AMANKAN LEMBAGA KEPRESIDENAN RI

AMANKAN LEMBAGA KEPRESIDENAN RI[1]

 

 

Oleh : M.T. Zen Bandung, Kompas

BARANG siapa yang pernah mengunjungi White House di Washington DC tentu akan terpesona melihat rumah kediaman dan kantor presiden AS yang penuh dengan pesan sejarah.

Salah satu yang menakjubkan ialah sebuah ruangan dengan dinding-dinding yang dihiasi lukisan para mantan presiden AS, mulai dari George Washington, Thomas Jefferson, Henry Jackson sampai ke presiden terkini.

Dari deretan yang begitu panjang hanya ada satu kasus di mana seorang presiden didaulat agar turun takhta, yakni Richard Nixon dikarenakan skandal Watergate.

Kasus istimewa adalah Franklin Delano Roosevelt, karena dia adalah satu satunya presiden AS yang terpilih sampai 3 kali, karena dalam keadaan Perang Dunia II. Ini benar-benar istimewa. Yang paling banyak hanya dua kali.

Semua orang yang memasuki ruangan itu dan menatapi wajah-wajah presiden itu merasa kagum kepada rakyat Amerika. Bangsa itu begitu utuh dan sangat membanggakan dan menghormati presidennya.

Kenapa begitu? Ada apa dengan rakyat Amerika itu? Apakah mereka bangsa istimewa? Katanya negara koboi (cowboy), negara gangster dan negara mafia. Negara kapitalis liberal lagi, tetapi tiap kali orang kesusahan semua minta bantuan ke AS. Begitu suatu negara lepas dari jajahan dan menjadi merdeka, maka keesokan harinya presidennya sudah melawat ke AS untuk meminta bantuan, dan diberi.

Dicerca, didemonstrasi, dibakar benderanya, tetapi tetap diminta bantuannya. Untuk sementara mari kita kembali ke sejarah kepresidenan Amerika. Apakah semua Presiden AS itu manusia sangat istimewa sehingga (selain Nixon) tidak ada satu pun didaulat agar turun takhta?

Jawabannya sangat sederhana. Mereka punya sabuk pengaman yang benar­ benar dapat mencegah orang berbuat salah, yakni amandemen pada konstitusi yang mengatakan dengan jelas bahwa masa jabatan seorang presiden itu selama empat tahun dan seseorang tidak dapat dipilih lebih dari dua kali. Istilah obat mujarab itu. Just common sense. Dengan demikian sejarah negara itu dapat terjaga integritasnya, dan terjaga keutuhannya.

Konstitusi itu pada dasarnya mengakui bahwa manusia itu makhluk lemah, jadi dapat berbuat salah. Jika dipuja terus, dan tidak ada sabuk pengaman, ia mudah dapat berbuat salah. Karena hal itu manusiawi. Oleh karena itu perlu sabuk pengaman.

Di Indonesia pengaman itu tidak ada. Jadi seorang presiden mudah berbuat kesalahan. Bukan karena dia jahat, tetapi pengaman itu yang tidak ada.

Indonesia merupakan Benua Maritim dengan penduduk lebih dari 200 juta. Suatu negara yang menakjubkan, dan lahir dari suatu revolusi yang hebat dengan perjuangan yang hebat Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi, dan kita mempunyai suatu Konstitusi dengan falsafah negara (Pancasila) yang hebat pula. Kita mempunyai bahasa nasional yang memang lahir dari kancah perjuangan. Bangsa Indonesia ditakdirkan untuk dapat menjadi Bangsa Besar dan Negara Besar

Oleh karena itu adalah kewajiban bangsa Indonesia untuk mengamankan lembaga kepresidenan itu agar bangsa kita tidak mendapat aib di mata dunia Internasional.

Sampai sekarang Indonesia hanya dikenal aibnya saja negara paling korup di dunia, kini dikenal dengan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) penghasil asap/kabut dan mengekspornya ke negara tetangga, tempat orang hilang, pemeras rakyat kecil, tidak menghormati HAM dan lain-lain. Jagalah agar Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang menghormati pemimpinnya.

Sehubungan dengan itu amankanlah lembaga kepresidenan itu. Amankanlah konstitusi kita dengan melengkapinya dengan amendemen-amendemen seperlunya atau melengkapi UU organik yang ada, salah satunya ialah membatasi masa jabatan presiden.

Dengan berlalunya waktu UUD 45 perlu dilengkapi dengan tambahan-tambahan. UUD 45 itu lahir dari kancah revolusi. Setiap warga negara Indonesia harus dapat membayangkan saat sewaktu Bung Karno dan Bung Hatta beserta kawan-kawannya mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia menjelang akhir Perang Pasifik. Kesempatan luas untuk kita mempelajari segi itu tidak ada. Cari makan saja payah. Tetapi mereka melahirkan karya besar, masterpieces UUD 45 dan Pancasila.

UUD 45 itu memang sengaja dibuat fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman. Karena Bangsa Indonesia bukan Bangsa Statik, maka di mana perlu dibuat pelengkap-pelengkapnya lewat UU Organik, UU Pemilihan Umum, atau melalui amendemen-amendemen, misalnya Tap MPR pun tidak disebut dalam UUD 45, toh diadakan juga, dan kita tidak mendurhakai UUD 45 itu. Kini dunia memasuki Abad ke 21. Abad cybernetica, dengan Masyarakat Pengetahuan dan Perekonomian Digital. Jadi perlu dilengkapi. Tidak perlu diubah.

Konstitusi negara Eslandia masih merupakan konstitusi yang dibuat orang-orang Viking yang pertama kali menetap di situ ; konstitusi itu masih valid sampai sekarang, dan dipakai sampai sekarang. Jadi kita dapat mempertahankan UUD 45, tetapi dilengkapi dengan undang-undang organik yang mengatur lebih rinci apa yang dirasakan perlu untuk dapat lebih fleksibel menghadapi masa depan yang penuh perubahan. Esensi kehidupan adalah perubahan itu sendiri.

Ini adalah satu jalan agar kita selalu terhormat di mata dunia.

Quod Erat Demonstrandum.

Prof. M T Zen, warga negara Indonesia, pembayar pajak, tinggal di Bandung.

Sumber : KOMPAS (20/05/1998)

________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 432-434.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.