ABRI DITUDING HAMBAT PROSES DEMOKRASI

ABRI DITUDING HAMBAT PROSES DEMOKRASI[1]

 

Jakarta, Merdeka

Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung mengungkapkan, dewasa ini ada sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa diapungkannya ancaman PKI sebagai musuh bersama merupakan bagian dari alibi pemerintah untuk mengalihkan perhatian dari isu kesenjangan sosial.

Namun yang pasti, menurut Pangab, PK.l di satu sisi dan kesenjangan sosial di sisi lain, merupakan dua ancaman, yang dapat berdiri sendiri, sekaligus dapat saling lingkup up (berhubungan, red).

“Oleh karena itu tidak mungkin meniadakan kesenjangan dengan melupakan sisa-­sisa PKI, atau hanya membesar-besarkan ancaman PKI untuk membiarkan kesenjangan.” kata Pangab dalam ceramahnya yang dibacakan Assospol Kassospol ABRI Mayjen Budi Harsono di hadapan peserta Rapim IKBLA Arief Rachman Hakim (Eskponen’66), kemarin malam.

Kedua masalah tersebut, lanjut Pangab haruslah disikapi secara proporsional.

“Sebab kesenjangan sosial bukan reklame politik untuk membolehkan partisipasi atau sikap kritis yang radikal ala komunisme.” katanya.

Dalam pidatonya yang berjudul “ABRI-Rakyat sebagai basis kekuatan CJrde Baru.” Pangab juga mengemukakan, seirama dengan perubahan dan pembaruan saat ini cenderung terjadi proses reduksi dan simplifikasi terhadap stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai stimulan dalam membina kemitraan ABRI-rakyat. Hal ini disebabkan dinamika pembangunan maupun pengaruh lingkungan global.

“Penetrasi nilai-nilai internasionalisme seperti demokratisasi dan HAM, memperkuat proses pengikisan itu. Akibatnya muncul gugatan terhadap pendekatan stabilitas yang diikuti dengan gugatan terhadap ABRI.” katanya.

Gugatan itu menurut Pangab, seakan-akan apa yang dilakukan ABRI sebagai sesuatu yang tidak populer. Menurutnya, cepat atau lambat, dan langsung maupun tidak langsung, akan ada kalangan yang terpengaruh dengan hal itu. Sehingga dapat menimbulkan pandangan bias yang mengakibatkan sikap simpati menjadi antipati kepada ABRI.

Dalam bidang refungsionalisasi kebangsaan, Pangab mengatakan, ABRI tidak kalah sengitnya dituding sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab atas lambatnya proses demokratisasi.

“Pendekatan stabilitas yang menjadi andalan pemerintah dan dan diekspresikan oleh ABRI, dianggap sebagai belum siapnya pemerintah menggembala kreativitas dan dinamika masyarakat.” ungkapnya.

Akibatnya, menurut Pangab lembaga politik dianggap mandul, kekuatan politik sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat tidak dapat berperan secara optimal. (PN)

Sumber : Merdeka (07/10/1996)

___________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 573-574.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.