AKHIRNYA FPP MENERIMA PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN

AKHIRNYA FPP MENERIMA PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN[1]

 

Jakarta, Republika

Tepuk tangan riuh rendah begitu juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) Chozin Chumaidy menyatakan sikap fraksinya soal pertanggungjawaban PresidenIMandataris MPR.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, FPP menyatakan dapat menerima laporan pertanggungjawaban Presiden I Mandataris MPR,” tegas Chozin di akhir pidato pengantar musyawarah dalam rapat Komisi C, yang dipimpin Ida Bagus Oka, kemarin. Rapat Komisi C MPR di ruang Pustakaloka itu khusus membahas laporan pertanggungjawaban PresidenIMandataris MPR.

Dengan demikian, teka-teki sikap FPP-yang sempat ramai diperbincangkan setelah pemandangan umum fraksi, Rabu (413)-terjawab sudah. Ini artinya, semua fraksi di MPR resmi sudah menerima laporan pertanggungjawaban PresidenIMandataris MPR.

Rabu lalu, melalui juru bicara Alfian Darmawan dan Ny Khofifah Parawansah, FPP sempat “mengejutkan”. Selain menyorot tajam laporan pertanggungjawaban, FPP juga tidak menyatakan menerima atau menolak. Sedangkan empat fraksi lainnya, FKP, FABRI, FUD, dan FPDI saat ini langsung menyatakan menerima pertanggungjawaban PresidenIMandataris MPR.

Sikap FPP itu disambut gembira Ketua Komisi C Ida Bagus Oka. “Melegakan,” komentarnya kepada pers. Mengomentari sikap FPP itu, Jusuf Syakir mengatakan pihaknya telah melakukan langkah benar, memberikan keputusan pada saat rapat Komisi C.

“Kami justru benar karena di sinilah saatnya menyatakan menerima. Ini berbeda dengan fraksi lain,” kata Ketua FPP MPR itu.

Fahmi Idris, seorang anggota FKP, menilai bahwa FPP memang sengaja memanfaatkan pemandangan umum untuk kampanye. Terhadap pernyataan itu, Jusuf Syakir mengatakan FPP memang harus menyampaikan aspirasi pemilihnya.

Semula ada yang menduga FPP menerima laporan pertanggungjawaban itu dengan catatan. Kemarin, dalam pidato pengantar musyawarah, FPP tidak memberikan catatan. Meski demikian, FPP menyoroti juga beberapa aspek pembangunan, antara lain, soal kesenjangan ekonomi-baik kesenjangan antar pelaku ekonomi, antar badan usaha, dan kesenjangan antarwilayah-begitu juga soal ketimpangan dan penguasaan sumber produktif oleh segelintir orang.

FPP menyatakan reformasi politik yang menyangkut perubahan perundang­ undangan di bidang politik, serta pengembangan etika dan moral budaya politik, haruslah menjadi agenda utama pembangunan politik di masa mendatang.

FPP juga menyatakan bahwa pembentukan watak, moral, dan akhlak harus menjadi perhatian utama dan pertama bagi aparatur negara. Keteladanan kepemimpinan harus di kedepankan dan menjadi suri teladan.

Usai semua fraksi menyampaikan pidato pengantar musyawarah, dilanjutkan rapat tim perumus yang dipimpin Wakil Ketua Kornisi CAgung Laksono. Dalam rapat itu disepakati kalimat Komisi C menerima sepenuhnya dengan baik laporan pertanggungjawaban PresidenIMandataris MPR. (fullan/ban

Sumber: REPUBLIKA (07/03/1998)

___________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 224-225.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.