Bung Karno & Pak Harto (Bagian 6)

Bung Karno & Pak Harto (Bagian 6)[1]

 

Oleh Noor Johan Nuh

 

Putra Sang Fajar Dipeluk Bumi

Saat senja ditutup malam, tanggal 21 Juli 1970, Bung Karno meninggal dunia di RSPAD dan disemayamkan di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto.

Mendapat berita duka tersebut, Pak Harto segera melayat ke RSPAD dan menjadi Inspektur Upacara pada pelepasan jenazah keesokan harinya.

Pak Harto mengumpulkan pemimpin partai-partai dan mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus memberikan penghormatan terakhir kepada Bung Karno dengan melaksanakan upacara pemakaman kenegaraan.

Dalam biografinya Pak Harto menyebut,

“Jelas pengorbanannya sangat besar, sampai kita sebagai bangsa bisa merdeka. Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai menjadi proklamator bersama Bung Hatta. Ini merupakan suatu jasa seorang pejuang, patriot yang harus kita hargai.”

Kemudian timbul masalah, di mana Bung Karno akan dimakamkan? Istri-istri Bung Karno masing-masing memegang surat wasiat tentang tempat pemakamannya, ditambah masih ada lagi keinginan yang berbeda dari pihak keluarga yang lain.

Bung Karno semasa hidupnya sangat mencintai ibunya. Sekali pun dia memiliki kedudukan yang tinggi, terpelajar, intelektual, namun dia tetap hormat pada ibunya. Dia selalu sungkem dan  meminta restu ibunya dalam banyak hal.

Atas pertimbangan itu, dan dengan meminta pertimbangan pemimpin partai-partai, diputuskan tempat pemakaman Bung Karno di dekat makam Ibunya di Blitar. Dan Putra Sang Fajar kembali ke pelukan bumi saat mentari tidur di peraduan malam.

Pak Harto Meninggal Dunia

Tanggal 27 Januari 2008 pukul 13.10, setelah dirawat 23 hari, sejak 4 Januari,  Pak Harto meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), dalam usia 87 tahun.

Innalillahi Wainnailaihi Rojiun, telah wafat dengan tenang Bapak Haji Muhammad Soeharto  pada hari Minggu 27 Januari 2008, pukul 13.10 WIB di RSPP Jakarta,” ujar Ketua tim dokter kepresidenan, Marjo Soebiandono,

Astaghfirullah hal adzim, Astaghfirullah hal adzim, Astaghfirullah hal adzim, Bapak kami telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada yang telah mendoakan Bapak selama ini. Kami mohon jika ada kesalahan Bapak selama ini dimaafkan. Kami mohon doa restunya semoga perjalanan Bapak lancar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta’ala, diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta’ala,” kata Mbak Tutut atas nama keluarga.

Setelah disemayamkan di kediaman Jalan Cendana No. 8, keesokan harinya, jenazah Pak Harto diterbangkan ke Solo untuk dimakamkan di Astana Giribangun, kompleks pemakaman keluarga yang terletak di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 666,6 meter dari permukaan laut, tepatnya di Desa Girilayu, Kecamatan Metasih, Kabupaten Karanganyar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak sebagai Inspektur Upacara prosesi pemakaman jenazah Pak Harto. Dalam sambutan yang ditulis sendiri oleh presiden mengatakan antara lain:

“Upacara ini kita selenggarakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari negara dan pemerintah atas jasa, dharma bakti, serta pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa semasa hidupnya —Kita sama-sama mengetahui, almarhum, yang dilahirkan di Yogyakarta 8 Juni 1921, sepanjang hayatnya diabadikan untuk bangsa dan negara— Kita telah kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa, seorang pejuang sejati, dan negarawan terhormat.”

Mikul Dhuwur Mendhem Jero

Menjelang 75 tahun kemerdekaan, bangsa ini telah memiliki tujuh presiden. Dari ketujuh presiden itu dapat disimak presiden siapa yang benar-benar menghargai pendahulunya. Apakah Presiden Jokowi menghargai pendahulunya dengan memberi nama pendahulunya untuk proyek prestisius atau monumen  tertentu.  Atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malakukannya. Atau Presiden Megawati? Dan seterusnya.

Jika beberapa gelintir orang menyebut Pak Harto mendeligitimasi atau memarjinalkan  Bung Karno, maka yang dilakukan oleh Pak Harto berikut ini adalah bukti sebaliknya.

Berdasarkan Ketetapan MPRS No XXXIII tahun 1967 pasal 4, tertulis:

“Menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No XV/MPRS /1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Jelas dan tandas prosesi pengalihan pemerintahan dari Bung Karno ke Pak Harto berdasarkan Ketetapan MPRS, lembaga tertinggi negara yang anggotanya terdiri dari seluruh  partai politik, utusan golongan, utusan daerah, dan diketuai Jenderal Besar AH Nasution — bukan isu basi yang terus digoreng-goreng, kudeta merangkak.

Dalam pasal 6 Tap MPRS di atas, ditulis: “Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.

Ketetapan MPRS tersebut, selain menetapkan Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, juga menugaskan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap Bung Karno. Keputusan Lembaga tertinggi negara yang terdiri dari unsur partai politik, utusan golongan, utusan daerah, menyerahkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap Bung Karno kepada Pak Harto, namun sejarah mencatat tidak ada proses hukum terhadap Bung Karno sampai ia meninggal dunia, namun  sebaliknya terjadi pada diri Pak Harto.

Tahun 1977, makam Bung Karno di Blitar dipugar menjadi makam yang representatif yang layak sebagai makam tokoh pahlawan yang dihormati oleh bangsanya. Arsitek pemugaran ini dibuat oleh Ir. Siswono Yudo Husodo, aktivis GMNI yang kemudian menjadi Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Transmigrasi.

Tahun 1980, di rumah tempat proklamasi dikumandangkan, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, dibuat patung kedua proklamator, Bung Karno dan Bung Hatta. Tempat ini diberi nama Tugu Proklamasi.

Tahun 1985, lapangan terbang udara internasional di Cengkareng diberi nama Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Pemberian nama Bandara Soekarno-Hatta seperti Amerika menghargai mantan presidennya dengan memberi nama Bandar Udara Internasioanal di New York dengan nama Bandara John F Kennedy.

Tahun 1986, Bung Karno dan Bung Hatta ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator, klasifikasi penghargaan kepahlawanan yang tertinggi karena hanya mereka berdua yang patut menyandangnya, sedangkan Pahlawan Nasional hingga saat ini tercatat 173 orang.

Dalam biografi Pak Harto disebutkan,

“Jelas pengorbanannya sangat besar sampai kita sebagai bangsa bisa merdeka. Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai menjadi proklamator Bersama Bung Hatta. Ini merupakan suatu jasa seorang patriot yang harus kita hargai.”

Apa yang dilakukan oleh Pak Harto terhadap Bung Karno sesuai dengan falsafah yang kerap diucapkannya pada Bung Karno, mikul dhuwur mendhem jero.

Bung Karno dan Pak Harto membuktikan bahwa tidak mudah menjadi presiden sekaligus pemimpin di negeri multi etnis, agama, suku, bahkan multi partai. Negeri beribu pulau dengan berbagai keragamannya ini butuh peminpin yang cerdas, berani dan bijak. ***

______________________________________________________________________________________________

[1] Sumber : Cendana News (9 Jun 2020 – 3:03)

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.