BEBERAPA PENGAMAT SAMBUT BAlK PIDATO PRESIDEN

BEBERAPA PENGAMAT SAMBUT BAlK PIDATO PRESIDEN[1]

Jakarta, Antara

Beberapa pengamat sosial-politik menyambut baik penegasan Presiden Soeharto pada Sidang Paripurna DPR dalam rangka HUT Proklamasi ke-48, bahwa perbedaan pendapat di  masyarakat merupakan hal lumrah, asalkan tidak mengakibatkan perpecahan dan harus diselesaikan secara demokratis serta konstitusional.

Pengamat yang diminta ANTARA tanggapannya di Jakarta, Senin, yaitu Dr. Amir Santoso, Dr. Dewi Fortuna Anwar, Drs. Christianto Wibisono serta Dr. Aris Ananta.

Mereka sependapat bahwa pernyataan tersebut menunjukkan Pemerintah sebenarnya sangat menghargai adanya perbedaan pendapat.

Menurut Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Sosial (LPPIS) FISIP UI Dr. Amir Santoso, perbedaan pendapat dalam masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat, asalkan pertentangan itu tetap dalam jalur konstitusional.

Namun ia berpendapat, pernyataan itu sebaiknya dilihat dalam konteks yang lebih luas, bahwa pemerintah juga menghargai adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dan Pemerintah.

“Saya harapkan pernyataan Presiden merupakan langkah maju yang sangat baik di dalam keterbukaan politik, sehingga dapat diresapi oleh seluruh jajaran Pemerintah dari atas sampai ke lapisan bawah,” kata Dr. Amir Santoso.

Menurut dia, keterbukaan Pemerintah terhadap kritik harus terus dikembangkan demi mengadaptasi segala perubahan sosial-politik masa datang.

Hal senada dikemukakan staf peneliti LIPI Dr. Dewi Fortuna Anwar, yang mengatakan perbedaan pendapat dalam masyarakat sebenarnya adalah hal lumrah asalkan masih dalam jalur konstitusional serta adanya penghormatan terhadap lembaga konstitusional.

Namun, kata dia, walaupun di Indonesia sudah ada dasar hukum yang menjamin kebebasan berpendapat, tapi dalam pelaksanaannya seringkali pertentangan pendapat itu justru berkembang kepada perpecahan karena tidak adanya penghormatan terhadap undang-undang.

Ia juga menilai, aparat Pemerintah sendiri selalu melihat adanya pertentangan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang dapat berkembang menuju anarki, sehingga selalu diambil pendekatan keamanan.

Ia berpendapat, pengakuan bahwa pertentangan pendapat merupakan hal lumrah, selain harus disadari masyarakat  agar tidak terpancing kepada perpecahan, juga diharapkan para aparat Pemerintah sendiri bersikap persuasif dalam menyelesaikan persoalan.

Sebelumnya, dalam sambutan di depan anggota Dewan, Presiden menyatakan bahwa pertentangan pendapat dalam masyarakat merupakan hal alamiah, yang penting adalah menyusun tata cara bagi penyelesaian konflik secara dewasa.

Menurut Presiden, kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum harus terns disegarkan dan ditegakkan.

Untuk mewujudkan kehidupan konstitusional dan demokratis itu, maka masyarakat dan pemerintah harus menaruh kepercayaan dan rasa hormat kepada semua lembaga-lembaga konstitusional.

“Tanpa sikap dasar ini, kita akan mengalami kekalutan. Tanpa ini, kita akan terjerumus pada bencana yang ditimbulkan oleh tirani minoritas atau diktator mayoritas,” kata Kepala Negara kepada anggota Dewan.

Dukung Penghapusan Proteksi

Mengenai keinginan Pemerintah untuk menghentikan proteksi terhadap industri hulu, karena dianggap mengakibatkan biaya tinggi bagi industri hilir yangjustru merupakan ujung tombak ekspor komoditi nonmigas, Direktur Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono menyambut baik hal tersebut.

“Proteksi yang terlalu lama hanya membuat industri hulu menjadi manja dan tidak pernah mampu bersaing,” kata Christianto.

Mengenai masalah akan dikeluarkannya Inpres Desa Tertinggal mulai tahun anggaran 1993/1994, ia menyatakan bahwa hal itu bukti keseriusan Pemerintah dalam mengentaskan  kemiskinan.

Selain itu, kata dia, Pemerintah juga perlu memperkuat daya beli masyarakat dengan memperbaiki mekanisme ekonomi makro, agar ‘kue pembangunan’ dapat dibagi merata, tidak terpusat pada sekelompok elit tertentu.

Senada dengan itu, Amir Santoso menyarankan agar Pmerintah memberikan otonomi lebih besar bagi daerah-daerah untuk mengembangkan sendiri kebijakannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada bagian lain, menanggapi mendesaknya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu menangani kebutuhan pembangunan yang makin luas dan rumit, Staf Lembaga Demografi FEUI Dr. Aris Ananta berpendapat masalah pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian penuh masyarakat.

Menurut dia, peningkatan kualitas SDM akan berhasil jika masyarakatpun bersedia ikut aktif meningkatkan potensi dirinya.

Selain dalam hal pendidikan, katanya, masyarakatpun perlu ditingkatkan taraf kesehatan diri serta lingkungannya.

“Hanya dengan  SDM yang berkualitas  tinggi, Indonesia mampu  mengejar ketertinggalannya dengan bangsa-bangsa lain,” kata Aris Ananta .

(T.PU-13/ 15:00/DN-02-16/08/93  16:11)

Sumber : ANTARA (16/08/1993)

_____________________________________________________

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 217-219.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.