ANALISIS BERITA: SOEHARTO MENUJU HUSNUL KHOTIMAH

ANALISIS BERITA: SOEHARTO MENUJU HUSNUL KHOTIMAH[1]

 

 

Jakarta, Republika

ADA BEBERAPA tuntutan pembaruan yang secara konsisten dan jelas tanpa penafsiran berbeda-beda telah disampaikan fraksi-fraksi MPR, dalam pemandangan umum atas pertanggungjawaban Presiden Partai Politik dan Golkar seluruhnya menyoroti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fraksi Karya Pembangunan misalnya, menyatakan;

“FKP memandang perlu dilakukan penertiban terhadap aparatur negara dan pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan dalam bentuk korupsi dan nepotisme dan penyelewengan lain yang merusak citra dan kewibawaan aparatur negara dan aparatur pemerintah.”

Kata Ny Siti Hardiyanti Rukmana salah seorang juru bicara FKP MPR aspirasi yang disuarakan oleh FKP MPR itu menyerap dengan jujur tuntutan rakyat Indone­sia agar dilakukan reformasi di bidang politik, kata kunci isi tuntutan itu adalah penertiban penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan baik oleh aparatur negara maupun oleh aparatur pemerintah jadi jelas termasuk dalam wilayah reformasi politik.

“Pemerintah yang bersih dan berwibawa sebagai hasil reformasi politik dan ekonomi yang semakin nyaring disuarakan berbagai kalangan, sekarang menemukan momentum yang paling tepat” tulis Dr. Anwar Haryono Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di harian ini edisi 2 Maret lalu.

Fraksi PDI yang dijuru bicarai antara lain Markus Wauran menilai waktunya sudah mendesak agar reformasi politik yang sangat didambakan seluruh lapisan masyarakat bisa terwujud dalam waktu singkat.

Suara senada sudah sejak lama didengungkan juga oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti Ketua PP Muhammdiyah DR. M.Amien Rais dan lain-lain dari kalangan masyarakat madani termasuk Prof. Sumitro Djojohadikusumo, Soebadio Sastro Satomo maupun Ali Sadikin dkk, dengan rangkaian petisi-petisinya.

“Kita ini kan,.. demokrasi,” komentar Letjen Prabowo Soebianto, komandan Jenderal Kopassus yang menantu Presiden Soeharto dan Putra Profesor Sumitro. “Kebetulan beliau orang tua saya, saya hormati, tetapi belum tentu beliau satu pandangan dengan saya,” tambahnya tentang ayahnya. “Asal dalam pelaksanaannya tetap berada dalam koridor rambu-rambu konstitusi.” Walaupun diungkapkan dengan nada berbeda-beda, tetapi semua fraksi MPR menghendaki agar dilakukan peninjauan kembali strategi pembangunan ekonomi yang menurut Alfian Darmawan, Juru bicara FPP, “bertumpu pada segelintir kecil kelompok konglomerat adalah kesalahan yang tidak boleh terulang.” Fraksi Utusan Daerah juga menyoroti masalah monopoli dan “kemudahan-kemudahan khusus”.

“Kalau menderita, ya, semua menderita, kalau makmur, ya, semua makmur. Jangan seperti waktu yang lalu, ada yang makmur dan ada yang menderita. Ini yang harus diubah,” ujar Letnan Jenderal (Purn) Achmad Tirtosudiro, ketua ICMl.

Walaupun secara tidak langsung, FABRI secara implisit juga merasakan ketimpangan-ketimpangan yang dikeluhkan masyarakat tersebut, dengan cara mendukung penilaian Presiden Soeharto.

“Ketahanan ekonomi nasional ternyata tidak cukup kuat menghadapi pukulan dari luar.” Dan ditambahkan, “krisis yang kita hadapi saat ini bukan hanya akibat pukulan dari luar, tetapi juga karena adanya kelemahan dari dalam diri kita sendiri.”

Juru bicara FABRI Letjen Hari Sabarno terkesan hati-hati merumuskan posisi ABRI, tatkala harus menanggapi pertanggungjawaban Presiden yang juga panglima tertingginya, ABRI nampak sekali berusaha keras secara konsisten mengawal perjalanan mandataris dalam melaksanakan tugas dan bersikap politik tutwuri handayani.

