BUKAN SEKEDAR KONSTITUSIONAL ATAU TIDAK MENELAAH ASPEK HUKUM TATA NEGARA PERGANTIAN PRESIDEN

BUKAN SEKEDAR KONSTITUSIONAL ATAU TIDAK MENELAAH ASPEK HUKUM TATA NEGARA PERGANTIAN PRESIDEN[1]

 

Jakarta, Kontan

Tuntutan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri bergulir kencang, dan garis finis sudah terlampaui Kamis pagi. Pak Harto mengundurkan diri secara konstitusional, bila Presiden mundur, penggantinya adalah wakil Presiden (Wapres), BJ Habibie.

Perlukah MPR menggelar Sidang Istimewa?

Perlombaan menumbangkan Orde Baru telah melewati garis finis. Soeharto telah mengundurkan diri sebagai Presiden. Sesuai konstitusi, Wapres BJ Habibie pun langsung dilantik sebagai Presiden dalam upacara sangat sederhana dan singkat di Istana Merdeka. Langkah Presiden baru pun segera diumumkan dalam pidatonya, Kamis malam.

Desakan agar Presiden Soeharto yang dipilih MPR bulan Maret 1998 itu memuncak ketika Ketua DPR/MPR Harmoko meluncurkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Beberapa saat berselang, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto segera ‘mengoreksi’ ucapan Harmoko.

“Pernyataan Ketua DPR merupakan pendapat individual.” ujarnya.

Tak pelak, pernyataan Harmoko dan Wiranto yang saling bertentangan membuat rakyat makin bingung. Orang awam banyak yang berpendapat, sebagai Ketua DPR/MPR Harmoko memang berhak minta Presiden mundur. Tetapi Wiranto bilang, pendapat Harmoko tidak memiliki ketetapan hukum. Menurutnya, pendapat DPR harus diambil oleh seluruh anggota Dewan melalui Sidang Paripurna DPR. Jadi bisa disimpulkan, ABRI menilai saran yang disampaikan Harmoko adalah inkonstitusional.

Omong-omong soal inkonstitusional tentu orang pun bertanya-tanya bagaimana cara meminta Presiden mundur secara konstitusional? Mencari jawaban pertanyaan tadi ternyata tak gampang. Maklum, ini persoalan hukum ketatanegaraan yang nuansa politisnya amat pekat. Memang banyak ahli hukum tata negara menyatakan MPR selaku lembaga tertinggi negara harus segera menggelar Sidang Istimewa. Di sanalah tempat Presiden menyampaikan kesediaannya mengundurkan diri.

Presiden diganti, kepercayaan pulih Persoalannya, dalam suasana tuntutan reformasi yang kian gencar, Sidang Istimewa tampaknya belum mengatasi masalah. Sebagian ahli hukum tata negara berpendapat, sesuai UUD 45, apabila Presiden mundur, Wapres lah yang akan menggantikan. Wapres duduk sebagai orang nomor satu Indonesia hingga habis masa jabatannya. Tak sedikit juga ahli hukum tata negara yang punya penafsiran lain tentang kedudukan Wapres. Pijakan mereka adalah kata ‘berhalangan’ dalam Pasal 8 UUD 45. Pengertian berhalangan sendiri bermakna ganda, bisa lantaran mangkat, berhenti, atau diberhentikan. Mereka menilai, yang terjadi saat ini Presiden bukan dalam keadaan berhalangan, melainkan diminta dan dipaksa mengundurkan diri. Jadi, Wapres tak otomatis menduduki singgasana Presiden. Atas dasar itulah Sidang Istimewa perlu digelar untuk memilih Presiden dan Wapres baru. Seperti diungkap cendekiawan Nurcholish Madjid, masa jabatan Habibie sebagai Presiden kali ini adalah mengisi masa transisi, menyiapkan reformasi UU Politik dan menyelenggarakan pemilu dalam enam bulan ini.

Lantas, sambil menunggu sidang umum MPR hasil pemilu atau sidang istimewa, apa yang harus dilakukan guna mengisi dua posisi penting itu? Sesuai UUD 45, seandainya Presiden atau Wapres tidak tampil sebagai kepala negara, masih ada tiga menteri : Menteri dalam negeri, Menteri luar negeri, dan Menteri pertahanan keamanan. Tiga menteri alias Triumvirat ini bisa langsung mengisi kekosongan tanpa menunggu Sidang MPR. Menurut penjelasan UUD 45, tugas mereka adalah menyiapkan pemilihan Presiden dan Wapres. Dan sesuai aturan main, pemilihan itu harus terlaksana dalam tempo tiga bulan.

