ASEAN MENENTANG PEMBAHASAN NON-PERDAGANGAN DI WTO

ASEAN MENENTANG PEMBAHASAN NON-PERDAGANGAN DI WTO[1]

 

Jakarta, Antara

ASEAN menentang berbagai upaya untuk memasukkan berbagai isu yang tidak berkaitan dengan masalah perdagangan seperti korupsi dan klausal sosial dalam konferensi para menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Singapura, Desember 1996.

“Para menteri luar negeri ASEAN mencatat bahwa sejumlah isu lain seperti kebijakan persaingan (competition policy) belum cukup matang untuk dimasukkan dalam konferensi WTO itu.” demikian penegasan mereka yang dituangkan dalam Komunike Bersama Pertemuan Tahunan ke-29 yang berakhir Minggu di Jakarta.

Para menlu dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam dan Vietnam juga mendukung sikap para menteri ekonominya untuk menentang dimasukkannya Perjanjian Multilateral mengenai Investasi (Multilateral Agreement on Investment) dalam agenda konferensi WTO di Singapura mendatang.

Komunike itu juga menyebutkan, para menlu ASEAN mendukung posisi yang diambil para menteri ekonomi nya berkaitan dengan pendekatan kerangka kerja ASEAN melalui agenda pertemuan WTO tersebut.

Mereka setuju konferensi WTO itu mengkaji secara kritis pelaksanaan “DR Agreement” dan meminta kewenangan menteri untuk memulai kerja dalam menetapkan agenda itu, termasuk masalah pertanian (agriculture).

Para menlu juga berketetapan bahwa anggota ASEAN secara aktif akan bekerja demi mencapai hasil perundingan mengenai telekomunikasi dasar dan jasa transportasi laut. ASEAN juga mendorong anggota WTO lainnya agar memiliki pandangan seperti itu dalam mencapai hasil akhir.

Mengenai konferensi WTO, para menlu ASEAN menyadari pentingnya pertemuan seperti itu dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjamin hasil yang substansial dari pertemuan Singapura tersebut.

Presiden Soeharto, ketika membuka Pertemuan Tahunan Menlu ASEAN di Istana Negara, Jakarta, Sabtu, mengingatkan perlunya negara-negara ASEAN

mengkon solidasikan posisi bersama untuk menentang pembahasan masalah non ­perdagangan dalam pertemuan tingkat menteri WTO mendatang.

Menurut Presiden, konsolidasi itu penting terutama untuk menghadapi upaya negara-negara maju tertentu yang ingin mengalihkan pembahasan ke soal-soal di luar perdagangan. Kepala Negara mengatakan,upaya negara-negara maju tertentu itu tidak hanya mencemaskan kedudukan negara berkembang, tetapi juga pada akhirnya akan melemahkan posisi WTO.

Dalam pernyataan akhir pertemuan yang berlangsung dua hari itu, para menlu ASEAN mendukung keinginan Vietnam untuk bergabung dalam APEC jika penundaan keanggotaan (moratorium) untuk negara itu dicabut.

Para menlu juga menyeru partisipasi aktif sektor swasta dalam program dan kegiatan kerjasama ekonomi dan mengambil keuntungan dari kesempatan bisnis yang muncul.

Mereka mendukung sektor swasta untuk menyampaikan usu lan spesifik, khususnya dalam pemberian fasilitasi perdagangan, program pengembangan usaha kecil dan menengah, proyek-proyek industri dan kegiatan promosi.

Kerjasama Fungsional

Mengenai kerjasama fungsional sesama anggota ASEAN, para menlu sepakat untuk mengembangkan kerjasama bertemakan “kemakmuran bersama melalui pembangunan sumberdaya manusia, daya saing teknologi dan keterpaduan sosial.”

Mereka menekankan pula perlunya mendorong partisipasi efektif wanita dan pemuda di setiap tingkat pembangunan, serta menegaskan pentingnya pengembangan sumberdaya manusia dan upaya memperkuat identitas ASEAN serta mengokohkan kesadaran ASEAN  guna mewujudkan komunitas berteknologi maju, padu dan cermat.

Untuk itu mereka menyambut baik pendirian Jaringan Universitas ASEAN oleh depatement terkait, begitu pula dengan inisiatif para menteri tenaga kerja ASEAN untuk melakukan studi kelayakan bagi pembangunan Pusat Perencanaan Pengembangan Sumberdaya  Regional ASEAN.

Dalam upaya mewujudkan AFTA, para menlu menganggap perlunya upaya meningkatkan perdagangan dan arus barang di kawasan ASEAN, untuk itu mereka merekomendasikan upaya yang dapat memperlancar arus barang tersebut.

Mengenai kerjasama dengan negara mitra dialog, para menlu mencatat kelanjutan proses dialog sebagai aspek sangat penting bagi menjalin hubungan eksternal.

Mereka mengajak negara-negara mitra dialog untuk tetap melanjutkan komitmen mereka mempromosikan hubungan dagang, investasi, alih teknologi dan membuka akses pasar bagi produk-produk ASEAN.

Dalam pernyataannya itu para menlu menyambut inisiatif Presiden Korea Selatan Kim Young Sam yang telah memprakarsai pembentukan Kelompok Tokoh-tokoh Penting ASEAN-Korsel dan berharap  laporan dari kelompok tersebut dapat memberikan kontribusi bagi hubungan ASEAN-Korsel yang lebih dinamis menyongsong abad mendatang.

Sumber : ANTARA (21/07/1996)

___________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 364-366.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.