7 APRIL PRESIDEN MEMIMPIN SIDANG KABINET PARIPURNA

7 APRIL PRESIDEN MEMIMPIN SIDANG KABINET PARIPURNA [1]

Jakarta, Media Indonesia

Presiden Soeharto 7 April akan memimpin Sidang Kabinet Paripurna untuk memberikan pengarahan kepada para menteri tentang persiapan memasuki Repelita VI dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II.

Menko Kesra Azwar Anas mengemukakan, Kepala Negara  mementingkan kembali dilaksanakannya Koordinasi, Integrasi serta Sinkronisasi (KIS), khususnya dijajaran Kesra sehingga tercapai efisiensi.

Karena itu, perlu terus diupayakan secara intensif bersama menteri terkait, kata Azwar seusai melapor mengenai serah terima jabatan baik di Departemen Perhubungan maupun di Kantor Menko Kesra kepada Kepala Negara di Bina Graha, kemarin.Pada kesempatan itu, tuturnya, Presiden meminta agarpenanggulangan bencana Flores yang telah dilakukan berbagai instansi ditangani dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, jelasnya, akan segera dilakukan inventarisasi sehingga diketahui berapa yang telah dikeluarkan oleh Depsos, Pemda serta badan-badan lainnya. Sebab itu, Menko Kesra meminta semua instansi yang terlibat dalam penyampaian dan pengumpulan dana, mau menyampaikan laporan sehingga bisa diketahui berapa yang telah terkumpul semua.

Lingkungan

Sementara itu, ketika menerima Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusuma atmadja, Presiden menyatakan agar kelompok masyarakat tidak perlu mengembangkan sikap anti pembangunan dengan dalih pembangunan akan mengakibatkan rusaknya lingkungan.

”Pembangunan industri memang akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Karena itu, tugas masyarakat dan pemerintah adalah memperkecil dampak tersebut, ” tandas Sarwono. Untuk itu, tuturnya, penanganan industri kimia harus dilakukan dengan baik, yakni tidak boleh didirikan di hulu sungai untuk menghindari pencemaran.

Menurut Sarwono, Kepala Negara juga meminta agar menangkal tuduhan luar negeri bahwa Indonesia menebangi hutan semaunya sehingga Indonesia dituduh sebagai perusak lingkungan. Indonesia, tandasnya, harus menunjukkan sikap tegas terhadap luar negeri bahwa rakyat dari pemerintah Indonesia memiliki komitmen tegas terhadap upaya pelestarian lingkungan. Sedangkan upaya lain yang perlu ditingkatkan guna menangkal tuduhan tersebut, jelasnya, adalah menyebarluaskan berbagai informasi seperti yang dilakukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal).(Rid)

Sumber: MEDIA INDONESIA (0l/04/1993)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 91-92.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.