AMIEN : TIDAK BOLEH DENDAM

AMIEN : TIDAK BOLEH DENDAM[1]

 

Jakarta, Merdeka

Pengunduran diri Pak Harto dari jabatan presiden dinilai oleh banyak kalangan sesuatu yang melegakan. Baik Ketua PP Muhammadiyah Dr. Amien Rais, Ketua Ummn NU KH Abdurrahman Wahid, Ketua ICMI Achmad Tirtosudiro dan Jenderal Besar AH Nasution mengatakan dapat menerima pengunduran diri Pak Harto dengan rasa ikhlas.

“Tapi, saya belum bisa memutuskan untuk mendukung pemerintahan yang diserahkan Pak Harto kepada BJ Habibie sampai saya tahu apakah kabinet yang akan dibentuk akan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).” Kata Amien Rais di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Saat jumpa pers tersebut hadir Sekum ICMI Adi Sasono, Pami Badi, Ketua Kammi Pusat Fachry Bamzah, Syafei Maarif dan Soetrisno Muchdam.

Lebih jauh, juru bicara MAR (Majelis Amanat Rakyat) ini mengemukakan alasan lain mengapa pihaknya tidak mau langsung mendukung pemerintahan yang baru terbentuk di bawah kepemimpinan BJ Habibie itu.

“Bagaimana kami mau mendukung sebelum mengetahui apakah komposisi kabinet mendatang mewakili semua unsur masyarakat yang ada di Indonesia.” tegasnya seraya mengingatkan bahwa kalau kabinet yang baru sama saja modelnya dengan kabinet yang lama, maka pihaknya akan memprotesnya kembali.

Selanjutnya, Amien Rais juga menilai bahwa pemerintahan yang baru terbentuk merupakan pemerintahan transisional yang bertujuan untuk mengisi kekosongan kekuasaan.

“Tidak bisa pemerintahan baru itu dikatakan permanen. Kita menganggap kepala negara yang sekarang adalah kepala negara transisional.” tandasnya.

Ditanya tentang batas waktu berfungsinya pemerintahan transisional tersebut, Amien mengatakan batas waktu 6 bulan hingga 1 tahun atau sampai terselenggaranya pemilu yang demokratis dan sehat. Amien Rais mengatakan, tidak bisa menutup mata kalau masih ada mahasiswa yang tetap menginginkan Sidang Istimewa MPR digelar.

“Tuntutan untuk meminta pertanggungjawaban Pak Harto juga masih besar. Saya tegaskan bahwa secara otomatis memang Pak Harto harus dimintai pertanggung­jawabannya di muka hukum.” katanya.

Kendati demikian, lanjutnya, kita sebagai suatu bangsa yang agamis tidak boleh melaksanakan hal itu dengan semangat dendam tetapi melalui proses legal, fair dan terbuka.

“Tidak boleh niat meminta pertanggungjawaban itu diselimuti oleh semangat dendam.” katanya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekum ICMI Adi Sasono. Secara pribadi dia mengatakan sebagai negara hukum kita memang perlu membiasakan diri untuk menyelesaikan semua macam persoalan melalui jalur hukum.

“Tapi pendapat saya ini tidak ada hubungannya dengan Pak Habibie.” katanya.

“Telah diberikan itu Habibie dapat bekerja dengan baik, tentunya dengan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya yakin masyarakat sangat memerlukan suksesnya reformasi secara menyeluruh.” katanya.

Amien yang mengaku tidak akan pernah mau diangkat menjadi menteri kabinet siapapun juga ini mengimbau agar mahasiswa mau menerima kenyataan bahwa Habibie menjadi kepala negara yang bersifat transisional.

“Saya kira mahasiswa bisa berpikir realistis. Di dalam usul jika, apabila kita belum bisa menerima 100 persen, tapi cuma 60 persen maka yang 60 persen itu kita ambil dulu sedangkan yang 40 kita perjuangkan belakangan.” tegasnya.

Tidak Perlu Sidang Istimewa

Sementara itu, Jenderal Besar AH Nasution mengatakan bahwa keputusan Pak Harto untuk menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden BJ Habibie merupakan keputusan yang konstitusional.

“Dengan demikian saya menilai sudah tidak perlu lagi Sidang Istimewa.” ujarnya.

Menurut Nasution, tuntutan Sidang Istimewa hanya akan membuat persoalan semakin berbuntut panjang. Oleh karena itu sepenuhnya dia mendukung pernyataan Menhamkam/Pangab Jenderal TNI Wiranto yang akan mentaati apa yang telah diserahkan Pak Harto.

