ketiga RI, siapapun orangnya mula-mula memperkenalkan diri jauh-jauh hari, dua tahun atau tiga tahun sebelum pemilihan umum. Rasanya memang sekarang sudah masanya kita berkenalan dengan seorang "calon presiden" dengan cara yang wajar, karena memang ada mekanismenya untuk hal itu.

Jakarta, Kompas

Sumber: KOMPAS (06/07/1987)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 670-675.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.