AGAR TANAH PRODUKSI BENAR2 DIMANFAATKAN SESUAI DENGAN AJARAN ISLAM

Peringatan Presiden Soeharto:

AGAR TANAH PRODUKSI BENAR2 DIMANFAATKAN SESUAI DENGAN AJARAN ISLAM [1]

 

Oleh: Syamsuri Ridwan

 

Jakarta, Suara Karya

Di dalam menghadapi musim paceklik bulan Januari sampai Maret 1977 Presiden Soeharto menyatakan penyediaan pangan perlu diperhatikan, dan ke daerah-daerah yang kekurangan pangan akan diadakan dropping (penyaluran) pangan seperti yang telah dilakukan dalam menghadapi musim kemarau yang lalu.

Tanah Produktif Tak Boleh Menganggur

Mengenai usaha peningkatan produksi pangan, Presiden mengingatkan agar tanah yang memenuhi persyaratan untuk produksi pangan supaya benar-benar dimanfaatkan bagi peningkatan produksi pangan. Tak boleh terjadi ada pemilik tanah yang membiarkan tanahnya menganggur atau tidak mengolahnya dengan baik.

“Kepala Negara menegaskan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga menjadi kewajiban pemilik tanah menggunakan tanah itu untuk peningkatan produksi”. Demikian Menteri Widjojo Nitisastro memberi keterangan kepada pers.

Hal itu dikemukakan Kepala Negara ketika memberi petunjuk dalam usaha meningkatkan produksi pangan serta langkah-langkah menghadapi musim paceklik yang akan datang kepada 10 Gubernur (termasuk wakil kepala Daerah Istimewa Yogyakarta) di Bina Graha (Suara Karya Senen 15 Nopember 1976).

Problema kekurangan dan kemiskinan didalam kehidupan manusia sudah berjalan berabad-abad mungkin semenjak berkembangnya manusia dibumi. Ia merupakan problema yang tidak pernah kunjung habis, yang menimpa segala bangsa di pelosok dunia ini. Terutama apabila manusia dihadapkan kepada bencana alam yang hampir setiap masa datang silih berganti. Apa itu kekeringan yang disebabkan musim kering yang panjang, atau kelebihan air yang melimpah-limpah sehingga terjadi bencana banjir di sana sini akibat curahan hujan yang terus menerus, atau hama yang merusak tanam­tanaman seperti hama wereng, hama ganjur, hama tikus, sundep dan lain-lain lagi, yang lebih dahsyat lagi seperti gempa bumi, gunung meletus dan topan. Semua itu membawa akibat bahaya kekurangan bahan makanan, yang selanjutnya menimbulkan bahaya kelaparan kepada penduduk.

Apa yang dinyatakan Presiden Soeharto kepada 10 Gubernur mengenai penyediaan pangan, di dalam sejarah Islam telah pernah dialami dalam masa khalifah Umar bin Khattab, seorang Kholifah yang terkenal sangat besar pembelaannya kepada rakyat, sangat tegas menghadapi pelanggaran dan terkenal pula keadilannya.

Pada masa kekhalifahannya pernah terjadi bahaya kelaparan yang sangat parah akibat musim kering yang amat panjang sehingga mengancam penyediaan pangan bagi penduduk di Madinah.

Peristiwa tersebut terjadi pada th 18 H. Bahaya kelaparan yang mencekam penduduk Madinah begitu parahnya sehingga terjadi orang-orang sama memotong kambing yang kemudian disimpan dagingnya untuk persediaan makan yang kebanyakan sampai membusuk.

Melihat penderitaan rakyat yang demikian itu khalifah Umar bin Khattab tidak mau makan samin dan susu serta daging yang menjadi makanannya sehari-hari, untuk diberikan kepada orang yang kelaparan yang lebih membutuhkan. Beliau mengirim Instruksi kepada Panglima-panglima serta Gubernur diwilayah-wilayah supaya segera mengirimkan bantuan bahan makanan ke Madinah yang sedang tertimpa paceklik dan bahaya kelaparan.

Pada saat keadaan sudah semakin kritis, beliau mengambil tindakan darurat dengan mengeluarkan suatu dekrit kepada seluruh penduduk di Madinah yang masih bisa makan, supaya mengisi perut mereka dengan separo dari apa yang mereka makan, sedang yang separonya harus diberikan kepada mereka yang sudah tidak bisa makan karena ketiadaan bahan makanan, agar mereka jangan sampai mati kelaparan, dan dengan keyakinan orang tidak akan mati karena hanya mengisi separo perutnya.

Tetapi sebelum dekrit itu dilakukan tibalah bantuan bahan makanan dari panglima­panglima dan Gubernur-Gubernur. Pertama-tama dropping bantuan datang dari Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah dengan empat ribu unta yang mengangkut bahan makanan, kemudian dari Gubernur Mesir Amar bin Ash dengan dua puluh kapal, dan seribu unta yang berupa gandum ditambah dengan lima ribu potong pakaian. Dan dari Gubernur Muawiyah sebanyak tiga ribu unta disertai dengan tiga ribu potong pakaian, sedang dari Panglima Sa’ad bin Abi Wakkas seribu unta yang memuat gandum. Dengan segera semua dropping bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada segenap penduduk yang menderita kelaparan.

Akan tetapi semua dropping bahan makanan itu pada akhirnya hanya dapat menutup bahaya kelaparan untuk waktu tertentu, sehingga khalifah Umar terpaksa memberlakukan dekritnya, supaya semua orang yang masih bisa makan membawa masuk saudaranya (penduduk) yang kelaparan ke dalam rumahnya untuk mendapatkan separo dari bahagian pengisi perut mereka masing-masing. Sehingga semua penduduk di Madinah hanya hidup dengan separo perutnya.