Hanya saja, soal kepemimpinan nasional yang dilaksanakan oleh tiga menteri ini tampaknya bisa juga mengundang masalah. Bukan apa-apa, tuntutan reformasi yang hari demi hari bergulir makin kencang sudah tak percaya lagi terhadap kabinet pembangunan. Jangankan kekuasaan dijalankan oleh tiga menteri, pencanangan pembentukan Komite Reformasi yang bakal beranggotakan orang-orang pro reformasi saja ditolak oleh rakyat yang disuarakan oleh mahasiswa.

Dampak ketidakpercayaan ini bahkan menular ke dunia Internasional. Buktinya, kendati Soeharto berjanji komite yang dipimpinnya akan menggelar pemilu secepat mungkin dan menyatakan tak bersedia dipilih lagi, toh kepercayaan dunia tak membaik. Rupiah tetap terpuruk dan badan-badan Internasional yang berjanji membantu memberi pinjaman malah menunda bantuannya hingga reformasi usai.

Maka jalan satu-satunya guna memulihkan kepercayaan adalah seperti yang dilakukan Soeharto itu, yakni mengundurkan diri secepat mungkin.

“Makin cepat Presiden diganti, kita harapkan makin cepat pula terjadi pemulihan kepercayaan.” ujar ahli hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, Bagir Manan.

Ini Masalah Politik Bukan Hukum

Sesungguhnya persoalan ini tak perlu berlarut-larut. Masalah sudah bisa teratasi sejak Harmoko melansir saran agar Soeharto mundur. Bagir mengakui, desakan dari Ketua DPR/MPR memang tak mempunyai kekuatan hukum,

“Tapi mempunyai kekuatan etik.”

Sebab, katanya, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR/MPR harus menampung berbagai macam masukan.

“Dari situ mereka menyimpulkan bahwa pendapat yang menghendaki Presiden mundur memang cukup kuat.” katanya.

Menurut Bagir, Presiden bahkan bisa mengajukan pengunduran diri secara lisan, kendati lebih bagus kalau diajukan secara tertulis kepada MPR. Langkah berikutnya, mantan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan itu menambahkan, MPR perlu menggelar Sidang Khusus bukan Sidang Istimewa untuk memeriksa permohonan tersebut.

Bagir juga tak setuju dengan rencana Komite Reformasi untuk membentuk UU Pemilu baru dulu untuk memilih Presiden. Ia menyatakan, MPR yang ada berwenang untuk memilih Presiden dan Wapres. Di mata Bagir pembentukan UU Pemilu baru toh belum cukup untuk mengatasi keadaan. Ia pun menyatakan, dua UU lain yang masuk dalam paket UU Politik, masing-masing UU tentang susunan dan kedudukan DPR/MPR serta UU Kepartaian, pun harus dibentuk serempak.

“Bagaimana pun, wajah UU Pemilu itu akan dicerminkan oleh Partai.” katanya.

Lain lagi pendapat Guru Besar FHUI Harun Al Rasyid. Ia lebih setuju Presiden mundur tanpa melewati Sidang Istimewa. Alasannya, kecuali membutuhkan biaya besar, Sidang Istimewa juga akan mubazir.

“Buat apa, anggota MPRnya kan orang yang itu-itu juga.” ujarnya.

Lebih dari itu, kalau berbicara secara konstitusional, suka atau tidak, jika Presiden mundur, yang naik adalah Wapres. Sesuai konstitusi, ini harus diterima dengan lapang dada.”

“Jangan dilihat apakah Habibie itu orangnya bisa diterima seluruh masyarakat atau tidak.” katanya.

Berbicara soal konstitusional atau inkonstitusional memang memusingkan. Tak aneh jika pengamat politik Marsilam Simanjuntak ogah menelaah masalah ini secara legalistik.

“Ini adalah masa krisis.” ujarnya mengingatkan Alhasil, kalau Soeharto mau mundur.

“Ya mundur saja, urusan hukum belakangan. Ini masalah politik.” kata sarjana hukum tata negara yang juga dokter itu.

Jadi, tambahnya, bila kalangan proreformasi ingin mengganti Soeharto, mereka harus melepaskan diri dari formalitas legal.

“Enggak usah pakai MPR segala.” ujarnya. Hidup reformasi!

Sumber : KONTAN (25/09/1998)

____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 536-538.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.