AMIEN RAIS UNGKAPKAN SOAL SOEHARTO PERNAH SIAPKAN TUTUT JADI PRESIDEN 2003

AMIEN RAIS UNGKAPKAN SOAL SOEHARTO PERNAH SIAPKAN TUTUT JADI PRESIDEN 2003[1]

 

Jakarta, Merdeka

SEANDAINYA Pak Harto dalam mengemban tugasnya selaku presiden untuk masa bakti ketujuh tahun 1998-2003 berjalan mulus, apa yang terjadi lima tahun berikutnya?

Jawabnya : Tutut, putri sulungnya akan menggantikannya sebagai presiden. Itulah skenario yang menurut Ketua PP Muhammadiyah Dr. HM Amien Rais pernah dibahas oleh Pak Harto dalam suatu rapat keluarga. Amien mengaku menerima informasi itu dari keluarga dekat Pak Harto yang pertemuan, yang di antaranya membahas hal tersebut.

Tentu saja, kata Amien, saat berbicara di ruang rapat kantor Suara Merdeka Rabu lalu, sebelum bisa menggantikan sang ayah, Tutut (Ny Siti Hardiyanti Rukmana) perlu lebih dulu dipersiapkan secara matang. Selain nanti benar-benar akan memiliki kemampuan memimpin negara, dengan itu rakyat akan bisa diyakinkan bahwa dia pantas diangkat jadi presiden.

Caranya, Amien mengutip keterangan seorang kerabat Pak Harto itu, Tutut harus melewati jenjang-jenjang perekrutan politik. Pertama masuk sebagai anggota kabinet atau menjadi menteri. Setelah itu, menjabat ketua umum DPP Golkar menggantikan Harmoko.

Kita tak tahu persis seberapa jauh akurasi informasi yang diperoleh Amien itu. Yang jelas, sebelum Sidang Umum MPR 1993, dalam masyarakat tersebar luas isu Tutut nanti akan menjabat menteri sosial. Saat itu, dia mulai tampil di muka umum untuk kegiatan-kegiatan sosial berskala besar.

Diantaranya selaku bendahara Yayasan Gotong Royong, yang memberikan bantuan kepada korban bencana alam, seperti di Maumere yang menelan jiwa sampai sekitar 1.500 orang. Saat itu Tutut sering berkunjung ke daerah-daerah untuk kegiatan sosial, yang juga selalu diliput televisi (TVRI). Disamping itu, aktif memimpin acara kirab remaja dan aksi-aksi sosial lain.

Ternyata, isu Tutut akan diangkat menjadi menteri sosial tak menjadi kenyataan. Ketika mengumumkan Kabinet VI pertengahan Maret 1993, Pak Harto menunjuk Ny. Inten Soeweno. Namun dalam tahun itu juga, Tutut terpilih sebagai seorang ketua DPP Golkar dibawah pimpinan Harmoko.

Selain itu, adiknya Bambang Trihatmodjo, juga masuk dalam jajaran orsospol yang selalu memenangi pemilu selama Orde Baru.

Mulai Berbisnis

Menurut Amien Rais, selama 15 tahun pertama kepemimpinan Pak Harto cukup demokratis. Tetapi ketika anak-anaknya mulai terjun ke bisnis saat itulah mulai tampak kecenderungan sikap Pak Harto yang tak sesuai lagi dengan komitmen awal saat mulai menjabat presiden.

“Kalau kita perhatikan pidato Pak Harto saat itu, tampak jauh berbeda dari sikapnya sekarang,” tuturnya.

Terlihat, langkah-langkah kepemimpinan Pak Harto dalam 15 tahun terakhir seperti ingin membangun sebuah dinasti.

Setelah menguasai ekonomi melalui bisnis anak-anaknya yang berbau kolusi, nepotisme, dan korupsi yang luar biasa. Pak Harto ingin merambah ke bidang politik dengan menyiapkan anak-anaknya. Misalnya dalam keanggotaan MPR sekarang, selain Tutut, anak Pak Harto yang lain juga duduk di lembaga terhormat itu, seperti Bambang Trihatmodjo, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Titik Prabowo dan Endang SitiHutami.

