Bung Karno & Pak Harto (Bagian 2)

Bung Karno & Pak Harto (Bagian 2)[1]

 

Oleh Noor Johan Nuh

 

Peristiwa 3 Juli

Belum genap usia Republik Indonesia satu tahun, terjadi percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh kelompok Persatuan Perjuangan terhadap pemerintahan Kabinet Sutan Syahrir.

Pemicu peristiwa ini adalah ketidakpuasan kelompok Persatuan Perjuangan terhadap politik diplomasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Kelompok ini menghendaki pengakuan kedaulatan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tanpa ada perundingan.

Sedangkan Sutan Syahrir yang sedang merintis Perjanjian Linggarjati, malah hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Sumatra, Jawa dan Madura.

Selain kemerdekaan seratus persen tanpa ada perundingan, kelompok ini menuntut (1) Presiden memberhentikan Kabinet Sjahrir II; (2) Presiden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik; (3) Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik yang diketuai Tan Malaka dan beranggotakan Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dr. Boentaran Martoatmodjo, Mr. R. S. Budhyarto Martoatmodjo, Sukarni, Chaerul Saleh, Sudiro, Gatot, dan Iwa Kusuma Sumantri; (4) Presiden mengangkat 13 menteri negara yang nama-namanya dicantumkan dalam maklumat.

Menyikapi tuntutan dari Persatuan Perjuangan, pada 23 Maret 1946, tokoh-tokoh kelompok ini antara lain Tan Malaka, Ahmad Soebardjo, dan Soekarni, ditangkap dengan tuduhan merencanakan menculik anggota kabinet. Meskipun tiga orang tokohnya sudah ditangkap, pada 27 Maret, penculikan tetap terjadi terhadap Sutan Syahrir dan beberapa menteri.

Intuisi strategi militer Pak Harto diuji manakala panglima divisinya, yakni Panglima Divisi III Jenderal Mayor Soedarsono bersama kelompok yang simpati pada Persatuan Perjuangan berencana mengkudeta Presiden Soekarno pada 3 Juli 1946.

Peristiwa ini terlalu kompleks pada tataran politik, yakni perseteruan besar antara kelompok radikal Persatuan Perjuangan di bawah pengaruh Tan Malaka, dengan Perdana Menteri Sutan Syahrir yang menjalankan politik diplomasi.

Kelompok radikal ini menginginkan Indonesia merdeka seratus persen tanpa diplomasi (perundingan), yang menurut mereka adalah pengkhianatan terhadap proklamasi kemerdekaan. Dengan diculiknya Sutan Syahrir yang sedang berunding dengan Belanda, yakni Perundingan Linggarjati, Presiden Soekarno menyatakan negara dalam keadaan bahaya.

Opsir Koppig

Dalam situasi negara dalam keadaan bahaya, datang utusan istana ke markas Pak Harto, menyampaikan perintah lisan sekaligus tertulis melalui surat dari Presiden Soekarno — isinya memerintahkan kepada Komandan Resimen III Letnan Kolonel Soeharto menangkap Panglima Divisi III Jenderal Mayor Soedarsono.

Perintah dari seorang presiden kepada seorang komandan resimen, yaitu komandan wilayah  militer setingkat Korem sekarang ini. Akan tetapi perintah itu ditolak oleh Letnan Kolonel Soeharto. Alasannya, sesuai hirarki militer perintah itu harus melalui panglima besar, bukan dari presiden.

Sulit mencari pembandingnya — mungkin satu-satunya pada era perang kemerdekaan, seorang komandan resimen berpangkat Letnan Kolonel menolak perintah presiden.

Utusan itu kembali ke istana dan melaporkan apa yang terjadi di markas Pak Harto. Mendengar laporan itu, Presiden Soekarno marah besar dan menjuluki Letnan Kolonel Soeharto sebagai “Opsir Koppig.”                                               

 Menjadi pertanyaan, mengapa kemudian Presiden Soekarno tidak meminta kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk memecat atau paling tidak memutasi Letnan Kolonel Soeharto atas tindakannya menampik perintah presiden? Atau membawa masalah penolakan perintah presiden ini ke Mahkamah Militer.

Strategi Letnan Kolonel Soeharto menggagalkan kudeta itu dengan tidak langsung menangkap Jenderal Mayor Soedarsono, melainkan menjebaknya masuk ke istana dan ditangkap — kemudian diapresiasi oleh Presiden Soekarno.

Dapat dibayangkan jika Letnan Kolonel Soeharto langsung menangkap Jenderal Mayor Soedarsono —akan terjadi pertempuran antara pasukan Resimen III versus pasukan Divisi III yang dibantu laskar-laskar binaan Tan Malaka— sangat mungkin akan menelan korban puluhan bahkan ratusan nyawa melayang sia-sia.

