DAWAM : EKONOMI KERAKYATAN BELUM TERWUJUD KARENA JEBAKAN HUTANG

DAWAM : EKONOMI KERAKYATAN BELUM TERWUJUD KARENA JEBAKAN HUTANG[1]

 

Surabaya, Antara

Ekonom yang termasuk salah seorang Ketua ICMI Prof. Dawam Rahardjo menilai Indonesia masih belum dapat mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada “wong cilik” karena adanya jebakan utang luar negeri.

“Selama kita masih dibebani membayar cicilan utang, mau tak mau pemerintah akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan berupaya menarik modal asing sebanyak mungkin, sehingga perhatian pada pengembangan ekonomi kerakyatan terbengkalai, bahkan rakyat dibebani pajak agar utang terbayar.” ujarnya di Surabaya, Kamis.

Oleh karena  itu, menurut Dawam yang juga Guru Besar dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, sistem perekonomian Indonesia menjadi campur aduk antara sistem ekonomi Pancasila dan terbias oleh sistem ekonomi universal (kapitalis) yang menjadi kecenderungan global.

“Kalau mau keluar dari jebakan itu, saya punya alternatif yakni pembayar utang hendaknya dibebankan pada konglomerat yang selama ini diuntungkan oleh sistem ekonomi yang ada, sehingga pemerintah bisa berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan dengan menumbuhkan gagasan dari rakyat.” katanya.

Senada dengan itu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof. Imam Suroso Zadjuli mengatakan pemerintah sudah saatnya mengembangkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan menggali potensi ekonomi rakyat di masing-masing daerah agar mampu bertahan dalam Pasar Bebas.

Ekonomi Rakyat.

“Jepang dan Korea berhasil di bidang ekonomi setelah mengembangkan ekonomi religi. Saya kira, Indonesia yang termasuk bangsa religius dapat mengembangkannya. Misalnya, masyarakat Bali dengan nilai-nilai  berdagang  dari agama Hindu.” kata Suroso.

Atau, lanjut Suroso,

“Masyarakat Islam yang merupakan kelompok mayoritas dengan nilai-nilai Islam yang menghargai prestasi baik majikan maupun buruh, ketepatan waktu, dan sebagainya.”

Sementara itu, Ketua Dewan Direktur CIDES Jakarta, Adi Sasono menegaskan bahwa hambatan bagi berkembangnya ekonomi kerakyatan adalah kurangnya pemilikan aset produksi, terutama permodalan pada rakyat dan rendahnya nilai tukar komoditi yang dihasilkan rakyat serta rendahnya sumberdaya manusia berkualitas pada rakyat.

Sekjen ICMI Pusat ini berpendapat untuk meningkatkan akses rakyat pada permodalan maka pemerintah perlu mewujudkan penyederhanaan prosedural untuk kredit jenis usaha rakyat.

Selain itu, pemerintah perlu membantu rakyat dalam memperkuat posisinya dalam transaksi persaingan pasar dengan memasarkan produknya serta memberikan informasi pasar secara lengkap.

Kelembagaan

Sementara tokoh NU dan pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Yusuf Hasyim (Pak Ud) selaku pembicara lain menegaskan bahwa untuk mewujudkan “clean government” (pemerintahan yang bersih dan berwibawa) perlu dilakukan perbaikan secara kelembagaan dan melalui pendekatan personal.

“Pendekatan kelembagaan sangat perlu dilakukan karena lembaga yang ada selama ini belum berfungsi maksimal, yakni Orsospol, legislatif/DPR, media massa, mimbar akademis/PT, penegakan hukum, ormas, dan partisipasi/ketegaran masyarakat.” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, ada pula pendekatan lain yang patut dipertimbangkan yakni pendekatan personal yang pernah dilakukan ulama besar NU, KHAs ‘ad Syamsul Arifin (Asem bagus, Situbondo, Jatim) dengan menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Soeharto saat membuka Muktamar ke-27 NU di Situbondo (1984).

Senada dengan itu,pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum UI, DR.Yusril Mahendra, mengatakan clean goverment harus dapat terus-menerus diupayakan dengan mengalihkan kedaulatan negara secara bertahap kepada kedaulatan rakyat.

“Upaya mewujudkan clean goverment memang tidak mudah, namun hal ini mau tak mau harus diwujudkan, karena masalah keterbukaan adalah ibarat banjir bandang yang tak mungkin dibendung, kecuali dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa  secara maksimal.” katanya.

Sumber : ANTARA (23/08/1996)

______________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 394-395.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.