BELUM ADA PENGUSAHA MINTA TAX HOLIDAY

BELUM ADA PENGUSAHA MINTA TAX HOLIDAY[1]

 

Jakarta, Antara

Sampai sekarang belum ada satu pengusaha pun yang minta fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday, kata Mensesneg Moerdiono kepada pers di Jakarta, Kamis.

“Belum ada pengusaha yang mengajukan permohonan.” kata Moerdiono ketika diminta komentarnya tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.45 tentang

“Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri tertentu.”

Berdasarkan PP yang ditandatangani Presiden Soeharto tanggal 8 Juli itu, maka pemerintah dapat memberikan kemudahan di bidang perpajakan kepada wajib pajak badan yang bergerak dalam industri tertentu. Fasilitas ini lebih populer dengan nama “tax holiday”.

Pasal PP ini berbunyi

“Pajak Penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan dalam negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan yang baru didirikan untuk usaha industri tertentu dapat ditanggung oleh Pemerintah untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun.”

Jangka waktu yang dimaksudkan PP ini dimulai sejak perusahaan menyelesaikan pembangunan proyeknya, yang selambat-lambatnya lima tahun setelah diperoleh surat persetujuan penanaman modal atau izin usaha dari instansi berwenang.

“Pelaksanaan kebijaksanaan ini berlaku secara terbuka.” katanya.

Moerdiono mengatakan kemudahan di bidang perpajakan itu diberikan pemerintah dalam upaya menarik investasi baru selain dengan mengeluarkan berbagai paket kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi.

“Salah satu usaha yang dapat memberikan daya tarik tambahan  adalah memberikan tax holiday.” kata Moerdiono yang juga merupakan salah seorang anggota Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu yang dipimpin Menko Ekku Wasbang Saleh Afiff.

Mensesneg menyebutkan pemberian tax holiday ini akan dilakukan secara sangat selektif dan dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden. PP No 45 ini dibuat dengan memperhatikan perkembangan dalam negeri, regional dan Internasional.

Bidang usaha industri baru yang mungkin mendapat tax holiday itu adalah kegiatan yang bisa memberikan pengaruh besar pada penguatan struktur industri nasional dan memberikan dorongan terhadap industri lainnya, katanya.

Ia menyebutkan prosedur pemberian tax holiday ini diawali dengan pengajuan permohonan pembebasan pembayaran pajak untuk periode tertentu oleh pengu saha bersangkutan.

Sumber : ANTARA( 06/09/1996)

__________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 409.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.