AKUI ADANJA PARTAI OPOSISI HENTIKAN INTIMIDASI GOLKAR

“Angkatan Muda” menuntut

AKUI ADANJA PARTAI OPOSISI HENTIKAN INTIMIDASI GOLKAR [1]

 

Djakarta, IPMI

SEBUAH delegasi dari angkatan Muda Oposisi Kamis kemarin telah menemui Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum jang diterima oleh Wakil Sekretaris Umum LPU Erman Moeljantoro SH di gedung LPU Matraman Raya, Djakarta.

Boetjo Rumamury dan Toto S. Soerwijono jang memimpin delegasi Julius Usman dalam dialoog selama 20 menit telah menjerahkan sebuah statemen dan memorandum politik “Golongan Oposisi” mengenai pelaksanaan pemilu dewasa ini, sebagai generasi muda mereka mendesak Pemerintah dan Ketua LPU agar tgl. 3 Djuli 1971 sebagai hari pemungutan suara dinjatakan sebagai hari libur penuh “Golongan Oposisi” tidak menerima ketentuan penempatan TPS di kantor/instansi baik swasta maupun pemerintah. Karena hal ini dirasakan tidak dapat memberikan djaminan terhadap kebebasan dan kerahasian memilih bagi karyawan jbs. sebagai warganegara” demikian pernjataan mereka.

Diktator Pemilu

Setelah mengungkapkan bahwa Pemilu sebagai suatu momentum besar jang akan dihadapi dan dinantikan hasilnja oleh seluruh Rakjat. Golongan Oposisi mengkonstatir adanja tendesi kearah “Dictator Plebiscitary” (Diktator Pemilu atau Pemilu jang didikte) dinjatakan bahwa hal itu telah dimanfaatkan melalui peraturan2 jang dibuat. “Pemilu hanja merupakan sarana sebagai formalitas demokrasi dari suatu keadaan jang telah diatur atau dipaksakan terlebih dahulu” demikian Pernjataan Angkatan Muda Oposisi jang ditandatangani oleh Toto Tjokrowijono Ketua II dan Sekdjen Boetje Rumamury dalam memorandumnja dinjatakan bahwa Pemilu 1971 ini hanja akan menghasilkan manusia2 jang naik kekuasaan jang tertinggi, jang tidak disutjikan oleh tradisi tidak dimuliakan oleh prinsip.

menurut mereka pemilu ini hanja akan menghasilkan manusia 2 opoturnis jang kedjam dan litjik jang dengan kasar merenggut hak orang tanpa rasa tanggung djawab dan dengan tudjuan jang tidak menentu. Penguasa harus benar2 konsekwen mendjamin terlaksananja Pemilu setjara bebas, umum, langsung dan rahasia, bebas dari rasa takut, bebas dari paksaan dan tekanan.

Hentikan Intimidasi

Delegasi “Angkatan Muda Oposisi” jang datang ke Gedung LPU itu 7 orang. Semula mendatangi Gedung Dept. Dalam Negeri untuk menjampaikan pernjataan kepada ketua LPU/Mendagri Amir Machmud. Tapi Pak Menteri sedang Tour ke daerah Djabar dan mau diterima oleh Dirdjen Chusus wang Suwandi SH, tapi delegasi menolak. Mereka datang dengan mengendarai “Metro” taksi No. B79V achirnja menudju gedung LPU di Matraman jang kemudian di terima oleh Wa. sekum LPU karena Sekum lembaga itu Majdjen Sunandar tidak ditempat delegasi djuga setjara keras menuntut agar penekanan, paksaan, dan intimidasi Golkar terhadap warganegara segera dihentikan, karena djika tidak dichawatrikan negera akan meluntjur kelembah kediktatoran. “Rakjat telah mendjadi korban perang tindak setiap pelaku2 jg melakukan penekanan, paksanaan intimidasi itu, sekarang djuga. Hal itu tidak lain guna mendjaga mertabat pemerintah dimata rakjat, demi wibawa dan harga diri dari para penguasa Orde Baru ini” demikian memorandum pada achirnja mereka berpendapat bahwa guna terdjaminnja demokrasi dan guna mentjegah kemungkinan adanja kekuasan totaliter, maka pemerintah harus menerima dan melegalisir adanja suatu Partai Oposisi.

Tidak seperti biasanja kemarin delegasi “angkatan Muda Oposisi” itu berpakaian netjis ala pedagang ibarat tukang2 tjatut membawa aktentas2 dan berdasi. Mereka sengadja menjewa sebuah taksi jang mewah sekaligus menjtegah anggapan bahwa delegasi mereka merupakan demontrasi.

Erman Moeljantoro SH berkata “persoalan tekanan paksaan dan intimidasi bakal urusan kami, itu urusan Golkar dan Parpol2. Kami hanja pelaksana teknis dari pemilu menjelenggarakan UU dan ketentuan Pemerintah jang berlaku tidak lebih dari itu. Ia melandjutkan bahwa kechawatiran memang tjukup beralasan. Tapi kami telah mengetjek melalui Panitia pemilihan Daerah ternjata paksaan dan penekanan2 itu tidak ada”, kata pedjabat LPU itu, ia mengingatkan briefing Menteri Dalam negeri dimana2, bahwa Pemerintah tetap akan mengesjahkan hasil Pemilu apapun jang akan terdjadi sebagai djawaban terhadap pertanjaan Julius Usman djika pemerintah akan mengadakan Pemilu djika Golkar kalah. (DTS)

Sumber: SUARA PEMBARUAN (14/05/1971)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 718-719.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.