Amien melihat, dalam membangun dinasti itu, Pak Harto sepertinya merujuk Gandhi di India, yang juga menelurkan Indira Gandhi dan Rajiv Gandhi. Atau Paki­ stan, Zulfikar Ali Bhuto yang menelurkan Benazir Ali Bhuto. Rujukan dalam negeri tentu saja raja-raja Jawa yang bisa diturunkan kepada anak keturunanannya.

“Jika mereka bisa, mengapa saya tidak.” kata Amien memperkirakan pikiran Pak Harto.

Kenyataannya, pada penyusunan Kabinet Pembangunan VII yang diumumkan Pak Harto 13 Maret 1998, Tutut masuk selaku menteri sosial. Penunjukan Tutut ini sudah barang tentu mengejutkan banyak pihak. Guru Besar Ilmu Negara UNDIP Semarang Prof. Soehardjo Ss, SH menilai pengangkatan Tutut sebagai menteri sangat lucu,

“Masak ayahnya jadi presiden, anaknya jadi menteri.”

Selain itu, yang mengagetkan banyak pihak atas pengangkatan Tutut sebagai Mensos, karena pada Sidang Umum MPR sebelumnya dia selaku juru bicara Fraksi Karya Pembangunan dengan suara lantang menyatakan, fraksinya menginginkan pemerintahan lima tahun mendatang sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pernyataan Tutut saat itu langsung mendapat tepuk tangan meriah dari segenap anggota Majelis.

Maka, tak aneh ketika dalam kenyataannya Tutut diangkat sebagai Mensos, banyak pihak yang tak percaya atas kesungguhan pemerintahan Pak Harto untuk menghapus praktik monopoli, korupsi, dan nepotisme, sebagaimana dipersyaratkan IMF dalam mengatasi krisis moneter dan ekonomi yang sudah dirasakan sangat berat oleh rakyat.

Apalagi IMF selalu menuding pemerintah Indonesia kurang konsisten dalam menerapkan program-program reformasi ekonomi, karena seolah-olah masih mempertahankan monopoli. Bagi banyak pihak, tudingan IMF itu tak lain berkaitan dengan bisnis putra-putri Pak Harto yang cukup luas menyangkut banyak sektor.

Itulah sebabnya, kata banyak pengamat krisis kepercayaan terhadap pemerintahan yang muncul menyertai timbulnya krisis moneter makin menguat. Demo­demo mahasiswa yang memprotes sikap pemerintah pun makin tak terbendung, meski selalu dibatasi hanya di dalam kampus.

Pemimpin Masa Depan

Dalam hal kaitan informasi penyiapan Tutut sebagai presiden 2003 seperti dikemukakan Amien Rais, kita diingatkan akan pernyataan Ketua Umum PBNU KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) menjelang kampanye pemilu 1997. Setelah berpisah dari Megawati Soekarnoputri, Gus Dur kemudian menggandeng Tutut untuk istighotsah ke daerah-daerah di kantong NU.

Saat itu pernah Gus Dur melontarkan pernyataan, Tutut berpotensi menjadi calon pemimpin masa depan. Tentu saja, lontaran itu kontan mendapat tanggapan pro dan kontra secara luas. Bahkan tak lama setelah itu muncul pula usulan-usulan kemungkinan Tutut menjadi calon wakil presiden.

Tak jelas apakah Gus Dur itu ada kaitannya dengan apa yang diceritakan oleh Amien Rais atau tidak. Artinya apakah saat itu Gus Dur juga sudah menerima informasi sama, seperti yang dimiliki Amien. Analisis pengamat pun saat itu bermacam-macam. Ada yang mendukung pandangan Gus Dur, ada yang menganggap hal itu sebagai guyonan politik Gus Dur, bahkan ada yang menilai Gus Dur hanya akan ‘menjerumuskan’ Tutut. Yang terang, gelombang protes dan unjuk rasa mahasiswa yang kemudian didukung kalangan intelektual beberapa hari setelah Pak Harto membentuk Kabinet VII dengan masuknya Tutut serta sejumlah tokoh yang diragukan ‘kebersihannya’, ternyata tak menyurut. Bahkan kian terang-terangan minta Pak Harto mundur, terutama setelah terjadi insiden Trisakti 12 Mei 1998 dan para pimpinan Universitas Indonesia bertemu Pak Harto.

