DEPKEU KELUARKAN SURAT EDARAN BARU ‘PEMOTONGAN GAJI PEJABAT DIBATALKAN’

DEPKEU KELUARKAN SURAT EDARAN BARU ‘PEMOTONGAN GAJI PEJABAT DIBATALKAN'[1]

 

Jakarta, Republika

Departemen Keuangan (Depkeu) akhirnya membatalkan rencana pemotongan gaji pegawai negeri sipil eselon I-IV. Instruksi Dirjen Anggaran Depkeu nomor KWT 08/A/631/0498 serta dua surat edaran, yang menjadi dasar pemotongan gaji PNS tadi, dicabut.

Pejabat Kepala Biro Hukum dan Humas Depkeu Hadiyanto, di Jakarta, Sabtu, menyatakan rencana itu dibatalkan. Tidak dijelaskan secara rinci apa alasan dan latar belakang pembatalan surat edaran tersebut. Ia hanya menginformasikan terbitnya Surat Edaran Dirjen Anggaran Depkeu Nomor 87 dan 88/A/631/0598 tertanggal 19 Mei 1998. Surat itu membatalkan surat edaran Nomor 75/A/631/0598 dan 76/A/6311 0598 yang dikeluarkan sebelumnya.

Dengan terbitnya dua surat edaran baru tersebut, pengumpulan dana yang dikoordinir Dirjen Anggaran ini dadakan.

“Pegawai negeri tidak lagi dikenakan kewajiban membayar sumbangan untuk membantu penanggulangan dampak sosial krismon.” kata Hadiyanto.

Pada surat edaran sebelumnya pejabat eselon satu dan dua wajib menyumbangkan sebagian gaji pokok. Sementara eselon III dan empat bersifat sukarela. Dana yang dihimpun dimasukkan ke rekening Menteri Sosial.

Pada surat edaran itu diatur pula persentase dan nilai sumbangan. Eselon I yang memiliki tunjangan jabatan minimal Rp.400 ribu dipotong 15persen dari gaji pokok.

Apabila nilai tunjangan kurang dari Rp.400 ribu hanya dipotong 10 persen. Eselon II dengan nilai tunjangan diatas Rp.250 ribu akan dikenal potongan 10 persen dari gaji pokok. Sedangkan apabila tunjangan jabatan kurang dari Rp.250 ribu, wajib menyumbang lima persen dari gaji pokok. Untuk eselon III dan IV, pemotongan bersifat sukarela. Ketentuan ini berlaku mulai Mei 1998.

Dalam keterangan persnya, Hadiyanto tidak menjelaskan apakah kebijakan itu sudah diterapkan atau belum. Seandainya sudah diterapkan, berapa dana yang sudah dihimpun. Demikian pula dengan pemotongan gaji eselon III dan IV.

Apakah ada yang menolak menyumbang?

Ketua Komisi VI DPR dr. Ny. Ida Yusi Dahlan menyambut gembira keputusan itu. Kalau sudah dicabut saya senang dan sejak dulu kami memang menolak keras, tapi tak digubris, kata dr. Ida.

Walau pun sudah dicabut, namun Komisi VIDPR yang bermitra dengan Mensos tetap akan mempertanyakan masalah itu dalam rapat kerja (raker) komisi di DPR. Dia menjelaskan komisi yang dipimpinnya telah menjadwalkan raker dengan Mensos awal Juni nanti.

Dalam raker, katanya, pihaknya akan menanyakan pemanfaatan dana yang berasal dari pemotongan gaji para pejabat pemerintah tersebut.

“Sudah berapa yang terkumpul dan dipakai untuk apa saja, itu harus dipertanggungjawabkan.” ujarnya.

Dia mengisyaratkan pula, jika perlu dana tersebut dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan.

Reaksi atas kebijakan itu sebelumnya dilontarkan Ketua Komisi VII Zarkasih Nur dan Wakil Ketua Komisi II DPR Abu Hasan Sazili. Keduanya menilai pemotongan itu tidak realistis. Pasalnya dinyatakan bersifat sukarela namun wajib dilakukan.

Disisi lain, kata Zarkasih, pegawai negeri sudah banyak mengalami pemotongan.

“Surat itu harus dicabut, karena kami yakin itu pasti akan bermasalah.” kata Zarkasih dari FPP, ketika itu.

Sedang Sazili juga menyoroti pemotongan gaji untuk pejabat eselon II. Menurut Sazili, mengutip pernyataan Presiden Soeharto sebelumnya, pejabat yang wajib menyumbang adalah presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, dirjen dan pejabat yang setingkat Eselon hanya diimbau, sehingga sifatnya sukarela.

Keduanya kemudian mendesak Menkeu mencabut kebijakan itu.

Memang pemotongan gaji cenderung bersifat sukarela. Namun bagi kalangan DPR, sifat sukarela itu akan diterjemahkan sebagai sumbangan wajib.

“Kalau sudah ada aturannya, mana mungkin ada pejabat yang berani menolak kebijakan pemotongan gaji.” papar Ida.

Dia menambahkan potong gaji tersebut sangat tidak proporsional dan memberatkan. Artinya, selain tidak jelas peruntukannya, justru pegawai negeri sipil (PNS) yang bergaji tetaplah yang paling terkena dampaknya. Selain itu, kalau pun ingin menyumbang, tentu mereka sudah tahu caranya, bisa lewat yayasan sosial, misalnya. (Iban/tri)

Sumber : REPUBLIKA (25/05/1998)

__________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 777-779.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.