AMIR MURTONO TENTANG SEBUTAN “BAPAK PEMBANGUNAN”

AMIR MURTONO TENTANG SEBUTAN "BAPAK PEMBANGUNAN"

Ketua Umum DPP Golkar Amir Murtono, Jum’ at petang, menegaskan, usul2 yang mengharapkan agar Presiden Soeharto ditetapkan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, dari segi politik memang sudah merupakan kehendak Golkar.

Oleh karenanya, masalah itu juga akan diputuskan oleh Rapim Golkar untuk kemudian diteruskan ke Sidang Umum MPR 83 agar dimasukkan dalam TAP (Ketetapan) mengenai penerimaan atas pertanggungjawaban Mandataris.

Ketua Umum DPP Golkar yang menyampaikan hal itu di depan Kongres III KNPI/Kongres Pemuda menjawab pertanyaan seorang peserta dari NTT, mengemukakan usul tersebut memang baru sekarang "diramaikan", karena kalau dilakukan jauh2 hari dikuatirkan orang yang mengusulkan itu dapat dituduh sebagai berusaha mengkultus individukan. Berkata Amir Murtono.

"Boleh saja jika ada pihak yang tidak setuju atas usul tersebut".

Hidung Pesek

"Kalau ada yang nggak setuju, nggak apa2, itu soal lain. Sebab seperti kita mencari istri. Bisa saja kita memilih istri yang kemudian dikatakan orang, kok memilih istri yang hidungnya pesek. Tetapi orang seperti itu sebenarnya tidak tahu, justru yang hidung pesek itulah menambah kemanisannya," tutur Amir Murtono yang disambut gelak tawa para peserta.

Dikatakannya, perlunya usul supaya Presiden Soeharto ditetapkan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia dimasukkan dalam TAP mengenai penerimaan atas pertanggung-jawaban Mandataris, agar dengan demikian tidak begitu mudah bagi SU-MPR berikutnya untuk mencabutnya. Kalau pemberian gelar itu dicantumkan dalam TAP MPR tersendiri, bisa terjadi, gelar tersebut dapat dicabut se-waktu2.

"Sedang kalau dalam TAP penerimaan pertanggungjawaban, itu hanya mungkin tercabut bila MPR mencabut penerimaan atas pertanggungjawaban Mandataris," katanya.

Menurut Ketua Umum DPP Golkar itu, Presiden Soeharto pantas menerima gelar sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, karena jelas dalam kepemimpinannya ia mempunyai kelebihan.

Ini juga sekaligus untuk membantah/adanya isu yang mencoba memberikan penilaian bahwa Presiden Soeharto telah gagal di dalam pembangunan bangsa.

Dari segi agama, gelar tersebut mencerminkan suatu perbuatan yang baik, dan tidak menodai. Cuma yang perlu ditentukan sejak dari sekarang, apakah penetapan Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, hanya "sebutan" saja atau "gelar", karena kalau gelar, berarti keturunan Presiden Soeharto pun harus mewarisinya, seperti halnya, gelar Sultan Hamengku Buwono, tambahnya.

Dikemukakannya, yang penting dari pemberian gelar atau sebutan itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh yang memberikannya.

"Jangan sampai sesudah diputuskan oleh MPR barulah ada yang bersuara: Sebetulnya menurut perasaan saya… Sikap seperti ini dilukiskannya sebagai orang yang tidak mempunyai pendirian dan tanggung jawab."

Pandai Membaca

Dalam ceramahnya yang banyak mengundang peserta tertawa, Amir Murtono mengajak para pemuda untuk pandai2 membaca suatu kalimat sebab di Indonesia ini, katanya, satu kalimat bisa mempunyai tujuh arti, tergantung bagaimana orang mengucapkannya.

"Perkataan aduh misalnya bisa mempunyai pengertian nikmat, sakit atau arti lain. Tergantung bagaimana itu diucapkan," katanya.

"Budaya Indonesia adalah budaya perasaan, jadi pandai-pandailah membaca dengan mata, telinga dan perasaan," tambah Amir Murtono.

Sebelnmnya wakil dari parpol, Drs. Ridwan Saidi (PPP) dan Drs. Jusuf Merukh (PDI) serta Mensesneg Sudbarmono memberikan ceramah pada kongres tersebut.

Pemilu

Mensesneg Sudharmono, atas pertanyaan peserta dari Sulteng tentang apakah Pemilu bisa dilaksanakan bila satu dari ketiga kontestan tidak ikut, menyatakan sejauh ini belum ada tanda2 ada kontestan yang tak akan ikut Pemilu.

Selain PPP, PDI dan Golkar sudah menyatakan bersama-sama ingin menyukseskan Pemilu, menurut Sudharmono, adalah salah kontestan yang bersangkutan sendiri kalau kemudian memutuskan tidak ikut Pemilu 1982.

Menyinggung kemungkinan adanya penambahan partai politik maupun menguranginya menjadi partai tunggal misalnya, Mensesneg mengatakan untuk mengarah ke sana sampai saat ini belum dimungkinkan, sebab UU Parpol/Golkar sudab menetapkan dua partai politik dan satu golongan karya. "Kecuali undang2nya diubah dulu," kata Sudharmono. (DTS)

Jakarta, Sinar Harapan

Sumber: SINAR HARAPAN (31/10/1981)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 236-238.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.