ANGGOTA FKP DPRD YOGYA DIPOTONG GAJINYA UNTUK SISWA TAK MAMPU

ANGGOTA FKP DPRD YOGYA DIPOTONG GAJINYA UNTUK SISWA TAK MAMPU[1]

 

Yogyakarta, Suara Karya

Sebanyak 31 anggota Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPRD Tingkat I Provinsi DI Yogyakarta, sesuai kesepakatan bersama merelakan gajinya dipotong mulai bulan April, guna membantu biaya pendidikan bagi siswa SD dan SMP yang tidak mampu.

Wakil Ketua DPRD Tk I Provinsi ini, Drs. Khaeruddin di Yogyakarta, Jumat, mengatakan kesepakatan bersama untuk memotong gaji ini merupakan upaya menjawab imbauan Presiden Soeharto mengenai pemotongan gaji pejabat untuk membantu masyarakat kurang mampu.

Diharapkan upaya FKP dalam membantu masyarakat tak mampu, dapat menggugah nurani anggota fraksi lainnya yang ada di DPRD Tingkat I Provinsi ini, kata Khaeruddin yang juga menjabat Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi DI Yogyakarta.

Menurut dia, tahap pertama, dari hasil pemotongan gaji anggota FKP tersebut, akan disumbangkan bagi biaya SPP 75 siswa SD dan SMP yang orang tuanya tidak mampu. Tiap siswa akan memperoleh bantuan SPP Rp.15.000/bulan untuk selama setahun, sehingga diharapkan mampu membantu melancarkan kelangsungan pendidikan mereka.

Dipilihnya siswa SD dan SMP karena mereka termasuk dalam wajib belajar sembilan tahun dan biasanya mereka tergolong yang rawan drop out karena alasan biaya.

Ia mengatakan, kegiatan sosial yang dilakukan anggota FKP DPRD Tk 1 Provinsi DI Yogyakarta, memang tidak secara resmi-resmian atau dilembagakan. Sebab jika melalui kelembagaan resmi akan memerlukan waktu lama bantuan itu sampai kepada yang bersangkutan karena memerlukan prosedur, katanya.

Kemampuan Lebih

Menyinggung mengenai imbauan Presiden tersebut, ia menilai imbauan tersebut sangat baik, jika ditujukan kepada mereka yang memiliki kemampuan lebih dan sasarannya untuk membantu masyarakat tidak mampu. Hanya saja, imbauan pemotongan gaji bagi pejabat semestinya jangan sebagai paksaan, namun bersifat sukarela karena menyangkut hati nurani seseorang melihat kondisi masyarakat tak mampu yang makin memprihatinkan.

“Selain itu, bila pemotongan gaji pejabat dilaksanakan, tidak perlu memakai instruksional atau Juklak, namun hendaknya dengan membangun kesadaran bersosial.” katanya. (Ant)

Sumber : SUARA KARYA (04/04/1998)

________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 901-902.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.