Serentak usulan ke DPR agar Pak Harto mundur kian mengkristal. Akibatnya, tak ada lagi kekuatan dukungan bagi Pak Harto. Komite Reformasi yang akan dibentuknya pun tak mendapat dukungan yang cukup dari tokoh masyarakat dan pakar kampus.

Menurut Amien Rais, untuk memuluskan pembentukan ‘dinasti’-nya itu, Pak Harto tidak hanya meminggirkan lawan-lawan politiknya. Tetapi juga membabat habis. Ini berbeda dari zaman Bung Karno. Meski Bung Karno saat berkuasa juga selalu meminggirkan lawan politiknya, tetapi tak sampai dihabisi hak-hak keperdataannya. Moh Natsir, tokoh Masyumi saat itu, meski dianggap sebagai lawan politik, saat peringatan 17 Agustus tetap diundangnya.

Amien pun pernah akan disub versikan oleh Pak Harto, saat dia gencar menyampaikan kritik pedas kepada pemerintah. Dia pun telah diperiksa oleh tim Kejagung, yang mengajukan 38pertanyaan. Tetapi, kata Amien, hasil pemeriksaan atau wawancara itu tak dilanjutkan. Meski hasilnya dilaporkan ke Pak Harto. Dari Pak Harto diteruskan kepada BJ Habibie selaku Ketua ICMI Pusat, yang dalam ormas itu Amien selaku Ketua Dewan Pakar, buntutnya, Amien dicopot dari jabatan di ICMI itu.

“Setelah hasil pemeriksaan tim Kejaksaan Agung diserahkan kepada Habibie, saya pun ditanya Pak Habibie, apa betul ini jawaban Pak Amien. Saya jawab betul, dan tiap lembar jawaban saya paraf. Jaksa Agung saat itu Pak Singgih, tak meneruskan proses itu. Yang penting perintah Pak Harto sudah dilakukan. Jadi, saat itu saya akan di Pakpahankan.” tuturnya.

Maksudnya, diajukan ke pengadilan dengan tuduhan subversi. Kata Amien yang doktor ilmu politik lulusan Chicago University AS itu, ada lima ciri utama pemerintahan rezim Soeharto atau Era Orde Baru, yang kemudian menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia.

Di antaranya cenderung munafik di segala bidang. Tidak ada pertanggungjawaban secara terbuka, sehingga sangat memungkinkan para pejabat pemerintah seperti menteri, Gubernur, dan bupati bisa leluasa melakukan korupsi dan kolusi.

“Kalau dulu ada istilah pengawasan melekat atau waskat, ternyata pengawasan itu melekat pada para pelaku korupsi dan yang diawasi.” tegasnya.

Sistem pemerintahan yang seperti itu masih diperparah oleh rezim Soeharto yang mengharapkan ‘manajemen ketakutan’ yang direkayasa secara rapi.

Eksesnya, sedikit sekali ada kekuatan politik yang berani bersuara beda.

“Untuk mengatakan tidak, memang memerlukan keberanian tersendiri.”

Ciri lain demokrasi Pancasila belum sungguh-sungguh dilaksanakan. Selama ini Pancasila hanya dijadikan kualifikasi demokrasi, cuma untuk pantes-pantes. Karena yang terjadi bukan demokrasi partisipatoris.

“Rakyat hanya sekedar implementasi dan tidak diajak untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa”.

Berikutnya dalam pemerintahan Orde Baru ada kecenderungan membangun sebuah dinasti pemeritahan. Terbukti anak-anak Pak Harto diberi kesempatan membangun imperium ekonomi yang luar biasa.

“Jika rakyat kecil yang terlibat penjarahan yang dinilai tak seberapa ditangkap dan diadili, penjarah harta negara harusnya juga diperlakukan sama, jadi adil.” tuturnya tentang harta kekayaan Pak Harto dan keluarganya, yang belakangan ini banyak disorot masyarakat.

Sumber : SUARA MERDEKA (12/06/1998)

______________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 666-670.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.