Kudeta pertama di republik yang belum genap berumur satu tahun ini dapat digagalkan oleh Letnan Kolonel Soeharto, tanpa sebutir peluru pun ditembakkan, dan tidak pula setetes darah yang tumpah. Menyaksikan ini mungkin Bung Karno berfikir; ternyata opsir koppig ini piawai dalam strategi militer.

Perjumpaan Kedua

Pertemuan untuk kedua kalinya terjadi tahun 1958 di Semarang ketika Pak Harto menjabat sebagai Panglima Diponegoro dengan pangkat Kolonel.

Mencermati tingkah-polah orang-orang dari Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jawa Tengah yang mulai beringas, ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Semarang, Panglima Tentara Teritorium IV Diponegoro Kolonel Soeharto  menanyakan apakah PKI tidak berbahaya jika tidak bisa dikendalikan.

Jawaban Presiden Soekarno;

“Itu urusanku. Harto, kamu tentara. Masalah politik urusanku. Serahkan semuanya kepada diriku.”

Bisa jadi jawaban itu kurang berkenan karena aksi beringas PKI saat itu sudah mengganggu kehidupan masyarakat dan sebagai penguasa militer di Jawa Tengah tentu hal ini menjadi persoalan.

Apa yang disampaikan oleh Pak Harto kepada Bung Karno sangat beralasan karena 10 tahun sebelumnya, September 1948, PKI melakukan pemberontakan di Madiun, dan terbukti 7 tahun kemudian, PKI kembali memberontak yang dikenal dengan pemberontakan G30S/PKI, pada September 1965.

Trikora (Tiga Komando Rakyat)

Dalam keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), ada satu poin yang belum dilaksanakan dan menjadi kerikil dalam sepatu bagi Indonesia, yakni soal Irian Barat. Pada poin itu disebutkan bahwa dalam jangka waktu satu tahun sesudah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS), 27 Desember 1949, status Irian Barat akan diselesaikan melalui perundingan.

Satu tahun berlalu tidak ada perundingan, hingga  pada tahun 1954 Indonesia membawa persoalan ini ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun pihak Belanda bukan saja tidak mau merundingkannya, malah nampak usaha Belanda ingin mendirikan “Negara Papua”, negara boneka di bawah mantel Belanda.

Atas sikap Belanda yang ingkar janji ini, pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengumandangkan “Tri Komando Rakyat” (Trikora) yaitu 1. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda; 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia; 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Sebagai pelaksana Trikora dibentuk “Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.”

Dipilih Menjadi Panglima Komando Mandala

Kemudian Presiden Soekarno meminta kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Abdul Haris (AH) Nasution untuk mengajukan nama-nama jenderal Angkatan Darat yang layak mengemban tugas sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

KSAD Jenderal AH Nasution mengajukan tiga nama yaitu, Brigadir Jenderal Ahmad Yani, Brigadir Jenderal Sarbini, dan Brigadir Jenderal Soeharto. Ketiganya adalah mantan Chudanco Pembela Tanah Air (PETA) dan sebagai komandan brigade pada waktu perang kemerdekaan.

Ahmad Yani pada tahun 1955 mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Komando (SESKO) di Fort Leavenworth, Amerika, dan pada Agustus 1958, dia ditunjuk sebagai Komandan Operasi 17 Agustus, menumpas pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra Barat.

Sedangkan Sarbini adalah perwira yang paling senior dalam segi umur, selisih dengan yang lain sekitar 10 tahun.

Sedangkan Pak Harto adalah perwira yang sudah dikenal oleh Bung Karno sejak awal tahun 1946. Seperti disebut di atas, Pak Harto berhasil menggagalkan pemberontakan Jenderal Mayor Sudarsono, dan memimpin Serangan Umum 1 Maret, satu serangan yang menghasilkan kemenangan strategi militer, sekaligus strategi diplomatik dan politik.

Dari tiga jenderal yang diajukan oleh Nasution, Presiden Soekarno memilih Brigadir Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

Sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, Pak Harto menyusun rencana operasi militer dengan nama sandi “Operasi Jayawijaya.”

Ini adalah operasi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Disebut sebagai operasi militer terbesar karena melibatkan 40 ribu prajurit yang berasal dari matra laut, darat, udara, dan kepolisian, didukung dua skuadron pesawat angkut berat, tiga skuadron pemburu supersonic, satu skuadron pesawat pembom, puluhan helikopter, tiga kapal selam dan satu kapal penjelajah, serta puluhan korvet, plus puluhan tank dan meriam.

Dengan peralatan perang tersebut, menjadikan Indonesia pada waktu itu sebagai negara terkuat dalam bidang militer di dunia belahan selatan khatulistiwa.

Pak Harto Berdebat dengan Yamin

Pak Harto dilantik sebagai Panglima Komando Mandala pada 23 Januari 1962 dan dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal.

Sebelumnya, pada 15 Januari, terjadi gerak pasukan yakni tiga kapal Motor Terpedo Boat (MTB) yaitu RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau, di bawah komando Komodor Yos Sudarso — melakukan gerak armada dalam rangka penyusupan ke Irian Barat.

