AMIEN RAIS: YANG PENTING PENYELAMATAN MUKA[1]

AMIEN RAIS: YANG PENTING PENYELAMATAN MUKA[1]

 

 

Jakarta, Republika

“Sebagai anak bangsa, kita tidak ingin me-Marcos-kan Pak Harto, tak ingin pula me-Mobutu-kan Pak Harto. Bagi kita yang penting ada mekanisme penyelamatan muka yang bagus buat beliau (Pak Harto) dan kita semua,” kata Amien Rais, kemarin di DPR.

Marcos adalah Presiden Filipina yang digulingkan oleh peoples power. Ia meninggal dunia dalam pengasingan di Amerika. Sedangkan Mobutu Sese Seko adalah Presiden Zaire, negara di Afrika, yang jatuh atas desakan gerakan yang dipimpin Laurent Kabila. Mobutu akhirnya lari dari negerinya, yang sekian lama dilanda perang saudara.

“Pak Harto seharusnya turun secara konstitusional lewat Sidang Umum MPR. Setelah itu, harus ada pemerintahan yang bersifat kolektif,” lanjut Amien.

Pandangan Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais itu disampaikan pada rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR kemarin. Amien diundang Komisi II untuk memberikan masukan tentang berbagai hal menyangkut reformasi. Selain Amien, diundang juga Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara politik.

Amien berbicara di DPR dengan mengenakan peci yang diikat selembar kain putih bertuliskan “Reformasi Damai”. Amien,dengan kemeja batik hijau kekuning-kuningan, hadir didampingi AM Fatwa. Rapat itu dipimpin oleh Ketua Komisi II Budi Harsono (FABRI), diliput puluhan wartawan dalam dan luar negeri.

Penyelamatan muka semua pihak saat ini, menurut Amien, sangatlah penting.

“Seperti halnya terhadap Bung Karno, mikul dhuwur mendhemjero pun harus, dilakukan terhadap Pak Harto. Mungkin buat Pak Harto asal sudah mengembalikan hal-hal yang bisa dikembalikan, sudahlah, selesai,” katanya.

“Hari-hari Pemerintah Orde Baru sudah bisa dihitung. Bukan lagi a matter of months (hitungan bulan),” kata Amien. “Jangan terlambat lagi. [Karena] setelah tanggal 20 Mei, saya khawatir the whole political landscape has changed dramatically and completely (seluruh peta perpolitikan berubah sepenuhnya secara dramatis).”

Pada kesempatan itu, Amien harus menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh sedikitnya 19 anggota Komisi II, Amien menyatakan psikologi bangsa saat ini sudah sedemikian tinggi menuntut perubahan dan ingin pergantian kepimpinan nasional. Keputusan untuk meminta Pak Harto mundur itu, katanya, berlomba dengan psikologi massa.

“Kalau terlambat, kita akan kecewa mungkin untuk selama-lamanya.”

Menjelaskan sikapnya, Amien mengungkap dirinya anti kekerasan. Ia menekankan reformasi harus sekecil mungkin cost (biaya)-nya.

“Dalam wawasan agama, siapa yang membunuh satu jiwa tak bersalah hakikatnya membunuh seluruh umat manusia.”

Amien mengawali pandangannya dengan mengungkapkan berbagai keanehan yang terjadi di Indonesia di era globalisasi ini. Sejak tahun 1985 pesan demokratisasi dan regenerasi menguat.

“Namun, didunia ada anakronistik di dua negara, Kuba dan Indonesia, yang terjadi bukan peremajaan, tapi penuaan dan pengawetan,” katanya.

Amien menyebut ada dua mazhab reformasi. Di satu sisi ada mazhab penguasa, yakni reformasi ekonomi bisa dijalankan dengan mempertahankan status quo politik. Di sisi lain, mazhab yang diikuti mahasiswa dan cendekiawan, yakni tidak mungkin ada reformasi ekonomi kecuali dibarengi reformasi politik, tapi reformasi politik itu mustahil kalau belum ada pergantian kepemimpinan nasional.

Soal pandangannya, Amien mengatakan,

“Reformasi ekonomi tanpa reformasi politik itu mimpi di siang bolong, saya tidak mau demikian.”

Pada bagian lain, Amienmengaku telah mengungkap usulannya kepada Kassospol Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyoho agar dalam waktu singkat Pak Harto mengadakan musyawarah meja bundar dengan pimpinan DPR, pimpinan ABRI, pimpinan Golkar, PPP, dan PDI serta sejumlah tokoh masyarakat.

Hasil yang diharapkan dari musyawarah itu, kata Amien, Pak Harto segera mundur lewat jalan konstitusional. Di lain pihak, ada semacam janji kepercayaan masyarakat dikembalikan kepada pemerintah.

“Menurut saya ini adalah mekanisme penyelamatan muka yang paling bagus,” katanya seraya mengingatkan bahwa reshuffle kabinet hanyalah kosmetik politik yang tak menolong.

