BERSEDIA, JIKA MPR MENERIMA PERTANGGUNGJAWABAN MANDATARIS

BERSEDIA, JIKA MPR MENERIMA PERTANGGUNGJAWABAN MANDATARIS

Gelar "Bapak Pembangunan" Untuk Presiden

Presiden Soeharto hanya bersedia menerima. gelar sebagai "Bapak Pembangunan" apabila pidato pertanggung jawaban sebagai Mandataris MPR yang disampaikan pada pembukaan SU MPR 1 Maret 1983 dapat diterima oleh seluruh anggota Majelis, demikian Ketua MPR/DPR Haji Amir Machmud selesai berkonsultasi dengan Presiden di Cendana Rabu kemarin.

Amir Machmud menyatakan, pada prinsipnya semua Fraksi pada Badan Pekerja MPR setuju dengan pemberian gelar "Bapak Pembangunan" yang akan dimasukkan dalam Ketetapan MPR-RI Non GBHN.

Dalam pembahasan di BP MPR terdapat pendirian yaitu adanya keinginan agar dijadikan TAPMPR tersendiri mengenai gelar ini setelah di syahkan dan diterima pidato penanggung jawaban Presiden/Mandataris. "Masalah tersebut sampai sekarang masih dalam pembicaraan dan belum final," tambahnya.

Dalam pemandangan umum Paripurna BP MPR tanggal 22 dan 23 Oktober. terdapat 8 Rantap yang 7 Rantap merupakan non GBHN. Hal ini juga sudah mencakup pembahasan Rantap tentang pemberian gelar "Bapak Pembangunan dan tidak tertutup kemungkinan adanya pembahasan Rantap MPR yang lain.

Kehendak Rakyat

Dikatakan, acara Sidang Umum MPR yang direncanakan tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1983 mendatang bukan kehendak pemerintah, tapi keputusan MPR.

"Jadi ini merupakan keputusan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi," ungkap Amir Machmud.

Ia juga membantah isu tentang Pemerintah yang seolah olah menentukan jadwal SU MPR.

"Pemerintah tidak ikut campur dalam penyusunan agenda SU MPR. Tapi rakyat sendiri yaitu anggota anggota MPR dan ini merupakan keputusan demokrasi yang diambil oleh MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi," kata Ketua MPR/DPR itu.

Sepintas lalu dikalangan masyarakat beredar berita tentang penyusunan GBHN dan Rantap yang hanyadisusun selama dua minggu.

Padahal penyusunan cukup lama dan BP MPR sajamempersiapkan sidangnya selama 6 bulan, sedangkan Pemerintah mengumpulkan bahan GBHN selama bertahun tahun dengan pembahasan yang mendalam.

Kepada Presiden juga disampaikan telah terbentuknya alal-alat kelengkapan Dewan dan Majelis, terbentuknya Komisi Fraksi, Badan Musyawarah, Badan Urusan Rumah Tangga serta Badan Kerja sama Antar Parlemen.

Konsultasi

H. Amir Machmud menyatakan, bulan Desember yad. dilakukan konsultasi bersama Pemerintah dan DPR, khususnya Komisi APBN atau Komisi yang ada hubungannya dengan pembahasan APBN, di mana Menteri Keuangan Ali Wardhana mewakili pemerintah dalam pembahasan masalah APBN 1983/1984.

Sebagaimana biasa antara tanggal 5 atau 6 Januari setiap tahun Presiden Soeharto menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan dan RAPBN dan untuk ini semua persiapan sidang dilakukan.

Diharapkan tugas tugas DPR tentang pembahasan tersebut selesai tanggal 20 Desember yad.

Menjawab pertanyaan Amir Machmud menyatakan, semua kegiatan di Dewan dan Majelis berjalan aman dan lancar serta cukup demokrastis.

"Kita ingin demokrasi hari esok akan lebih baik dari demokrasi hari ini," kata Amir Machmud. (RA)

Jakarta, Pelita

Sumber : PELITA (28/10/1982)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 917-918.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.