ALATAS: BELUM ADA NEGARA YANG CALONKAN DIRI UNTUK KETUA GNB

ALATAS: BELUM ADA NEGARA YANG CALONKAN DIRUNTUK KETUA GNB[1]

 

Jakarta, Antara

Sampai saat ini belum ada negara yang mencalonkan diri sebagai Ketua Gerakan Non Blok (GNB) menggantikan Indonesia untuk kepemimpinan tiga tahun mendatang, namun ada kemungkinan negara dari Amerika Latin akan muncul sebagai calon, kata Menlu Ali Alatas.

“Menjelang Konperensi Tingkat Menlu GNB yang akan diselenggarakan bulan Juni mendatang, saya belum melihat adanya indikasi atau calon untuk menggantikan Indonesia,” katanya di Deplu, Jakarta, Kamis.

Menlu mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan dalam konperensi pers mengenai kemungkinan Indonesia memegang tampuk kepemimpinan GNB kernbali pada periode mendatang, seperti yang diutarakan oleh Menteri Kerja Sama Ekonomi Internasional Mesir Youssef Boutres-Ghali baru-baru ini.

Alatas mengatakan, setelah memegang kepemimpinan GNB selama tiga tahun, biasanya selalu ada rotasi kepemimpinan. Namun ia menilai pendapat menteri Mesir tersebut merupakan pendapat pribadi yang muncul karena sampai sejauh ini belum ada negara yang muncul sebagai calon.

Menurut dia, Nikaragua pernah mencalonkan diri untuk menjadi ketua GNB, tetapi negara itu kemudian minta  diberi waktu beberapa lama untuk mempertirnbangkan kembali dan sampai saat ini Indonesia belum menerima indikasi mengenai hal tersebut dari Nikaragua.

“Namun sangat kuat kemungkinan negara-negara Amerika Latin yang tergabung dalam GNB mencalonkan diri karena sepanjang sejarah, selain Kuba yang termasuk dalam Karibia, belum ada lagi negara di Amerika Latin yang menjabat sebagai ketua GNB,”katanya. Dikatakan, hal tersebut wajar walaupun kepemimpinan GNB tidak ditentukan oleh rotasi geografis, melainkan oleh konsensus.

Penyalahgunaan

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai lolosnya surat Xanana Gusmao, gembong GPK Fretilin, ke luar penjara dan dimuat di surat kabar Portugal, Alatas menyayangkan sikap Xanana yang menyalahgunakan hak istimewa.

“Hak istimewa yang diberikan Indonesia telah disalahgunakan untuk alasan politis. Oleh karena itu jangan terkejut bila Indonesia juga memberikan reaksi politis pula. Suatu aksi akan mengundang reaksi,” katanya.

Ia juga menyatakan, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) tidak berhak mendampingi anggota keluarga Xanana Gusmao yang mengunjungi tokoh GPK Fretilin tersebut di penjara LP Cipinang karena tugas ICRC hanya terbatas pada masalah humaniter.

“ICRC hanya badan humaniter, bukan badan hak asasi manusia (HAM-red). Kita terima konvensi internasional bahwa ICRC dapat menjenguk Xanana tanpa didampingi petugas, tapi mereka juga tidak dapat mendampingi keluarga Xanana yang membesuk,”katanya.

Alatas mengatakan, tugas humaniter ICRC dalam suatu peristiwa adalah membantu orang-orang yang terlibat di sekitar konflik agar tidak menderita melalui kunjungan-kunjungan, bantuan sosial atau repatriasi sepengetahuan kedua belah pihak. “ICRC juga tidak dibenarkan membicarakan masalah politik dengan Xanana dan tidak berhak menilai seseorang itu benar atau salah atau terlibat masuk dalam konflik,”katanya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, ICRC juga harus mematuhi kewajiban untuk tidak mengungkapkan apa yang mereka dapat atau lihat kelain pihak. Xanana yang selama ini dikenal sebagai gembong GPK Fretilin meringkuk di penjara Cipinang setelah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Dili, Timor Timur bulan Mei 1993. Namun Presiden Soeharto memberikan grasi dari hukuman seumur hidup tersebut menjadi 20 tahun penjara.

Penyelesaian Tuntas

Menurut Alatas, dalam menangani masalah Timor Timur, Indonesia selalu mendukung upaya Sekjen PBB dalam mencari penyelesaian yang tuntas yang dapat diterima secara internasional, melalui dialog RI-Portugal di bawah naungan Sekjen PBB.

Setelah putaran ketiga dialog RI-Portugal tanggal 17 September 1993 di NewYork, akan dilakukan lagi dialog putaran keempat di tempat yang sama bulan Mei mendatang.

“Kita telah menyepakati beberapa ‘confidence building measures’ yang telah disetujui bersama pada pertemuan ketiga yang lalu, misalnya pertukaran kunjungan wartawan dan tokoh masyarakat. Sudah ada sembilan wartawan Portugal ke Indo­ nesia, tetapi Portugal belum mau menerima wartawan Indonesia ke sana,”katanya.

Menjawab mengenai kemungkinan tokoh GPK Fretilin Ramos Horta berkunjung ke TimorTimur,Alatas mengatakan,”Kita terbuka bagi siapa saja, silahkan kalau ada yang mau mengunjungi Timor-Timur, tapi apakah dia (Ramos Horta -red) mau kemari,” katanya.

Ke Yaman

Pada kesempatan itu Menlu juga menyebutkan beberapa rencana yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni kunjungan singkat ke Yaman 22-26 Januari ini memenuhi undangan Menlu Yaman, menghadiri sidang “Commission of Global Gorvernance” di Mexico 1-3Februari 1994, pertemuan sejumlah Menlu dari negara yang pemah menjadi ketua GNB atau yang pemah mendapat tugas khusus GNB pada 9-11 Februari mendatang.

“Jadi hanya 15 Menlu yang akan diundang dan suasananya akan sangat informal. Hal ini dibenarkan oleh tata tertib Non Blok bahwa dari waktu ke waktu, Ketua GNB dapat memanggil ‘sahabat-sahabatnya’ untuk mengadakan pembicaraan informal,” katanya.

Yang akan menjadi pokok bahasan dalam pertemuan itu, katanya, adalah berbagai persiapan menjelang pertemuan tingkat menteri luar negeri GNB resmi, yang akan diadakan di Kairo, Mesir pada 1-4 Juni 1994. Selain itu Menlu juga menyampaikan bahwa mulai pada 26 Februari 1994 akan dilakukan pula perundingan RI- Malaysia mengenai masalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di Kuala Lumpur pada tingkat pejabat senior (senior officials).

(T.PU18/15.20/DN06/20/01/9415:38/ru2)

Sumber: ANTARA(20 /01/1994)

_______________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 4-6.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.