AMERIKA DAN PENGUNDURAN DIRI PRESIDEN SOEHARTO

AMERIKA DAN PENGUNDURAN DIRI PRESIDEN SOEHARTO[1]

 

 

Jakarta, Kompas

PERDANA, Menteri Malaysia Mahathir Mohammad memang suka bikin ulah. Ketika Presiden Soeharto baru tiba di Jakarta dari kunjungan ke Kairo (Mesir), PM Mahathir membocorkan rahasia pembicaraannya dengan Presiden Soeharto. Menurut pengakuan PM Mahathir, Presiden Soeharto mengatakan ia sebetulnya sudah lama ingin mengundurkan diri jika rakyat tidak lagi menghendakinya. Tetapi, ada ‘pihak­pihak luar negeri’ yang ikut ambil bagian untuk menjatuhkan Presiden Soeharto.

Entah apa maksud PM Mahathir membeberkan rahasia itu. Apa pun alasannya, kecurigaan terbesar menuju kepada Washington. Hanya belasan jam sebelum Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri,

Menlu Albright seperti ‘memberi isyarat’ dengan menyatakan sebaiknya Kepala Negara mundur agar krisis terpecahkan. Di saat yang sama dengan pernyataan Menlu Albright, Pemerintah AS mengumumkan pengiriman sebuah kapal angkut helikopter Belleau Wood serta dua kapal pendukung, lengkap dengan 2.000 serdadu marinir, ke Teluk Jakarta untuk melakukan ‘evakuasi militer’.

Sudah beberapa pekan terakhir Pemerintah AS menunjukkan sikap tegas terhadap Jakarta, terutama mengingatkan tentang perlunya aparat keamanan menahan diri dalam menghadapi unjuk rasa mahasiswa. Sebelumnya, mantan Wapres Walter Mondale juga telah berkunjung untuk ‘menekan’ Jakarta. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak pejabat tinggi AS datang ke Jakarta dengan maksud yang kurang lebih sama. Jadi terdapat kesan Washington secara langsung atau tidak, ikut mempengaruhi proses sejarah yang berpuncak pada suksesi 21 Mei 1998.

Apa teori ini betul? Tentu saja tidak. Bila suksesi 21 Mei 1998 itu terjadi pada masa Perang Dingin, ketika AS mempertaruhkan segala-galanya untuk menangkal ancaman komunisme Uni Soviet, teori itu bisa berlaku. AS tidak lagi memiliki kemauan dan kemampuan untuk mendanai operasi CIA untuk menjatuhkan rezim-rezim yang tak disukai Washington. Pemerintah AS tidak lagi memiliki sasaran politik untuk mendongkel ‘kalau perlu membunuh-pemimpin-pemimpin asing yang anti Amerika atau pro-komunis’. Operasi rahasia membunuh pemimpin asing sudah dilarang undang-undang.

Memang benar, atas nama Presiden AS Dwight Eisenhower (1953-61), CIA menjalankan operasi subversif ke Indonesia seperti diungkapkan buku karangan pasangan George dan Audrey Kahin. CIA waktu itu mendukung pemberontakan PRRI/Permesta untuk menjatuhkan Presiden Soekarno, dengan dukungan dana dan senjata kepada tokoh-tokoh yang beberapa dari mereka masih hidup sehingga bisa ditanyakan kesaksiannya. Lalu konon dalam peristiwa yang terjadi setelah gagalnya pemberontakan G30S/PKI, CIA juga melancarkan operasi, yang mungkin baru akan terbukti jika dokumen-dokumen rahasia Pemerintah AS di tahun 1960-an kelak sudah boleh dibaca khalayak umum (declassified).

Kepentingan AS ialah memperjuangkan penerapan dan penghargaan atas praktik HAM universal di tiap negara sebagai landasan kuat untuk menerapkan sistem, demokrasi dengan pemilu yang jujur, dengan kebebasan individual dan pers yang seutuhnya, dalam rangka membentuk masyarakat yang siap menghadapi globalisasi. Dengan pemerintah dan masyarakat seperti itulah AS dapat mengamankan kepentingan perdagangannya melalui sistem pasar bebas dan zona perdagangan bebas.

Tapi tetap saja citra Pemerintah AS sebagai pemicu perubahan politik di Indonesia, masih diyakini. Misalnya saja, pendapat ekstrem dikemukakan Trairat Soontomprapat dalam harian Daily News (Thailand).

“Setiap orang akan yakin 100 persen CIA memainkan peranan penting di balik gejolak politik di Indonesia belakangan ini.” Tentu saja pendapat ini terlalu emosional.

Yang berpikiran ‘tengahan’ dalam memahami pengaruh AS yang ‘menekan’ Presiden Soeharto untuk mundur, muncul dari harian berpengaruh di Inggris, The Guardian. Dalam editorialnya harian itu menulis,

“Tekanan berat justru datang dari mereka di Washington, yang dulu merupakan pendukung setia Presiden Soeharto”.

