DENGAN FASILITAS KERJA YANG BAIK BEPEKA LEBIH MANTAP DLM TUGAS

Presiden Soeharto Mengharapkan

DENGAN FASILITAS KERJA YANG BAIK BEPEKA LEBIH MANTAP DLM TUGAS

Presiden Soeharto menandaskan, gedung2 serta fasilitas2 yang ada hanyalah semata-mata alat dan yang paling menentukan adalah manusia yang memanfaatkan gedung dan fasilitas itu.

Memberikan sambutan pacta peresmian gedung Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka) yang letaknya berseberangan dengan gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta, Kepala Negara selanjutnya mengatakan tidak jarang prestasi kerja yang dihasilkan dari gedung2 pemerintahan yang megah dan fasilitas bekerja yang cukup, tidak sepadan dengan prestasi yang tampil dari gedung2 tempat bekerja yang lebih sederhana dan dengan fasilitas kerja yang lebih terbatas.

“Dalam hal ini yang menentukan adalah kadar pengabdian kepada masyarakat, kecintaan terhadap tugas dan ketekunan kerja dari orang2 yang menggunakan gedung dan fasilitas kerja tadi”, kata Kepala Negara.

Pandangan ini berlaku pula dalam gerak seluruh pembangunan di segala bidang. Dikatakan bahwa pembangunan pabrik2 baru, pusat2 tenaga listrik baru, bendungan2 baru, jalan2 dan gedung2 baru memang diperlukan.

Namun Kepala Negara kembali mengingatkan bahwa semua itu hanyalah merupakan sarana belaka. Betapapun disadari bahwa sarana2 tersebut sangat diperlukan namun yang paling penting dalam seluruh gerak pembangunan adalah manusia Indonesia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Hal Menggembirakan

Berkata Kepala Negara selanjutnya, pembangunan ini akan benar2 berhasil sesuai dengan sasaran2 yang kita tetapkan jika seluruh lapisan masyarakat terangkat tingkat hidup dan martabatnya dan merupakan hasil kerja seluruh lapisan masyarakat itu sendiri.

Pada awal sambutannya ini,Kepala Negara mengatakan dengan memiliki gedung sendiri yang baru, modern dan makin memadai, jelaslah bahwa pemerintah memandang penting berkedudukan dan tugas Lembaga Tinggi Negara ini.

Kepala Negara juga menandaskan bahwa sebagai negara yang demokratis maka salah satu tanda penting dari kedemokrasian itu adalah bagaimana kita menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Sebagai penganut dari faham ini maka dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara selalu harus mendapat persetujuan rakyat melalui DPR.

Menurut Kepala Negara, adalah suatu yang menggembirakan bahwa selama lebih dan 10 tahun terakhir ini Undang2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat ditentukan sebelum berlangsungnya tahun anggaran yang bersangkutan.

”Ini sungguh satu prestasi yang tidak boleh kita pandang kecil, ini merupakan bukti bahwa kita sungguh terus berusaha untuk menegakkan kehidupan demokrasi dan konstitusi di negeri ini,” kata Kepala Negara.

Diingatkan juga bahwa dalam menumbuhkan kehidupan demokrasi dan menegakkan kehidupan konstitusi itu bukan sekedar menuruti ketentuan formal.

Bertambah Mantap

Menurut Kepala Negara, kita harus memberi isi yang makin berbobot dari sistem kenegaraan yang ditunjukkan oleh UUD.

Oleh karena itu, demikian tambahnya, kita tidak akan puas hanya dengan menetapkan UU ttg. APBN tadi. akan tetapi juga harus dilihat apakah cara Pemerintah menggunakan uang belanja benar2 sepadan dengan apa yang diputuskan.

Untuk menilai kesepadanan inilah UUD memberikan tugas konstitusional kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan yang cermat atas penggunaan keuangan negara bertambah penting artinya karena APBN sekarang ini telah mencapai angka trilyunan dan jumlah ini akan makin terus meningkat pada masa mendatang.

Mengakhiri sambutannya ini Kepala Negara berharap agar dengan gedung baru, fasilitas kerja yang lebih baik ini maka Badan Pemeriksa Keuangan dapat bertambah mantap dalam melaksanakan tugasnya, dalam keseluruhan gerak pembangunan bangsa yang ini sedang giatnya dilakukan bersama-sama.

Ketual BePeka

Ketua Bepeka Umar Wirahadikusumah dalam laporannya menyebutkan fungsi hakiki dari lembaga yang dipimpinnya ialah mengumpulkan data dan fakta2. Karena itu mengingat fungsi yang semakin meningkat maka Badan itu mulai mengambil langkah2 kongkrit dapat bekerja dibawah satu atap.

Selama ini petugas2 Bepeka bekerja secara berpencar. ada yang disisipkan di departemen2 dan sebagian besar selama 7 tahun berkantor di gedung MPR/DPR Senayan.

Dengan kurangnya fasilitas perkantoran ini. Ketua BePeKa menilai sebagian petugas mengendor semangat kerjanya, Karena itu ia mengharapkan agar dengan sarana perkantoran baru ini para petugas akan bergairah dengan memiliki gedung sendiri.

Umar berpendapat dengan kesadaran mempunyai gedung sendiri akan

mempengaruhi sikap mental dan kewibawaan para petugas pemeriksa.

“Karena itu dengan peresmian ini, jangan lagi hendaknya Bepeka diartikan sebagai Badan Pengawas Keuangan, tetapi betul2 Badan Pemeriksa Keuangan”, ujarnya.

Juga hendaknya para warga-negara akan mengetahui bahwa Bepeka itu sebenarnya berkantor di Jakarta, bukannya di Bogor. la mengungkapkan pada peringatan ulang tahun Veteran ybl, dibacakan suatu SK yang tembusannya dikirim ke BePeKa di Bogor “padahal kantor BePeKa itu ada di Jakarta”, katanya

Gedung Bepeka yang terletak di Jl. Gatot Subroto Senayan ini bertingkat 11 dengan biaya pembangunan Rp 3.511.715.000.- Pengerjaannya dimulai bulan Juni 1976 dan selesai bulan Juli 1979. Luas pekarangan 13550 m2 dan luas gedung/bangunan 12.720 m2. (DTS)

Jakarta, Sinar Harapan

Sumber: SINAR HARAPAN (1979)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 152-154.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.