ADA KESALAHAN PROSEDUR DALAM PENYERAHAN KEKUASAAN PRESIDEN

ADA KESALAHAN PROSEDUR DALAM PENYERAHAN KEKUASAAN PRESIDEN[1]

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Pergantian Presiden dari Jenderal Besar Soeharto kepada Prof. Dr. Baharuddin Jusuf Habibie, telah dilakukan dan itu dilakukan sesaat setelah Presiden Soeharto menyampaikan pernyataan berhentinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari sini, tampak kesalahan prosedur yang dilakukan.

“Tidak dapat disangkal, bahwa pemindahan kekuasaan dari Presiden ke wakil Presiden oleh karena Presiden berhenti, apapun alasannya, memang konstitusional. Tetapi, ada prosedur yang harus ditempuh.” tandas pakar sejarah politik Dr. Anhar Gonggong kepada Pembaruan, Jumat pagi.

Menurut dia, prosedur itu, paling tidak secara psikologis politik, hal itu amat penting, yaitu, saat dan tempat dilakukannya pelantikan dan pembacaan sumpah Presiden pengganti, yaitu Presiden. Jadi konstitusional benar, tetapi prosedurnya salah.

Dikatakan, seharusnya, pada tanggal 21 Mei 1998 hanyalah pemberitahuan Presiden Soeharto kepada masyarakat bahwa ia berhenti sebagai Presiden dan akan digantikan oleh BJ Habibie berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Kapan itu dilaksanakan, tergantung jadwal yang ditentukan oleh pimpinan DPR untuk mengadakan Sidang Pleno.

Diakui, persoalan ketakutan pada kevakuman pemerintahan, sebenarnya tidak beralasan. Karena yang namanya pemerintahan demisioner bukanlah hal yang aneh di dunia ini. Hampir semua negara konstitusional demokratis pernah diperintah oleh pemerintahan yang demisioner.

Dengan demikian, pengucapan sumpah wakil Presiden ketika menjadi Presiden pengganti, seharusnya di Gedung MPR/DPR di depan Sidang Pleno DPR. Tetapi kesalahan prosedural itu mungkin memang amat kecil, jika dibandingkan dengan prosedur pemilu yang menjadikan anggota dan pimpinan MPR/DPR menduduki kursinya dan berkantor di gedung milik rakyat itu. Kecurangan, kolusi dan ketidakadilan dari pelaksanaan pemilu yang menyebabkan anggota-anggota DPR dan pengangkatan yang didasarkan pada kolusi dan nepotisme. Dari ayah, istri, anak sampai menantu menjadi anggota DPR/MPR.

Percepat Pemilu

Karena alasan itu, katanya, jika sekarang kita menjadikan saat ini sebagai saat kembalinya pelaksanaan konstitusi demokratis, maka seharusnya pimpinan MPR/DPR segera mengambil inisiatif untuk mempercepat pemilu dan membubarkan diri.

Langkah ini merupakan sesuatu yang elegan dan sportif dari para pimpinan dan anggota MPR/DPR. Apalagi kalau mau dicari kesalahan yang dilakukan Presiden Soeharto, maka juga pasti ditentukan pada diri pimpinan dan anggota MPR/DPR. Lebih dari itu, kalau pimpinan MPR/DPR menyelenggarakan pemilu dan membubarkan diri, maka mereka mengembalikan fungsi terhormat dari lembaga tertinggi/tinggi negara, MPR dan DPR.

Diakui, apa yang kita alami pada hari Kamis, tepat pada hari besar Kenaikan Isa Almasih, 21 Mei 1998 kemarin, tentu saja patut dianggap sebagai hari yang penting dalam sejarah modern kita. (A-7)

Sumber : SUARA PEMBARUAN (22/05/1998)

________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 586-587.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.