BELUM PASTI, KEHADIRAN PRESIDEN DI KUPANG

BELUM PASTI, KEHADIRAN PRESIDEN DI KUPANG[1]

 

 

Kupang, Suara Karya

Wakil Gubernur NTT, Piet A Tallo menjelaskan, belum ada kepastian tentang kehadiran Presiden Soeharto dalam rangka membuka tiga kegiatan skala nasional di Kupang yang menurut rencana dilangsungkan 22 Juni mendatang.

Tiga kegiatan besar itu masing- masing Temu Siswa Tani Nasiona l (Tesistanas) IX, Pertanian, Koperasi dan Keluarga Berencana (Pertasikencana) XI dan Hari Keluarga Nasional (Harga nasional) ke V di Kupang yang direncanakan tanggal 22.

ABRI, katanya, berpendapat tugas dan kewajiban pemerintah yang mendesak yang menjadi tanggung jawab Presiden saat ini adalah melaksanakan reschedule kabinet, melaksanakan reformasi secara menyeluruh dan mengatasi krisis.

“Ini penting dilakukan agar bangsa Indonesia segera dapat keluar dari masa krisis ini.”

Wiranto menyarankan segera dibentuk Dewan Reformasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat terutama kalangan kampus dan tokoh-tokoh kritis agar proses reformasi dapat berjalan dengan baik.

“Dewan ini akan berdampingan dengan DPR dan bekerja secara intensif.”

Sebelum jumpa pers, Menhankam/Pangab menyelenggarakan Commanders Call yang dihadiri para Pati serta Panglima Divisi I Kostrad Mayjen Adam Damiri dan Komandan Korserse Mabes Polri Mayjen Pol Nurfaizi. Tidak disebutkan materi pertemuan tersebut, namun diperkirakan ada kaitan dengan perkembangan situasi mutakhir di dalam negeri.

Dalam kesempatan itu Menhankam!Pangab Wiranto juga mengemukakan saat ini terdapat sebagian masyarakat yang mencoba kembali melakukan kegiatan menumpuk massa secara besar-besaran untuk aksi pada 20 Mei 1998.

Penumpukan massa tersebut, katanya, memiliki potensi kerawanan dan risiko yang sama dengan peristiwa perusakan, pembakaran, dan penjarahan sejumlah bangunan dan fasilitas umum minggu lalu.

Menhankam/Pangab mengharapkan seluruh masyarakat tetap melakukan kegiatan dalam rambu-rambu hukum dan peraturan yang berlaku dengan tidak terpengaruh dan terhasut untuk melakukan berbagai tindakan yang nyata-nyata hanya akan memperkeruh suasana bahkan tergiring berhadapan dengan aparat keamanan.

“ABRI mengingatkan bahwa bangsa yang tidak menghormati dan mengingkari konstitusinya niscaya tidak akan pernah tenang, bahkan akan sangat mudah terjerumus ke dalam lembah kehancuran,” kata Wiranto.

Secara tegas Wiranto menyerukan kepada semua pihak yang ingin menghasut dan mendorong masyarakat bertindak anarkis agar memikirkan dan menghentikan kegiatan tersebut.

 

Terima menteri

Tadi malam, sejak pukul17:30 WIB, Presiden Soeharto berturut-turut menerima sejumlah menteri dan pejabat ABRI. Menhankam/Pangab Jenderal TNl Wiranto, KSAD Jenderal TNl Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNl Prabowo Subianto, dan Pangdam Jaya Mayjen TNl Sjafrie Syamsoeddin.

Presiden juga menerima Wapres BJ Habibie, Menko Polkam Feisal Tanjung, Menko Kesra dan Taskin Haryono Suyono. Menko Wasbang/PAN Hartarto dan Menko Ekuin/Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita, mantan Menko Kesra Azwar Anas, Mendagri R. Hartono, dan Mensesneg Saadillah Mursjid.

Mendagri R Hartono, Menhankam/Pangab, Wapres Habibie, Kepala Bakin Mutojib, Azwar Anas, pulang duluan. Sementara sejumlah Menko masih terlibat pembicaraan di dalam hingga sekitar pukul 20:30 WIB.

Mendagri R. Hartono ketika dimintai tanggapan tentang pernyataan pimpinan DPR/MPR mengatakan berdasarkan UUD 1945, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR dan Presiden juga tidak dapat menjatuhkan DPR.

Sumber: BISNIS INDONESIA (19/05/1998)

_______________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 331-335.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.