Ini adalah tindakan Khalifah Umar untuk mengatasi bahaya kelaparan atau H.O. yang mengancam daerah setempat, sehingga semua ikut bertanggungjawab terhadap saudara-saudaranya sebangsa yang terkena kelaparan, jadi bukan hanya pemerintah sendiri yang bertanggungjawab untuk mengatasinya.

Hal tersebut sesuai dengan perintah Rasulullah S.A.W didalam cara mengatasi jangan sampai terjadi bahaya kelaparan tidak teratasi, sebagai tersebut didalam hadistnya.

“Siapa saja yang memiliki makanan cukup untuk dua orang, hendaklah ia pergi membawa orang ke tiga (untuk diajak makan bersama), dan siapa saja yang memiliki makanan cukup untuk empat orang maka pergilah ia membawa orang kelima dan keenam”.

Demikian cara agama Islam menghadapi atau mengatasi bahaya kelaparan, yang didalam beberapa aspek yaitu yang mengenai perintah dropping (penyaluran) pangan seperti yang diperintahkan oleh Presiden Soeharto terdapat persamaan.

Adapun perintah Presiden mengenai tanah produktif di dalam hal ini ada persesuaian atau persamaannya dengan sistem penggunaan tanah produktif atau pertanian yang diperintahkan oleh Islam. Untuk ini kita terangkan sebagai berikut : Menurut ajaran Islam tanah adalah salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Rasa syukur dari pemberian kenikmatan tersebut adalah mengolah tanah itu secara intensip sehingga dapat memberikan hasil tanaman yang sangat berguna bagi hidup bersama. Kedudukan tanah menurut Islam adalah lebih berat kepada fungsi sosial daripada pemilihan pribadi. Tanah merupakan modal pokok dari kehidupannya seluruhmanusia, malah seluruh mahluk yang hidup dibumi. Jadi pemilik tanah sebenarnya hanyalah wakil dari masyarakat, atau merupakan benda amanat dari masyarakat yang harus diolah sampai membawa hasil yang berguna bagi masyarakat oleh pemilik tersebut.

Didalam Al Qur’an surat Nuh ayat : 17 – 18 disebutkan. ”Allahlah yang menumbuhkan kalian dari bumi dengan sebaik-baiknya, kemudian mengembalikan kalian di dalamnya dan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya (pada hari kiamat).”

Jadi jelas manusia tidak bisa lepas mulai pertumbuhannya sampai kepada akhir hayat dari bumi dan dari segala kepentingannya yang tumbuh di bumi. Dan didalam surat Qaaf ayat : 9 – 11. ”Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak kegunaannya, maka Kami tumbuhkan kebun-kebun dan biji tanaman yang diketam. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang bermoyang bersusun-susun menjadi rizki untuk hamba-hamba Kami, dan Kami hidupkan dengan air itu tanah-tanah yang kering, seperti demikian itulah terjadinya kebangkitan.”

Dengan ayat tersebut maim terang bahwa Allah yang menurunkan air dari langit kebumi sehingga tanah-tanah yang kering dan tandus menjadi hidup, siap untuk diolah oleh tangan manusia, dengan segala bentuk pertanian, kemudian Allah yang menumbuhkan biji-biji sampai saatnya diketam. Jadi manusia diwajibkan untuk mengolah, bukan membiarkannya menjadi tanah yang terlantar.

Didalam hal tersebut ada sebuah hadist nabi S.A.W. yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Amza’i dari Atha’ dari sahabat Jabir bin Abdillah, Nabi S.A.W. bersabda: “Siapa saja yang memiliki tanah maka supaya menanamkannya, atau diserahkan kepada orang lain. Maka apabila ia menolak hendaklah tanah itu dirampas (Oleh Negara)”.

Jadi didalam hadist tersebut jelaslah diatur fungsi tanah yang oleh Rasulullah S.A.W. benar-benar ditujukan kepada fungsi sosial, sehingga jangan sampai ada tanah yang produktif menjadi terlantar, dibiarkan dengan tidak ditanam yang akhirnya masyarakat menjadi menderita karenanya.

”Siapa saja yang memiliki tanah maka supaya menanaminya, atau ia menyerahkan kepada orang lain untuk ditanami. Maka apabila ia menolak hendaklah disita tanah itu (oleh negara)”.

Maka dengan kedua hadist tersebut jelaslah Islam melarang tanah produktif dibiarkan terlantar. Malah apabila si pemilik tetap membiarkannya tidak mau menanaminya maka tanah itu supaya disita oleh penguasa (negara) demi kepentingan masyrakat.

Dengan demikian menurut Islam pemilik-pemilik tanah tidak boleh berbuat semau mereka sendiri, sebab sebenarnya mereka itu hanyalah pemegang amanat dari masyarakat. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menderita dalam soal pangan karena perbuatan mereka yang semau mereka sendiri itu dengan tidak memperdulikan bagaimana sebenarnya fungsi tanah yang ada ditangan mereka.

Jadi apa yang dinyatakan oleh Presiden Soeharto kepada 10 Gubernur di Bina Graha tidak ada perbedaan tujuan dengan apa yang pernah diperintahkan oleh

Rasulullah S.A.W. pada empat belas abad yang lalu. Apa yang disunnahkan atau disyariatkan oleh Rasulullah SAW dulu, sekarang ini dilakukan oleh seorang hamba Allah yang menjadi pengikut Rasul-Nya, yang kini menjadi Presiden Republik Indonesia. (DTS)

Sumber: SUARA KARYA (17/12/1976)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 197-200.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.