AMIEN RAIS : REFORMASI HARUS JALAN TERUS

AMIEN RAIS : REFORMASI HARUS JALAN TERUS[1]

 

Jakarta, Republika

Intelektual Amien Rais mengaku sangat kecewa dengan Pak Harto yang tetap bersikukuh tak mau lengser keprabon.

“Pak Harto gagal menangkap aspirasi rakyatnya sendiri, yang ingin ia turun dari kursi kepresidenan.” ujar Amien Rais dalam jumpa pers di PP Muhammadiyah, Selasa kemarin.

Selama soal ketidaksediaan mundur, Amien juga kecewa dengan langkah-langkah Pak Harto lainnya. Misalnya, langkah Presiden mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang dipandangnya eksklusif,

“Saya heran Pak Harto lupa pada jiwa Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, dan keanekaragaman bangsanya sendiri.” papar Amien yang didampingi Nurcholish Madjid, aktivis Muslim AM Fatwa, Sekum ICMI Adi Sasono, dan Ketua KAMMI Fachri Hamzah.

Seperti diketahui, presiden kemarin mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang semuanya muslim, kemudian mengumumkan pembentukan Komite Reformasi yang dipimpinnya.

Menurut Amien, langkah mengundang tokoh-tokoh agama Islam dari berbagai organisasi tersebut, sangatlah berbahaya. Sebab, seolah-olah umat beragama lain tidak punya eksistensi.

“Langkah itu bisa mengadu domba antar umat beragama, atau antar kelompok masyarakat. Bahkan antarumat Islam sendiri.”

“Kekecewaan berikutnya, adalah karena Soeharto tak membuat time table (jadwal waktu) kapan dirinya mundur, kecuali hanya mengungkapkan garis besarnya saja) mengadakan pemilu secepat-cepatnya.”

Sedangkan Komite Reformasi yang dipimpin langsung Soeharto, menurut Amien adalah political joke belaka. Oleh karenanya, ia yakin tak ada anggota masyarakat yang berpikir jernih dan punya komitmen kerakyatan yang mau masuk dalam komite itu.

“Saya yakin orang seperti Cak Nur (Nurcholish Madjid) juga tak mau masuk dalam komite itu.” katanya sembari menunjuk Cak Nur yang ada disampingnya.

“Keterangan Soeharto ini hanya cara untuk membeli waktu, agar bisa tetap berkuasa.” katanya.

Namun, dia yakin seulung-ulungnya penguasa, tak akan mampu melawan kekuatan rakyat.

“Oleh karena itu gerakan reformasi harus terus digulirkan sampai Soeharto turun.” kata Amien.

Menurut Amien, jika Soeharto mundur, kekosongan kepemimpinan diatasi dengan dibentuknya kepemimpinan kolektif yang terdiri atas berbagai komponen bangsa, termasuk dari ABRI. Jadi bentuknya semacam presidium yang bertugas sampai dilaksanakannya pemilu guna memilih presiden baru.

Setelah jumpa pers Amien masih dikerubuti wartawan. Bahkan wartawan asing yang ingin wawancara khusus disediakan tempat. Jaringan TV BBC London tampaknya ingin pula mengambil gambar saat Amien mengambil wudhu dan menunaikan shalat Ashar.

Komentar kekecewaan juga datang dari pendekar hukum Adnan Buyung Nasution yang menekankan sebaiknya Pak Harto segera saja turun.

“Kita tak menghendaki Soeharto dijatuhkan, supaya nama baik martabat bangsa di mata dunia terjaga. Nasib Soeharto pun tak boleh seperti (Presiden Filipina) Marcos dan (Presiden Zaire) Mobutu Sese Seko karena bangsa Indonesia berbudaya dan beradab.” katanya.

Abang panggilan Buyung juga menyesalkan tindakan Pak Harto yang mengundang tokoh-tokoh Islam.

“Mereka dirangkul untuk menunjukkan seolah-olah umat Islam mempertahankan rezim yang sekarang ini berhadapan dengan rakyat.” katanya.

