DEPHUT PERKETAT ATURAN PENGUSAHAAN HUTAN GUNA CEGAH LAHAN KRITIS

DEPHUT PERKETAT ATURAN PENGUSAHAAN HUTAN GUNA CEGAH LAHAN KRITIS[1]

 

Pontianak, Antara

Departemen Kehutanan berupaya menerapkan peraturan yang lebih ketat terhadap para pemegang Hak Pengusahaan Rutan (HPH) untuk mencegah meluasnya lahan kritis di kawasan hutan.

“Peraturan itu misalnya, kalau pemegang HPH tidak mengelola hutannya dengan baik. Ya izinnya tidak diperpanjang lagi.” kata Dirjen Pengusahaan Rutan Titus Sarijanto di kediaman Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak, Minggu malam.

Titus Sarijanto mendampingi Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo dan Mendagri Yogie SM menghadiri Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (PPKAN- HKSN) di Desa Mandor, Kabupaten Pontianak, Kalbar.

PPKAN – HKSN tahun 1996 itu, menurut rencana akan dibuka Presiden Soeharto Senin pagi (23/12).

Titus menjelaskan, Departemen Kehutanan memberikan izin pengusahaan hutan kepada suatu perusahaan dengan maksud agar hutan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan bangsa, tetapi perusahaan tersebut juga berkewajiban menjaga hutannya dari pemanfaatan yang tidak bertanggungjawab.

“Pemerintah memberikan HPH itu untuk dikelola, jika tidak bisa mengelolanya ya lebih baik pemerintah saja yang melaksanakan.” katanya yang menambahkan, jika izin suatu HPH dicabut, HPH tersebut selanjutnya akan dikelola oleh BUMN kehutanan, yaitu PT Inhutani.

Menurut dia, hingga kini telah banyak izin HPH yang tidak diperpanjang lagi

“Angka pastinya saya tidak ingat”.

Ia hanya mengatakan bahwa penilaian terhadap HPH dilakukan dalam beberapa kriteria, yaitu kinerjanya, hutan perawan (virgin forest) dan kemampuan dari sisi manajemen dan keuangan.

“Jika ketiga kriteria itu tidak dipenuhi maka HPH tersebut tidak akan diperpanjang lagi.” katanya :

Menyinggung soal lahan kritis, ia mengatakan,jika pemegang HPH mengelola hutannya dengan baik dan mampu mencegah masuknya peladang berpindah maka munculnya lahan kritis bisa dicegah.

“Pemegang HPH hanya diizinkan menebang 6-7 pohon per hektare dan mereka juga diberi ttigas untuk menjaga hutannya agar tidak dimasuki peladang berpindah.” kata Titus Sarijanto.

Kemunduran

Sementara itu, pada kesempatan terpisah Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (RRL) Hendarsun Surya SP mengatakan, sumberdaya alam, hutan dan air di Indonesia kini mengalami kemunduran karena faktor alam seperti gempa bumi, tanah longsor dan banjir serta faktor perbuatan manusia seperti penambahan hutan, penebangan tidak terkendali dan pengelolaan yang tidak memperhatikan konservasi alam.

“Untuk menanggulangi masalah itu, pemerintah telah melaksanakan upaya rehabilitasi melalui berbagai program, proyek dan kegiatan.” kata Hendarsun pada penutupan Saresehan dan Pertemuan Nasional Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam (KPSA) dalam rangka PPKAN-HKSN tahun 1996 di Pontianak, Minggu malam.

Pertemuan KPSA ini diikuti sekitar 300 peserta dari seluruh Indonesia. Dalam jangka pendek, program itu dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai unsur produksi media tata air dan perlindungan alam. Dalam jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengusahakan lahan secara nasional dan mengubah sikap mental masyarakat menjadi pembina sumber daya alam.

Hendarsun juga mengatakan, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah telah mengalokasikan banttian kredit lunak dalam bentuk Kredit Usaha Tani Konservasi Daerah.

Melalui pemanfaatan kredit itu diharapkan mampu menekan laju erosi tanah sebesar 50-60 persen, sedangkan dari usaha tani mampu meningkatkan produktivitas lahan dan menyumbang 43 hingga 86 persen terhadap pendapatan petani.

Sumber : ANTARA (23/12/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 553-554.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.