DIMYATI : SAYA TAK INGIN PERPANJANG POLEMIK SOAL HABIBIE

DIMYATI : SAYA TAK INGIN PERPANJANG POLEMIK SOAL HABIBIE[1]

 

Jakarta, Republika

Perdebatan tentang legalitas BJ Habibie menjadi presiden ke-3 RI mungkin akan segera reda. Ini setelah Prof. Dr. M Dimyati Hartono SH, salah seorang tokoh penolak keabsahan Habibie menyatakan ingin mengakhiri polemik tentang peristiwa ketatanegaraan 21 Mei lalu itu.

“Saya tidak ingin memperpanjang polemik itu.” ujar Dimyati ketika dihubungi Republika tadi malam.

Alasannya bila dibiarkan pro dan kontra soal ini akan bergulir terus. Sebab ada dua sudut pandang yang dianggap wajar, pertama soal mendasarkan pada legalitas, dan kedua mengaitkannya dengan realitas politik masyarakat.

Dimyati mengakui bahwa ada yang tak sepakat dengan pendapatnya.

“Saya telah mengemukakan prinsip pendapat saya. Orang bisa setuju bisa tidak begitu pula saya terhadap pendapat orang lain bisa juga tak setuju.” paparnya.

Secara tak langsung ucapan Dimyati itu menjawab peringatan pakar hukum tata negara (HTN) Prof. Dr. Ismail Suny yang menyatakan agar berbagai pihak tidak mengaitkan dan memutarbalikkan masalah HTN demi kepentingan politik.

“Pihak yang mempermasalahkan keabsahan Habibie sebagai presiden tidak memahami hukum tata negara (HTN) dan memiliki kepentingan politik. Secara hukum Habibie sah menjadi presiden dan memenuhi semua persyaratan hukum.” kata Suny seusai bertemu dengan Presiden BJ Habibie di Bina Graha Jakarta, Senin.

“Sesuai dengan yang diatur dalam Ketetapan MPR, yakni Nomor 7 Tahun 1973, itu legal bisa bersumpah di hadapan Mahkamah Agung.” tandas Suny.

Pasal 8 UUD 45, kata Suny menjawab, bahwa bila presiden berhenti akan digantikan wapres sampai habis masa jabatannya.

“Jadi wakil presiden yang bertugas waktu itu adalah Prof. Dr. Habibie, maka jawaban dari peristiwa hukum ini adalah Habibie lah yang waktu itu menjadi wapres berhak menjadi presiden. Itu terang jelas.” tandasnya.

Seperti diketahui, tanggal 21 Mei, ketika Habibie diangkat sumpah sebagai presiden ketiga RI oleh Mahkamah Agung dan di depan para Pimpinan MPR/DPR, di masyarakat tiba-tiba muncul perdebatan sah dan tidaknya peristiwa ketatanegaraan tersebut.

Saat itu, para pakar HTN seperti Sri Soemantri (Unpad/Untag Jakarta), Satya Arinanto (Sekretaris HTN UI), Soehardjo (HTN Undip) dan Yusril Ihza Mahendra (HTN UI) berpendapat Habibie sah menjadi presiden. Sebaliknya, beberapa tokoh seperti Dimyati Hartono (pakar hukum laut), mantan Mentamben Soebroto, mantan Gubernur DKI Ali Sadikin, Ketua YLBHI Bambang Widjoyanto, dan lain-lain menilai peristiwa itu inkonstitusional.

Orang-orang di luar pakar HTN inilah, menurut Ismail Suny yang membuat masalah hukum tata negara jadi tidak jelas. Dia melihat ada kepentingan politik di balik keteguhan para tokoh yang menilai inkonstitusional. Suny sendiri tak diragukan dalam HTN, karena disertasinya berjudul “Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara” menjadi buku wajib di seluruh Universitas Negeri.

Mantan Dubes RI untuk Arab Saudi ini kemudian membandingkan dengan peristiwa di Amerika Serikat.

“Di AS, mantan Wapres AS LB Johnson disumpah di pesawat dalam penerbangan dari Dallas ke Washington DC untuk menggantikan Presiden JF Kennedy yang tewas ditembak di Dallas. Yang hadir saat itu cuma Ketua MA AS.” tegasnya.

Oleh karena itu, ketika ia dimintai pendapat oleh Yusril Ihza Mahendra yang menjadi penasihat Mensesneg untuk mengurusi soal berhentinya HM Soeharto dari jabatan presiden ini, Suny meminta agar diusahakan untuk mendatangkan beberapa anggota Mahkamah Agung dan ketua-ketuanya.

Dimyati sendiri tidak mengelak bahwa pendapatnya tidak hanya berlandaskan asas legalitas, tapi lebih dilandaskan realitas politik di masyarakat. Dan Dimyati mengaku soal ini ada kepentingan politik di baliknya. Lebih jauh dijelaskan, realitas politik yang dimaksudkannya adalah keinginan rakyat untuk melakukan reformasi total. Dalam hal ini, berhentinya mantan Presiden Soeharto bukanlah karena keinginan pribadinya, tapi karena desakan rakyat semua.

Desakan itu terjadi akibat krisis kepercayaan terhadap pemerintah Soeharto selama tiga dekade. Maka, masyarakat menginginkan agar Soeharto dan rezimnya diganti dan diadili.

“Oleh karenanya, Soeharto tak bisa begitu saja mundur, kemudian diganti wapresnya.” ujarnya.

“Sebenarnya polemik ini tidak akan terjadi bila Soeharto sudah menyatakan mundur ketika Sidang Umum MPR Maret lalu.” tambahnya.

Dimyati menambahkan untuk menginterpretasikan UUD 1945 tak hanya bisa melihat pasal per pasal. Tapi harus utuh. Atas dasar itulah ia tak sepakat bila yang dilihat hanya Pasal 8 dan 9 UUD 1945, soal presiden mangkat dan wapres sebagai pengganti.

Pasal itu, menurutnya tetap harus dikaitkan dengan pasal yang berbicara soal MPR.

“Itu berarti ketika Soeharto mundur, mandat MPR harus dikembalikan kepada MPR baru MPR memilih Presiden baru.”

Mengenai perbedaan pandangan ini sebenarnya Presiden BJ Habibie melalui Mensesneg Akbar Tanjung selain mengundang Ismail Suny dan Yusril, juga mengundang Dimyati, Soebroto dan lain-lain yang mengatasnamakan Gerakan Reformasi Nasional (GM). Namun oleh GM, undangan Mensesneg itu ditolak. Penolakan undangan itu ditandatangani oleh Dimyati selaku ketua badan pelaksana harian GM dan Subroto sebagai Ketua Presidium. Alasan utamanya mereka menganggap Habibie tak sah sebagai presiden.

Sumber : REPUBLIKA (09/06/1998)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 660-662.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.