APKINDO SETUJU PERLUASAN INDUSTRI KEHUTANAN HARUS IZIN PEMERINTAH

APKINDO SETUJU PERLUASAN INDUSTRI KEHUTANAN HARUS IZIN PEMERINTAH[1]

 

Jakarta, ANTARA

Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) menyetujui kewajiban industri kehutanan untuk memperoleh izin dari pemerintah dalam memperluas kapasitas produksinya karena yang dipertaruhkan adalah kelestarian hutan bagi generasi mendatang.

“Apkindo mendukung usulan tersebut karena langkah itu untuk kelestarian hutan kita.” kata Ketua Eksekutif Apkindo A. Tjipto Wignjoprajitno di Jakarta, Rabu (7/5).

Sebelumnya Menhut Djamaludin Suryohadikusumo usai menghadap Presiden Soeharto, Senin, mengatakan, pemerintah akan menetapkan industri di bidang kehutanan seperti pulp, kayu lapis dan gergajian yang memperluas produksinya harus mendapat izin.

Menhut menjelaskan, PP No.13 tahun 1995 menetapkan setiap pabrik yang memperluas produksi sampai batas 30 persen tidak diharuskan mendapat izin pemerintah. Hal itu berlaku pula bagi industri kehutanan. Tujuan PP itu adalah untuk mendorong ekspor.

Namun, ujarnya, dalam perkembangannya PP itu tidak sesuai diterapkan untuk industri kehutanan yang menggunakan bahan baku dari alam. Oleh karena itu, industri kehutanan harus dikecualikan dalam PP No.13 tahun 1995, karena jika tidak, dikhawatirkan muncul berbagai dampak negatif.

Dampak negatif itu, misalnya, adalah kemungkinan pembelian kayu ilegal oleh industri kehutanan serta secara jangka panjang hutan mungkin akan punah untuk kepentingan industri, katanya.

Menteri mencontohkan, perluasan pabrik Indah Kiat yang produksinya 900.000 ton menjadi 1,2 juta ton memiliki berbagai dampak terhadap pasok bahan bakunya.

Berdasarkan data yang diperoleh, kapasitas industri yang berbasis kayu secara nasional mencapai 40 juta m3 lebih. Sementara total produksi kayu nasional pacta 1995/1996 hanya 25 juta m3 yang diperoleh dari Rencana Karya Tahunan (RKT), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Rutan Tanaman Industri (HTI) dan hutan rakyat.

Bahkan produksi tersebut menurun pacta periode 1996/1997 menjadi 24 juta m3. Dengan kata lain terjadi defisit bahan baku.

Sementara itu, saat ini tercatat hanya tinggal tiga provinsi saja yang masih memiliki surplus pasokan kayu yakni, Kalteng, Kaltim dan Aceh. Kekurangan bahan baku tersebut menimbulkan sinyalemen adanya pencurian kayu.

Menurut Tjipto, sinyalemen besarnya tebangan liar tetjadi untuk kayu kebutuhan lokal, karena kebutuhan kayu untuk eksport bisa dipenuhi dari RKT dan IPK.

“Kapasitas terpasang industri kayu lapis nasional mencapai 11 juta m3 dan produksi hanya 9,8 juta m3. Berarti kita hanya membutuhkan pasok sekitar 18 juta m3.” jelasnya.

Apkindo sendiri, menurut Tjipto, tidak pernah mau meningkatkan kapasitas produksi yang ada saat ini karena ingin menyelaraskan kapasitas dengan pasok bahan baku dari hutan alam.

Selain itu, Apkindo juga mendesak anggotanya agar segera merestrukturisasi mesin pabrik sehingga bisa mengolah kayu hingga sisanya menjadi lebih sedikit lagi.

“Bila dulu mesin-mesin pabrik yang digunakan menghasilkan limbah kayu sekitar 20 em, maka saat ini sudah ada industri kayu lapis yang menggunakan mesin rotary (putaran) dengan ‘waste’ (sisa) tujuh centimeter. Ini merupakan efisiensi bahan baku yang besar.” tandasnya.

Sumber : ANTARA (07/05/1997)

___________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 352-353.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.