“Saya yakin mereka tidak mau diadu dengan rakyat. Mereka datang karena undangan.” tambah Buyung yang mendesak reformasi sekarang juga.

Mantan Gubernur DKI Ali Sadikin yang kemarin mendapat dukungan dari mahasiswa di DPR mengatakan, sebaiknya saat ini jangan membicarakan siapa orang yang bakal menjadi presiden mendatang. Yang penting adalah perbaikan sistem dan sistem yang baik akan menghasilkan orang yang baik pula. Dan, Ali mendukung pernyataan Harmoko yang mengatakan agar presiden bersedia mundur.

“Saat inilah peran DRR/MPR sedang dipertaruhkan.”

Sementara Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Zamharir AR, tampaknya tersinggung dengan langkah Pak Harto mengundang tokoh informal. Dia menilai langkah konsultasi itu dengan tokoh informal merupakan upaya memutuskan masalah kenegaraan. Dan inidianggap Zamharir inkonstitusional.

“Konsultasi yang bersifat kenegaraan harusnya dilakukan dengan DPR, itu aturan mainnya.” kata Zamharir kepada wartawan di sela-sela mahasiswa yang berunjuk rasa di Gedung DPR.

Konsultasi untuk menyelesaikan masalah kenegaraan, kata anggota Fraksi Karya Pembangunan ini, bahkan bisa dilakukan lewat Sidang Umum MPR, tidak hanya dengan tokoh-tokoh masyarakat saja.

“Jadi yang konstitusional ya lewat lembaga­-lembaga kenegaraan termasuk MPR.” ujarnya.

Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) berpendapat Soeharto harus turun dari jabatan Presiden. Caranya melalui pernyataan yang di hadapan Sidang Istimewa MPR, bukan lembaga lain. Pernyataan PIKI tersebut dikeluarkan kemarin. Dalam naskahnya yang ditandatangani Ketua Dr. Sondang Sirait Sidabutar dan Sekjen Comelis D Ronowidjojo, menyebut, Sidang Istimewa itu mesti diselenggarakan secepatnya dan agenda utama adalah Laporan Pertanggungjawaban Presiden selaku Mandataris MPR RI.

Hal yang perlu dilaporkan termasuk ‘Malapetaka Nasional’ yang telah menyengsarakan rakyat, mengguncang persatuan dan kesatuan, mengancam ketahanan nasional dan memperburuk citra Indonesia di mata Internasional.

Sedangkan Mendagri R Hartono mengomentari penyiapan Komite Reformasi yang dilakukan dalam waktu enam bulan, perangkat peraturannya berupa undang­undang bisa diselesaikan lebih cepat.

“Mestinya (penyelesaian UU) bisa diforsir, kan kita berpengalaman dalam pemilu lalu.” katanya di Jakarta kemarin.

Ia belum bisa memastikan apakah peraturan itu berbentuk UU atau Perpu (peraturan pemerintah pengganti UU).

“Nanti kita lihat dari komite yang akan dibentuk.”

Hartono berharap pemilu tersebut berdampak positif bagi bangsa dan negara, serta mampu menyelesaikan krisis yang sedang terjadi. Karena itu ia berharap nantinya masyarakat berpartisipasi aktif Guru Besar Hukum Tata Negara Undip Prof. Soehardjo menilai langkah Pak Harto merupakan solusi terbaik yang dapat ditempuh untuk mengatasi krisis.

“Itu merupakan jalan tengah yang terbaik.” Ujarnya kepada wartawan Selasa (19/5).

Dengan demikian, kata Soehardjo, kekhawatiran akan terjadinya pertumpahan darah saat Pak Harto mundur, dapat dihindari. Menurut Soehardjo, bila Presiden Soeharto menyatakan mundur saat ini, maka perpecahan bangsa akan sangat mungkin terjadi. Sedangkan bila diselenggarakan Sidang Istimewa MPR, maka martabat Pak Harto jelas akan jatuh.

Sumber : REPUBLIKA (19/05/1998)

_____________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 351-354.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.