DEPKEU TELITI BUMN DLM RANGKA DEREGULASI

DEPKEU TELITI BUMN DLM RANGKA DEREGULASI

 

 

Departemen Keuangan minggu ini mulai mengadakan penelitian-penelitian terhadap semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka deregulasi dan debirokrasi agar bisa mencapai suatu peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Pemerintah dalam hal ini tetap hati-hati dan jangan sampai mengarah pada liberalisasi, kapitalisasi dan monopoli, karena bagaimanapun juga monopoli harus kita hindari, kata Dirjen Moneter Dalam Negeri, Drs. Oskar Suryaatmadja, seusai pelantikan Direksi BRI, TASPEN dan pejabat Eselon II Dirjen Bea dan Cukai Kamis di Jakarta.

Untuk itu Departemen Keuangan sudah menyusun Daftar Rugi/Laba selama lima tahun terakhir dari semua BUMN yang jumlahnya sekarang lebih dari 200 buah. Daftar ini sudah disampaikan kepada Menko EKUIN dan Menteri Keuangan sebagai lanjutan dari petunjuk Presiden Soeharto mengenai pengefisiensian BUMN, kata Oskar.

Oskar mengemukakan bahwa dalam penelitian dan pengkajian tersebut tidak ada pembentukan tim-tim khusus, tetapi semua instansi dan departemen melakukannya terhadap BUMN yang menjadi binaannya.

Untuk tahap pertama, pihaknya hari Jumat mulai mengadakan pembahasan dengan para Dirjen di lingkungan Departemen Perindustrian menyangkut BUMN di bawah binaan departemen tersebut.

Penelitian dilakukan dalam semua aspek, antara lain apakah perusahaan bersangkutan mengurus hajat hidup rakyat banyak atau tidak, dan apakah mutlak harus dlipegang oleh Pemerintah atau oleh swasta serta tidak menyangkut aspek rugif laba saja, kata Oskar.

Trilogi Pembangunan

Dirjen Moneter Dalam Negeri dalam kesempatan itu menegaskan pula bahwa dalam melaksanakan deregulasi dan debirokrasi BUMN, Pemerintah tetap berpegang pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan kesempatan berusaha dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan dan kestabilan ekonomi.

Untuk itu pihaknya sudah mempunyai beberapa kriteria berupa likuidasi perusahaan-perusahaan yang kecil di mana eks-karyawannya disalurkan ke BUMN lain, penggabungan (merger) seperti yang pemah dilakukan terhadap niaga-niaga dan bisa juga dengan melakukan usaha patungan dengan pihak swasta, misalnya melalui Pasar Modal.

Kemungkinan terakhir bisajuga dijual seluruhnya. Tetapi dalam hal ini tetap dijaga jangan sampai tercipta satu monopoli karena kita harus menghindari adanya monopoli.

Pokoknya, ciri-ciri positif demokrasi ekonomi tetap kita pertahankan dan ciri negatif sedapatnya dihindarkan, tegas Oskar.

Prioritas pertama dalam penelitian ini ditujukan kepada perusahaan berbentuk PT (Persero), termasuk perusahaan yang tetap berjalan atau memperoleh keuntungan (survive).

Sesuai dengan petunjuk Presiden, perusahaan tersebut tetap diadakan penyehatan teknis dan finansial dalam rangka peningkatan produktivitas dan efisiensi, demikian Oskar Suryaatmadja. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (15/01/1987)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 370-371.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.