Dia juga mengharapkan bahwa dengan kepercayaan besar yang telah diberikan itu Habibie dapat bekerja dengan baik, tentunya dengan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Saya yakin masyarakat sangat memerlukan suksesnya reformasi secara menyeluruh.” katanya.

Menurut dia, Habibie itu kalau diibarat bagaikan sepasang sepatu yang pas dan enak dipakai. Bukan sepatu baru yang bisa melecetkan kaki. Buktinya, selama ia menjadi wapres sudah banyak tugas-tugas mewakili kepala negara di luar negeri yang mampu diembannya.

Nasution menyatakan tidak bisa memprediksikan sampai kapan kira-kira Habibie bisa bertahan. Kalau menurut konstitusi, katanya, maka Habibie bisa bertahan sampai habis masa jabatan presiden periode 1998-2003.

“Teorinya selama tahun ini Habibie tetap menjadi presiden.” ujarnya.

Ditanya bagaimana kalau sebelum habis masa jabatannya itu rakyat minta Habibie diganti, Nasution mengatakan bahwa kalau permintaan itu dikumandangkan sekarang rasanya agak risih.

“Kok baru saja diangkat masa mau diganti lagi.” katanya.

Soal perlunya pemilu yang dipercepat, Nasution mengatakan bahwa keinginan itu tentunya tidak terlalu mudah untuk dilaksanakan.

“Bisa dilaksanakan atau tidak saya sulit menjawabnya karena saya tidak bisa membaca apa yang ada dibenak Habibie.” katanya.

Nasution juga mengatakan tidak bisa menutupi kebanggaannya bahwa ternyata sekarang ini sipil juga bisa menjadi presiden. Menurutnya, pernyataan bekas Gubernur Lemhannas Juwono Sudarsono yang menyatakan sipil tidak bisa jadi presiden sekarang tidak berlaku lagi.

“Hari ini, waktu bagi sipil memimpin.” tandasnya seraya mengatakan dirinya tidak berpikir kalau semua rakyat itu tidak menghendaki Habibiejadi presiden.

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) secara terus terang juga mendukung pemerintahan BJ Habibie. Gus Dur juga mengatakan menghargai kerja sama NU dengan Soeharto selama ini dan berharap bisa menjalin kerjasama yang erat dengan BJ Habibie.

“Pokoknya, NU memandang perlu konstitusi itu ditegakkan karena itu pegangan kita bersama. NU akan bekerja sama dengan semua pihak yang menjunjung tinggi konstitusi termasuk dengan kalangan cendekiawan dan ABRI. NU menghimbau warga NU dan semua pihak untuk menjunjung konstitusi.” katanya.

Ditanya apakah peralihan kekuasaan ini tidak akan menimbulkan problem baru, Gus Dur mengaku tidak tahu. Tapi, menurut Gus Dur sebaiknya semua pihak tetap berpegang pada ketetapan UUD 1945, Pasal 8 dimana kalau Presiden mundur otomatis wapres yang akan menggantikannya.

Jadi Gus Dur sendiri tidak khawatir?

“Kalau ada yang keberatan dengan Habibie seharusnya NU yang paling pertama berteriak karena NU yang paling pertama sakit oleh Habibie tapi NU tidak akan mengambil sikap demikian karena NU pegangannya konstitusi.” katanya.

Gus Dur yakin, ABRI juga akan mendukung kepemimpinan Habibie. Menurutnya, dengan naiknya Habibie ini, Komite Reformasi dan Kabinet Reformasi otomatis batal.

Tentang sikapnya kalau Habibie menawarkan dirinya untuk duduk dalam pemerintahan, Gus Dur mengatakan,

“Wong saya sedang sakit begini kok masuk struktur, jangan mikir seperti itu. Pokoknya kita jangan berbicara figur Habibienya tetapi konstitusinya.”

Ketua Pelaksana Harian ICMI Achmad Tirtosudiro mengatakan kita harus bersyukur karena pernyataan Pak Harto berarti kemenangan rakyat.

“Keputusan konstitusional yang telah dicetuskan itu harus kita amankan bersama.” katanya,

“Kepada presiden yang baru saya mengharapkan agar semua aspirasi rakyat khususnya tentang reformasi ekonomi. politik, hukum dan budaya harus terus dilaksanakan tanpa reserve. Habibie juga harus menyusun kabinet yang sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat selama ini. Harus bersih dari KKN/harus profesional dan Akhlakul Karimah.” tandasnya.

Sumber : MERDEKA (22/05/1998)

___________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 511-514.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.