Sementara menurut harian El Mundo (Spanyol), yang dilakukan AS terhadap Presiden Soeharto adalah sebuah American coup de grace. Menurut editorial harian itu,

“Selain tekanan internal, pengunduran Presiden Soeharto dipercepat sebuah ultimatum yang dikeluarkan Menlu Albright. AS adalah importir terbesar bahan-bahan mentah dari Indonesia, juga salah satu penanaman modal terbesar. Apa pun caranya, ini membuktikan sebuah coup de grace.”

Kunjungan Smith dan IMF

Sanksi militer AS sudah dijatuhkan ketika latihan bilateral pasukan komando Balanced Iron 98-6 yang dijadwalkan 1-20 Mei lalu, dibatalkan sepihak. Delapan latihan serupa yang dijadwalkan selama tahun ini, dinyatakan akan dikaji ulang. Namun demikian, bantuan militer melalui E-IMET (Expanded International Military Education and Training) tetap akan dilanjutkan untuk menjaga hubungan baik antara militer kedua negara.

Tapi situasi cepat berubah rupanya. Hari Jumat kemarin, harian The Washington Post memberitakan bahwa sebuah unit militer Indonesia yang dilatih AS, terlibat dalam penculikan dan penganiayaan para aktivis politik. Akibatnya, Pemerintah AS kini sedang mempertimbangkan pembatalan seluruh latihan militer bilateral.

Menurut harian itu, adalah Dubes AS untuk Indonesia, Stapleton Roy, yang tiada henti-hentinya mengadakan penyelidikan tentang siapa yang harus bertanggungjawab atas penculikan dan penganiayaan para aktivis seperti Andi Arief, Desmond Junaidi dan Pius Lustrilanang.

Dalam kaitan itulah, Ketua Sub komite HAM Kongres AS, Chris Smith, akan bertolak ke Indonesia pekan depan untuk membujuk Pemerintah Indonesia agar segera mengadakan pemilu yang jurdil serta akan membahas masalah HAM dengan para pejabat, aktivis dan mahasiswa Indonesia.

“Saya berharap dialog konstruktif dengan Presiden BJ Habibie akan tercipta, termasuk diskusi yang ada hubungannya dengan pembebasan tahanan politik. Saya juga akan menyelidiki berbagai detail tentang penjualan senjata dan bantuan militer AS untuk Indonesia.” kata Smith yang mewakili Negara Bagian New Jersey itu.

Pemerintah AS, bersama-sama dengan Kongres, akan mempengaruhi pula rencana penyelamatan IMF untuk mengatasi krisis moneter. Menkeu Robert Rubin kemarin mengatakan, adalah terlalu dini untuk beranggapan IMF akan memulai kembali proses perundingannya dengan Indonesia.

“Kita baru saja memasuki hari pertama sebuah situasi baru.” katanya.

Tim IMF yang akan dikirim minggu depan terlebih dulu akan mengadakan penilaian atas situasi politik dan ekonomi Indonesia sebelum memutuskan kelanjutan bantuan.

Aspek ekonomi lain menunjukkan risiko akan terjadinya pembatalan (default) utang Indonesia senilai 140 milyar dollar AS, akan semakin meningkat selama situasi politik belum stabil. Meskipun situasi tanggal 21 Mei tampaknya agak sedikit stabil berkat berita berhentinya Presiden Soeharto, analis John Seel dari Bear Steams di Hongkong mengatakan, situasi yang penuh ketidakpastian selama ini akan menjadi pukulan besar terhadap kemampuan Indonesia menyelamatkan diri tanpa bantuan dana IMF.

‘Presiden Habibie’

Reaksi yang disampaikan berbagai kalangan AS kurang lebih mencerminkan juga sikap pemerintah-pemerintah di luar negeri. Sudah diingatkan jauh-jauh hari agar menahan diri, toh akhirnya terjadi penembakan mahasiswa Trisakti yang merupakan sebuah kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Agar hubungan dengan luar negeri membaik kembali, adalah menjadi kewajiban pemerintah mengusut tuntas insiden yang menyedihkan itu.

Tentang sikap Washington terhadap Presiden BJ Habibie, ada kejadian menarik. Tanggal 21 Mei, korps wartawan di Gedung Putih menanyakan kepada Jubir Presiden Mike Mc Cuny,

“Mengapa Presiden Bill Clinton belum pernah sekalipun menyebut nama ‘President Habibie’ setelah pelantikannya?”

Jawab Mc Cuny,

“Kita dengan sangat hati­hati mengikuti perkembangan di sana dan kita akan sangat tertarik dengan jenis kebijaksanaan serta program yang akan diumumkan kepemimpinan baru Indonesia.”

Sehari setelah itu, Menlu Albright menyatakan imbauan agar Indonesia melakukan ‘reformasi politik secara luas’ serta mendesak para pemimpin dan rakyat menghindari kekerasan setelah Presiden Soeharto mundur.

“Nasib Indonesia akan ditentukan bangsa Indonesia sendiri. Tapi AS akan terus membantu apa yang dapat dilakukan untuk membantu mereka yang mengupayakan demokrasi, toleransi dan hukum.” kata Menlu Albright tanpa menyebut kata ‘Presiden Habibie’ ataupun kata ‘pemilu’. (Budiarto Sharabazy)

Sumber : KOMPAS (24/05/1998)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 591-594.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.