Akhirnya F-PP Terima Pertanggungjawaban Presiden Jadwal Acara Komisi C Dinilai Janggal

Akhirnya F-PP Terima Pertanggungjawaban Presiden Jadwal Acara Komisi C Dinilai Janggal[1]

 

 

Jakarta, Kompas

Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) MPR, Jumat (6/3) dalam Rapat Komisi C menyatakan dapat menerima laporan pertanggungjawaban presiden/mandataris MPR RI, yang selanjutnya diteruskan pada Pembicaraan Tingkat IV dalam Rapat Paripurna MPR.

Dengan demikian, kelima fraksi yaitu Fraksi Karya Pembangunan (F-KP), Fraksi ABRI (F-ABRI), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI), Fraksi Utusan Daerah (F-UD) dan F-PP kini seluruhnya telah menerima pidato pertanggungjawaban presiden/mandataris.

Seperti diberitakan, pada pemandangan umum fraksi-fraksi MPR 4 Maret lalu, hanya tinggal F-PP yang belum secara tegas menyatakan menerima atau menolak pidato pertanggungjawaban presiden.

Meski demikian, anggota F-PP MPR Jusuf Syakir dan Alfian Darmawan di sela­-sela jeda rapat Komisi C, menilai, jadwal sidang di Komisi C terasa janggal. Dikatakan, biasanya, rapat komisi itu dibuka dengan pemandangan umum mini atau pengantar musyawarah, dan ditutup dengan pendapat akhir mini.

Rencananya, kata Jusuf Syakin F-PP barn akan menyampaikan kata akhir mengenal pertanggungjawaban Presiden itu di acara pendapat akhir Kornisi C. Tetapi berdasarkan lobi sehari sebelumnya (5/3), para pimpinan Komisi C kemudian menetapkan, acara pendapat akhir digabung ke dalam pengantar musyawarah. Hal ini kemudian disetujui pleno Kornisi C.

“Kalau saya tidak menyampaikan pendapat akhir di sini, namanya saya tidak menuruti konvensi,” lanjutnya. Ketika didesak untuk mengungkap mengapa, ia setuju untuk menyatakan sikap F-PP dalam pengantar musyawarah. “Saya tidak akan menjawab dan mempersoalkan mengapa saya juga setuju. Pokoknya itulah hasil lobi antara pimpinan Kornisi C, dengan pimpinan F-PP, floor leader F-PP dan wakil floor leader F-PP. Saya tidak ikut (lob- Red),” kata Jusuf Syakir. Ia menambahkan. “Ini sesuatu yang sesungguhnya janggal, tetapi kami laksanakan karena kenyataannya harus seperti itu.”

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C dari F-PP Hamzah Haz menyatakan tiadanya jadwal pendapat akhir mini di Komisi C karena adanya keinginan untuk menyelesaikan masalah yang masih jadi “catatan” sebelum memasuki musyawarah komisi.

“Kalau masalah itu belum, diselesaikan, dan kemudian masuk ke tim perumus, maka “catatan” itu bisa tidak terangkat, karena kalau keluar dari tim perumus maka hasilnya adalah hasil tim perumus,” katanya.

 

Logika Terbalik

Menurut Alfian Darmawan, apa yang terjadi di Komisi C merupakan logika terbalik.

“Logikanya, setelah bicara di komisi, kita baru bisa mengambil suatu kesimpulan tentang bagaimana pidato pertanggungjawaban. Sekarang ini logikanya jadi terbalik diterima dulu baru dibacakan,” kata Alfian.

Ketika ditanya mengapa FPP menerima. Alfian hanya mengatakan, yang tahu soal itu adalah pimpinan fraksi.

“Yang terjadi sekarang ini ibaratnya orang shalat, kita ini baru dalam proses rukuh tapi sudah harus sujud. Jadi ada satu tahap yang terlampau,” tambahnya.

Dalam Pengantar Musyawarah, juru bicara FPP Chozin Chumaidy mengemukakan, FPP dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan dapat menerima laporan pertanggungjawaban presidenImandataris yang selanjutnya untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat IV dalam rapat paripurna majelis.

FPP juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada presidenImandataris MPR Haji Muhammad Soeharto atas segala pengabdian dan pengorbanannya bagi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara. Terima kasih dan penghargaan juga diberikan F-PP kepada Wapres Haji Try Sutrisno atas segala pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

 

Satu kesatuan

Sementara anggota FPP MPR Walid SH mengatakan, pemandangan akhir MPR terhadap pertanggungjawaban presiden harus merupakan kesatuan pendapat seluruh fraksi. Dengan begitu, selain menilai keberhasilan maka pemandangan umum itu juga harus menilai berbagai kekurangan.

“Tidak adil jika hanya keberhasilan saja atau kekurangan saja,” kata Walid.

F-PP MPR, kata Walid, tidak ada keinginan untuk menghilangkan berbagai harapan atau saran terhadap pertanggungjawaban presiden. Walid menolak jika sikap F-PP MPR seperti itu ada hubungannya dengan tawar menawar mereka dalam posisi kabinet mendatang.

“Kita ingin berlaku proporsional,” katanya. (Tim Kompas)

Sumber: KOMPAS (07/03/1998)

____________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 222-224.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.