Saat berada di laut Aru, tiga MTB tersebut diserang oleh dua kapal Destroyer yang dibantu pesawat udara jenis Neptune tentara Kerajaan Belanda. Pertempuran yang tidak berimbang ini berhasil menenggelamkan RI Macan Tutul. Komodor Yos Sudarso yang berada di kapal itu, gugur.

Sebagai Panglima Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto diminta hadir di sidang kabinet membahas gugurnya Komodor Yos Sudarso di pertempuran laut Aru.

Dalam sidang kabinet yang dihadiri Presiden dan para Menteri, Ketua Dewan Perancang Nasional merangkap Menteri Penerangan Muhammad Yamin, meminta kepada Panglima Komando Mandala untuk membalas serangan Belanda dengan menenggelamkan kapal induk Belanda Karel Doorman yang diperkirakan berada di perairan sekitar Irian Barat. Kehendak Yamin didukung oleh anggota kabinet yang lain, termasuk oleh Presiden Soekarno.

Pak Harto Dikroyok Satu Kabinet

Pak Harto dalam posisi terpojok dikroyok oleh anggota kabinet yang memintanya  menenggelamkan kapal Belanda.

Dalam biografi Pak Harto ditulis;

“Baik, Pak. Kalau benar kita bisa menyelesaikan perjuangan kita, memasukkan Irian Barat ke dalam negara kita dengan menenggelamkan kapal itu saja, akan saya lakukan. Tetapi kalau tidak, ini hanya akan merusak rencana saya. Karena dengan begitu, Belanda malahan akan jadi lebih siap.”

 Mendengar jawaban Pak Harto yang secara halus menolak karena hal itu akan merusak rencana operasi yang sudah disusunnya, Yamin tetap ngotot meminta menenggelamkan kapal itu demi kepentingan politik. Kehendak Yamin juga didukung oleh Presiden Soekarno;

“Harus kamu laksanakan”, kata Bung Karno.

Pak Harto dalam posisi mendapat tekanan untuk melaksanakan kehendak Yamin yang didukung oleh anggota kabinet dan presiden.

Dia dihadapkan pada perintah yang semata hanya untuk kepentingan politis, namun akan berakibat  mengacaukan rencana operasi militer yang sudah dipercayakan kepadanya, padahal melalui jalur diplomasi dan politis sejak satu tahun setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), masalah Irian Barat tidak terselesaikan.

Menyikapi tekanan itu, dalam biografinya, Pak Harto menegaskan;

“Akan saya lakukan. Tetapi saya betul-betul minta jaminan bahwa dengan begitu Irian Barat bisa masuk jadi wilayah kita.”

Ibarat bola yang dipantulkan ke dinding, tambah kuat dilempar tambah kuat pula bola itu mantul. Begitulah sikap Pak Harto.

Tambah dia ditekan oleh para politisi, tambah kuat pula perlawanannya. Pak Harto tetap meminta untuk mendukung rencana operasi yang sudah disusunnya dan menjamin pada tanggal 17 Agustus 1962 Irian Barat sudah dapat kita kuasai.

Tentu Bung Karno menyimak dengan cermat bagaimana perdebatan anggota kabinet diwakili Muhammad Yamin dengan Pak Harto. Meskipun Yamin sudah berkiprah di politik sejak Kongres Pemuda 1928, namun Pak Harto tidak begitu saja tunduk pada kehendak Yamin.

Tentu DN Aidit dan Nyoto sebagai Menteri Negara juga menyimak perdebatan itu. Dan pasti tidak terpikir oleh mereka berdua bahwa pemberontakan PKI tiga tahun kemudian berhasil ditumpas oleh perwira yang sedang dikroyok oleh satu kabinet itu.

Dalam perdebatan itu, dengan kepala dingin dan bahasa yang terukur, dijelaskan oleh Pak Harto bahwa kehendak Yamin yang berlandaskan kepentingan politis semata akan sia-sia karena dapat mengusik sekutu Belanda di NATO, dan Pak Harto tetap teguh mempertahankan rencana operasi militer yang sudah disusunnya.

Pada akhirnya argumen Yamin dapat dipatahkan dan operasi militer tidak diintervensi oleh politisi, dan Bung Karno pun setuju.

Sebetulnya, dengan alutsista yang dimiliki Indonesia pada waktu itu, dengan menggunakan peluru kendali yang ditembakkan dari pesawat pembom tercanggih buatan Rusia saat itu, TU 16, kapal itu dengan mudah dapat ditenggelamkan.

Akan tetapi akibatnya, Belanda yang adalah anggota NATO akan meminta bantuan Amerika (karena ditembak pesawat buatan Rusia), dan akibatnya rencana operasi yang sudah dipersiapkan menjadi berantakan. ***

____________________________________________________________

[1]Sumber : Cendana News (8 Juni 2020 – 15 : 16)

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.