ANGKATAN 45: DJANGAN DI”PARTAI”KAN, DJANGAN DI”ABRI”KAN

ANGKATAN 45: DJANGAN DI”PARTAI”KAN, DJANGAN DI”ABRI”KAN [1]

 

Djakarta, Berita Yudha

Presiden Soeharto mengatakan kejakinannja bahwa sebagai pedjoang2 sedjati, Angkatan 45 tidak hanja akan menggagumi jasa silamnja jang penuh kemegahan dan sukses itu, melainkan selalu terpanggil kepada tugas2 dewasa ini dan di masa depan kita.

Menjambut Sidang Dewan Paripurna Nasional Angkatan 45 di gedung Pushansip, Djakarta Minggu malam, Presiden terlebih dulu mengharapkan tertjapainja rentjana kerja jang kongkrit dan sasaran2 jang djelas jang langsung dihubungkan dengan Pembangunan Nasional dan peningkatan taraf hidup Rakjat kita, sesuai dengan thema jg telah dipilih dalam sidang ini.

Masalah pembangunan memerlukan persjaratan teknis, modal, peralatan, ketrampilan, dan sebagainja, dan disamping itu, mutlak pula diperlukan persjaratan mental. Kedua kelompok persjaratan itu, harus dapat kita padukan dengan setepat2nja dan harus dapat kita arahkan setjara efektif.

Tanpa memadukan kedua kelompok persjaratan itu tidak mungkin kita dapat melaksanakan pembangunan.

Angkatan 45 telah memberikan andil jang tidak ternilai harganja bagi lahirnya dan tegaknja kemerdekaan kita; Angkatan 45 djuga masih dituntut untuk meneruskan perdjoangan itu sesuai dengan tuntutan djaman dewasa ini, jaitu pelaksanaan pembangunan, demikian Presiden.

Ketua MPRS Djenderal A.H. Nasution mengatakan dalam sambutannja Hendaknja Angkatan 45 djangan “dipartaikan” oleh partai2 atau di-ABRI-kan oleh ABRI, sebagaimana sedikit banjak sering kita rasakan dimasa2 jg silam. Malahan sebaliknja eksponen2 Angkatan2 45 harus membina djiwa ’45 dalam semua partai, ormas dan ABRI chususnja dalam pemerintahan serta masjarakat seluruhnja.

Dalam penjelewengan2 pimpinan nasional pada tahun2 50-an, jang dilandjutkan pada tahun2 60-an, hingga kini rakjat Indonesia masih minta tertib hukum “rule of law”, dan sandang pangan, dan republik kita adalah berdasarkan hukum dan bukan berdasar kekuasaan belaka.

Karenanja atas dasar Pantjasila dan UUD’ 45 itu kejakinan Angkatan ’45 tidak bisa lain daripada “demokratisasi senafas dengan stabilisasi dan pembangunan nasional”, demikian Ketua MPRS Djenderal Nasution. (DTS)

Sumber : BERITA YUDHA (06/08/1968)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 64-65.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.