Lebih lanjut, Amien mengungkap delapan karakteristik di dalam Orde Baru. Pertama, kenyataan adanya lembaga kepresidenan yang terlalu dominan.

“Lembaga kepresidenan kita ketahui adalah lembaga politik yang sangat dominan hampir di semua kehidupan politik tanah air.”

Hal itu, katanya, terjadi karena mekanisme politik memungkinkan. Misalnya, dalam mengontrol rekrutmen politik baik di dalam lembaga tinggi negara, birokrasi, maupun di luar lembaga negara seperti parpol, orpol dan bahkan organisasi ekonomi.

Kedua, tidak adanya kesetaraan di antara lembaga tinggi negara. Di antaranya MPR tak jelas sebagai lembaga legislatif

“Karena, semua menteri, pangdam, semua jadi anggota MPR. Kadang-kadang ditambah istrinya, iparnya, buliknya, pak lik-nya,” tambah Amien. “Semua itu dari kacamata demokrasi modem kurang elok.”

Ketiga, rekrutmen politik serba tidak terbuka.

“Tidak ada prinsip meritokrasi. Saya kira kabinet terakhir ini menunjukkan betapa tidak terbukanya rekrutmen politik itu,” ujar Amien.

Buntut rekrutmen sedemikian, kabinet yang muncul berbau nepotisme, kroniisme, dan sangat tidak profesional.

Keempat, birokrasi selama Orde Baru berfungsi sebagai implementor agency (badan pelaksana) kebijakan yang diambil eksekutif. Tak jarang kebijaksanaan itu berasal dan mencerminkan kepentingan birokrasi sendiri sehingga dengan kebijakan tersebut birokrasi memperkuat posisinya. Amien menyebutkan bahwa semakin jauh dari Jakarta, semakin tinggi pula kehadiran birokrasi.

Kelima, kebijaksanaan publik Orde Baru tidak transparan. Bukti tidak jelasnya kebijaksanaan ini, ungkapnya, tampak pada kebijaksanaan tata niaga cengkeh, kebijaksanaan mobil Timor dan lain-lain.

Keenam, sentralisasi kekuasaan demikian kuat berada di satu tangan.

“Sehingga tidak berlebihan di masa Orba ini kita punya one man showpo litics, semua itu kembali kepada Bapak Soeharto,” kata Amien, seraya menegaskan bahwa haller sebut tidak bisa diulangi lagi di masa-masa mendatang.

Ketujuh, implementasi HAM di Indonesia masih sangat rendah. Sebagai salah satu contoh, di saat seperti inidi mana rakyat membutuhkan informasi apa adanya, seluruh televisi swasta justru diambil alih beritanya oleh TVRI. Kedelapan, lembaga peradilan kurang independen.

Dari mana reformasi politik dimulai? Untuk menjawab hal itu, Amien mengajukan lima usulan.

Pertama, yang paling strategis, harus segera diadakan pembatasan masa jabatan presiden.

“Saya yakin salah satu sumber permasalahan bangsa kita tidak jelasnya sampai kapan seseorang boleh dipilih kembali jadi presiden,” katanya.

Ia menunjuk pada UUD’45 dimana presiden boleh dipilih kembali.

“Kata sahibul hikayat kalau kita tahu arti bahasa Melayu yang benar, dipilih kembali itu sekali saja,” katanya. “Kalau kita makan di rumah teman, mari lho tambah lagi. Itu artinya sekali lagi. Bukan piring kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, itu namanya tidak tahu Bahasa Indonesia”.

Amien menyatakan Presiden terlalu lama akan memunculkan vested interest dari kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan presiden.

“Kita semua sudah hafal power tends to corrupt and absolut power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup sejadi-jadinya).”

Kedua, sudah waktunya MPR difungsikan untuk mengimbangi kekuasaan presiden. Untuk itu, perlu dipertimbangkan proses rekrutmen MPR di masa mendatang. MPR beranggota terlalu banyak sehingga tidak praktis difungsikan sepanjang tahun.

Ketiga, perlu kesetaraan di antara lembaga tinggi negara. Amien melihat sudah perlunya sharing of power (pembagian kekuasaan) di antara lembaga-lembaga tinggi negara, serta memberdayakan DPR.

Keempat, perlu membuat gebrakan baru, rekrutmen politik yang betul-betul terbuka. Sistem patronas, patemalistik tak perlu dipertahankan.

“Kalau kita bicara meritokrasi sebagai acuan, InsyaAllah akan menyelamatkan,” katanya.

Kelima, makna reformasi yang ditampilkan Amien adalah desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tuntutan zaman karena akan mendekatkan pemerintah pada masyarakat.

Sementara itu, Yusril Thza Mahendra selaku pakar hukum tata negara menyatakan tafsir ulang konstitusi sangatlah perlu. Ia mengungkap pula, bahwa titik berat UUD 1945 ada pada presiden. Ia menjelaskan tentang adanya kerancuan antara kepala negara yang fungsinya seremonial belaka dan chief executive. poy/ban

Sumber: REPUBLIKA (19/05/1998)

_________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal.335-338.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.