BURUH TIDAK BOLEH DIANGGAP SEBAGAI ALAT PRODUKSI SAJA

Presiden Soeharto :

BURUH TIDAK BOLEH DIANGGAP SEBAGAI ALAT PRODUKSI SAJA

Presiden Soeharto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Menteri Nakertrans Prof.DR. Harun Zain pada peringatan Ulang Tahun Sewindu FBSI, Jumat malam, di Gedung Graha Purna Yudha, Jakarta, menekankan bahwa dalam zaman pembangunan besar2an sekarang ini peranan kaum buruh teramat penting.

Dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, menurut Presiden, kita memang memerlukan modal yang tidak sedikit. Namun hanya modal saja kita belum dapat berbuat apa2. Mesin2 pabrik harus dijalankan, kekayaan alam harus diolah, peralatan harus dipasang danbanyak kaitan lainnya sebelum kita menyaksikan sesuatu hasil karya.

Semuanya ini kata, Presiden Soeharto, dilakukan oleh tangan2 kaum buruh, karena itu sangat jelas bahwa kaum buruh adalah kekuatan produksi, dan karenanya adalah kekuatan pembangunan.

Presiden mengungkapkan, dari tahun ke tahun, dari tahap pembangunan yang satu ke tahap pembangunan selanjutnya, barisan kaum buruh kita akan bertambah besar.

Hal ini, menurut Presiden, adalah logis karena pembangunan kita harus berarti menaikkan produksi di segala bidang, karena masyarakat maju sejahtera dan berkeadilan sosial yang kita cita2kan harus berupa masyarakat maju industrinya dan didukung sektor pertanian yang kokoh.

Disamping jumlah yang akan terus bertambah besar, Presiden meminta agar kaum buruh juga harus meningkatkan keterampilannya. Di sinilah terletak tantangan besar FBSI, kata Presiden yang menambahkan, bagaimana mengorganisasi kaum buruh yang besar jumlahnya sehingga benar2 menjadi kekuatan yang menyadari peranannya dalam pembangunan.

Diingatkan Presiden, dalam pembangunan bangsa kita yang berdasarkan Pancasila kaum buruh sama sekali tidak boleh kita anggap hanya sebagai alat produksi. Kaum buruh adalah pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan. Karena itu, kata Presiden, pihak perusahaan dan pemilik modal harus memperlakukan buruh sesuai dengan ketinggian martabat manusia yang memang kita junjung tinggi dalam kehidupan kita yang berdasarkan Pancasila.

Ditekankan, watak kegotong-royongan dan asas kekeluargaan yang mendasari kehidupan bangsa kita juga harus tercermin secara jelas dalam kegiatan produksi, khususnya dalam hubungan antara buruh dan majikan, antara buruh dan perusahaan dan antara buruh dan pemilik modal.

Dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang kita kembangkan dalam proses produksi, maka kaum buruh dan perusahaan akan merupakan dua kekuatan yang salingbantu membantu dan isi-mengisi dalam menaikkan produksi, bukan berbalik menjadi kekuatan yang saling ber-hadap2an.

Rasa persatuan, kegotong-royongan dan kekeluargaan antara kekuatan2 produksi harus lebih dikembangkan, karena menurut Presiden tahap2 pembangunan selanjutnya kita akan menghadapi tugas2 besar untuk menaikkan produksi dan memperluas industri kita.

Masalah Upah

Sebelumnya, Ketua Umum FBSI Agus Sudono dalam sambutannya mengungkapkan kembali masalah upah buruh di Indonesia yang masih jauh di bawah kelayakan.

Dikatakan oleh Agus Sudono, upah merupakan salah satu titik sentral dalam rangka usaha memperbaiki nasib dan kesejahteraan buruh di samping sebagai wahana untuk ikut meratakan hasil pembangunan. Sayangnya, kata Ketua Umum FBSI itu, di Indonesia meskipun kita sudah merdeka 35 tahun masalah upah ini belum mendapat perhatian yang serius.

Mengingat pentingnya masalah upah, maka FBSI berpendapat sudah tiba waktunya di Indonesia dirumuskan dan dibakukan suatu standar definisi/pengertian, sistem dan komponen upah yang jelas, adil, layak dan demokratis.

Agus Sudono mengimbau kepada sernua pengusaha Indonesia untuk menaikkan gaji buruhnya antara 20 – 40%, sedangkan berapa angka kenaikan yang sebenarnya hendaknya dimusyawarahkan bersama antara pengusaha dan pimpinan Serikat Buruh.

Dikatakan bahwa kenaikan gaji buruh antara 20% – 40% adalah wajar dan adil kalau diingat sejak Kenop 15/1978 sampai Desember 80 buruh Indonesia rata2 mengalami penurunan daya beli sekitar 60% ditambah akibat kenaikan BBM dan lain2.

Agus Sudono mengatakan, kalau harga pasir boleh naik, harga batu boleh naik, harga semen boleh naik, harga besi boleh naik, harga bahan baku boleh naik, tarif listrik boleh naik, maka harga manusia buruh Indonesia pun harus boleh naik.

Ketua Umum FBSI juga mengingatkan kembali amanat Presiden Soeharto tentang kebijaksanaan PMA dan PMDN di mana "kita harus menjadi tuan di rumah kita sendiri".

Untuk mencapai itu, kata Sudono, FBSI berpendapat harus diadakan perombakan/ perbaikan terhadap kebijaksanaan PMA dan PMDN yang dapat memperkuat posisi pengusaha Indonesia menghadapi pengusaha asing. Ia juga menyinggung program Indonesianisasi dan pengalihan teknologi agar dapat dipercepat.

Agus Sudono juga mengungkapkan sampai sekarang masih dijumpai banyak kesulitan dan hambatan dalam pembentukan basis2 SBLP/FBSI meskipun masalah Serikat Buruh telah dicantumkan dalam GBHN, dijamin UU No. 18/56 dan telah dianjurkan oleh Presiden.

Karena itu Sudono menghimbau pengusaha2 agar tidak terlalu mudah dan sewenang-wenang melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) apa lagi terhadap pimpinan2 basis yang mendirikan serikat buruh.

Dengan tegas Sudono mengingatkan, siapa pun yang berusaha menghalangi berdirinya Serikat Buruh dalam abad ke-20 ini, sama saja dengan berusaha menghalangi terbitnya matahari di pagi hari dan itu jelas tidak mungkin, katanya.

Kambing Putih

Sementara itu Gubernur KDKI Tjokropranolo dalam sambutannya mengemukakan bahwa dalam masalah perburuhan kita sekarang ini, kita dihadapkan dalam berbagai persoalan.

Bila terjadi perselisihan2 antara buruh dan majikan dalam hal mengajukan tuntutan, janganlah kita mencari siapa yang menjadi kambing hitamnya. Namun kita harus mencari siapa kambing putih yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Bagairnana menyelesaikan setiap persoalan dengan sebaiknya, itulah yang menjadi kewajiban kita semua.

Ia juga mengingatkan kepada pengusaha, kalau perut buruh sudah agak berisi dan tidurnya agak nyenyak, pasti hasil kerjanya juga akan meningkat.

Dalam kunjungannya ke beberapa perusahaan di DKI baru2 ini, Tjokro menyebutkan banyak dijumpai perusahaan2 yang administrasinya kacau.

Ia mengharapkan agar perusahaan2 itu secepatnya memperbaiki administrasi perusahaannya karena hal itu merupakan salah satu faktor, maju atau tidaknya sesuatu perusahaan. (DTS)

Jakarta, Sinar Harapan

Sumber: SINAR HARAPAN (21/02/1981)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 592-594.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.