* * *

Belakangan bahkan makin marak tuntutan dari dunia internasional agar Indonesia mematuhi komitmen-komitmennya dengan badan-badan internasional seperti IMF.

Sesudah utusan khusus Presiden AS, Walter Mondale, datang pula utusan Perdana Menteri Inggris, Derek Fatchett. Keduanya datang menemui Presiden Soeharto untuk “mengingatkan” Indonesia pada komitmen dengan IMF ihwal liberalisasi ekonomi.

Tatkala di dalam negeri Presiden Soeharto sedang memberi perhatian pada suara wakil rakyat yang berkembang di dalam Sidang Umum MPR, tiba-tiba dari Washington didapat kabar bahwa pencairan bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) tahap II sebesar 3 miliar dolar AS hampir pasti tak akan dilakukan bulan Maret 1998.

Semula dijadwalkan pertengahan Maret ini dana sebesar itu akan dicairkan sebagai bagian dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan IMF, sebagaimana termuat dalam letter of intent  yang ditandatangani kedua belah pihak.

Keputusan IMF itu keluar menyusul kedatangan kembali utusan khusus Presiden Clinton, Walter Mondale,dan melaporkan hasil kunjungannya ke Indonesia berkenaan dengan hasil kunjungan dan pembicaraan khususnya dengan Presiden Soeharto di Jakarta.

Melihat reaksi berbagai kalangan di dalam negeri atas keputusan IMF ini terkesan betapa Indonesia sangat membutuhkan bantuan dana sebesar 43 miliar dolar AS yang sedianya dijadikan paket penyelamatan ekonomi melalui upaya untuk memulihkan kepercayaan serta stabilitas pasar.

“Wakil IMF, kan, ada di sini, seharusnya mereka menjelaskan. Ketidakjelasan itu sangat mempengaruhi pasar terutama kurs dolar,” ujar Hamzah Haz, ketua FPP DPR.

Assospol Kassospol ABRI Letjen Susilo Bambang Yudhoyono mengakui memang ada pesan-pesan politik negara-negara lain kepada Indonesia, yang berhubungan dengan krisis ekonomi saat ini.

Program nasional untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini adalah

“Program punya kita sendiri yang disepakati untuk dimintakan dukungan finansial maupun non-finansial dari IMF.”

“Dalam mengatasi tekanan asing itu, dibutuhkan kabinet yang kuat pada pemerintahan yang akan datang,” ujar Yudhoyono.

Atau, seperti kata Anwar Harjono, dwitunggal Soeharto-Habibie ditambah para menteri yang teruji kualitasnya karena benar-benar mampu bekerja secara profesional-tidak justru menambahkan beban presiden dan wakil presiden-bersih, berakhlak mulia, dan berakar di sanubari mayoritas bangsa. Syarat terakhir itu dipertegas dengan uraian Harjono yang lebih spesifik ihwal perlunya melanjutkan “politik proporsionalisasi.”

 

* * *

Pak Harto adalah pemimpin yang telah membuktikan kemampuan untuk tetap dapat mengendalikan diri di tengah krisis. Tekanan apa pun di masa lampau tidak akan mengubah pendirian dasar yang dibangun selama 32 tahun memimpin negara dan pemerintahan Indonesia. Badai yang menimpa tidak mengagetkan kalau beliau tidak kehilangan arah dan setia pada pedoman dasar politik pemerintahannya, Pancasila, dan UUD  1945.

Isyarat beliau bahwa perekonomian Indonesia tidak akan dibawa ke arah liberalisme, memberikan harapan yang sangat melegakan. Kini, rakyat menunggu isyarat jawaban dan sikap beliau ihwal tuntutan pembaruan politik yang disuarakan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR, khususnya tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Umat Islam yang memperhatikan berita foto yang terpampang di harian ini edisi Senin, 9 Maret, niscaya berharap doa yang dipanjatkan oleh wakil-wakil rakyat di depan Pak Harto itu berisi juga permohonan kepada Allah mudah-mudahan pengabdian Presiden diridhoi dan beliau husnul khotimah.

Sumber : REPUBLIKA (11/03/1998)

_____________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 274-277.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.