DEPTAN TIDAK TERPENGARUH ANGGARAN TURUN

DEPTAN TIDAK TERPENGARUH ANGGARAN TURUN

 

 

Menurunnya anggaran yang dikelola Departemen Pertanian dalam tahun anggaran 1987/1988 dibandingkan anggaran yang diterima tahun sebelumnya tidak akan berpengaruh banyak pada program pembangunan sektor pertanian.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengkajian Lembaga Pertanian Ir. Martono mengemukakan hal itu di Jakarta hari Rabu menanggapi RAPBN yang disampaikan Presiden Soeharto sehari sebelumnya.

Dalam RAPBN 1987/1988 anggaran Deptan secara menyeluruh mengalami penurunan sekitar 2,8 persen dibandingkan dengan angggaran yang diterima tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp.871,8 miliar dari Rp.847,5 miliar yang diterima sebelumnya.

Yang penting dilakukan saat ini, demikian ujarnya, ialah meningkatkan peranan dan keterlibatan petani melalui kelompok-kelompok tani yang telah dibentuk, di samping itu pemerintah jugaharus terus menciptakan iklim yang mampu meningkatkan gairah petani.

Untuk itu ia mengharapkan pula kepada segenap jajaran Deptan yang bertugas di lapangan agar bisa menjadi panutan dan motor yang mampu menggerakkan para petani untuk meningkatkan usahanya.

“Sikap mental yang hanya mau memerintah saja harus dirubah karena para petani adalah mitra usaha Deptan, bukan bawahan,” demikian pintanya.

Tentang turunnya anggaran yang dikelola Deptan pada tahun 1987/1988, sekali lagi ia menyatakan pendapatnya bahwa semua memang harus menyadari situasi keuangan yang dialami negara akibat anjlognya harga minyak bumi yang menjadi tumpuan harapan pemasukan devisa akhir-akhir ini.

“Dengan bekerja lebih keras untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di lingkup tugasnya masing-masing, saya rasa hambatan di bidang pendanaan itu tidak berarti apa-apa,” demikian tandasnya.

Salah satu kebiasaan buruk yaitu aparat pemerintah yang hanya bekerja mengandalkan DIP (Daftar Isian Proyek), menurut Martono juga harus diubah, terutama menghadapi sulitnya situasi keuangan yang dihadapi negara seperti sekarang ini.

Tentang Koperasi Unit Desa (KUD), menurut Martono juga perlu dikembangkan lagi menjadi lembaga yang mandiri sehingga tidak hanya mengandalkan campur tangan pemetintah.

Pada bagian lain menjawab pertanyaan, Martono mengungkapkan pendapatnya, manfaat yang bisa diambil dengan terjadinya serangan wereng coklat di 9 propinsi baru-baru ini, ialah semua pihak akan lebih waspada lagi bila terjadi serangan yang sama di masa datang.

Dengan kejadian tersebut, sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yaitu pengaturan pola tanam, penanaman varietas tanaman padi yang tahan wereng, eradikasi/sanitas pada tanaman yang terserang berat serta penggunaan insektisida sebagai upaya terakhir, akan lebih diperhatikan lagi, baik oleh aparat Deptan maupun para petaninya.

”Yang penting sekarang ini ialah memberikan pengatahuan kepada petani tentang cara-cara pengendalian secara dini bila jasad pengganggu tanaman padi itu menyerang lagi,” demikian katanya seraya menambahkan bahwa setiap petugas pengamat hama yang harus mengawasi lahan pertanian seluas 10 hektar pasti tidak mungkin melakukannya dengan sempurna. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (07/01/1987)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 357-358.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.