APRIL GAJI PEJABAT DKI DIPOTONG

APRIL GAJI PEJABAT DKI DIPOTONG[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Gaji Gubernur, wakil Gubernur, sekwilda dan para walikota madya di Jakarta akan dipotong mulai April 1998. Hal ini dikemukakan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kepada wartawan di Balaikota, Rabu (18/3).

Pemotongan gaji pegawai di lingkungan aparat pemda DKI Jakarta itu merespon langkah Presiden Soeharto dan para Menteri Kabinet VII yang telah memutuskan untuk menyumbangkan gaji pokok mereka selama satu tahun kepada negara.

Gubernur Sutiyoso, Rabu kemarin, memanggil Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan Abdul Kahfi dan Sekwilda DKI Jakarta Fauzi Bowo ke ruang kerjanya guna membahas langkah selanjutnya dalam rangka pemotongan gaji itu.

Menurut Wagub Abdul Kahfi, dalam pertemuan dengan Gubernur tersebut, dibicarakan, kemungkinan untuk melibatkan aparat Pemda DKI golongan IV dalam gerakan kesetiakawanan sosial itu.

Seluruh aparat Pemda DKI golongan IV akan diinventarisir, untuk selanjutnya menentukan mereka yang dianggap wajar untuk ikut menyumbangkan gajinya kepada negara. Namun dia belum bisa memastikan berapa besar pemotongan tersebut.

H Agus Waluyo, anggota Fraksi Karya Pembangunan (FKP) secara pribadi menyatakan sangat mendukung langkah Gubernur Sutiyoso mengajak aparat bawahannya menyumbangkan sebagian penghasilannya.

“Secara pribadi, saya sangat setuju kalau langkah Gubernur Sutiyoso itu dilakukan juga oleh kalangan anggota DPRD DKI Jakarta.” Kata Agus Waluyo.

Tetapi Agus Waluyo kurang sependapat dipakai istilah pemotongan gaji. Dia setuju kalau disebutkan sebagai sumbangan yang bersifat sukarela. Jumlahnya ditulis oleh yang bersangkutan dalam formulir sebagai pernyataan kesanggupan dipotong pendapatannya sebesar yang tertera dalam formulir.

Menurut Agus Waluyo, dengan penggunaan kata sumbangan berarti tidak membatasi hanya kepada para aparat tertentu saja, tetapi bisa pula untuk seluruh masyarakat.

“Ini kan gerakan moral. Kita mengajak seluruh masyarakat yang mempunyai niat memberikan sumbangan bagi negara dan bangsa ini. Karenanya jangan melihat berapa besar yang bisa disumbangkan.” ujar Agus Waluyo.

Dia memberi contoh, kalau dari 75 orang anggota DPRD DKI menyumbang Rp.100.000 setiap bulan, berarti akan terkumpul Rp.7,5 juta tiap tahun.

Sumber : SUARA KARYA (19/03/1998)

______________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 872-873.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.