68 KK PERTAMBANGAN GENERASI VI DITANDATANGANI AKHIR APRIL

68 KK PERTAMBANGAN GENERASI VI DITANDATANGANI AKHIR APRIL[1]

 

Cimacan, Antara

Sebanyak 68 kontrak karya (KK) Pertambangan Generasi VI yang sempat tertunda-akan ditandatangani akhir April 1997 oleh Mentamben.

“Jadwalnya kemungkinan tanggal 30 April.” kata Kasubdit Pengembangan Pertambangan Ditjen Pertambangan Umum Ir Simon F. Sembiring dalam sarasehan wartawan tentang Pertambangan Umum yang diselenggarakan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) di Cimacan, Jabar, Sabtu.

Menurut dia, Presiden Soeharto telah memberikan persetujuan nya mengenai Kontrak Karya Generasi VI ini. Sebelumnya telah dikonsultasikan kepada DPR.

Dua KK lainnya, yaitu Busang II dan III di Kaltim yang termasuk Generasi VI, katanya, untuk sementara ditangguhkan.

“Jadi yang 68 KK itu tidak perlu menunggu dua usulan KK Busang.” ucapnya.

Setelah mendapat persetujuan Presiden, Tim dari Deptamben mengadakan rapat untuk memutuskan di mana dan bagaimana penandatanganan KK itu. Akhirnya disepakati seluruhnya di Jakarta dan langsung diserahkan kepada perusahaan pemilik.

Penundaan 68 KK yang seharusnya sudah dikeluarkan sekitar pertengahan lalu itu dikhawatirkan dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan umum di Indonesia.

Keluhan terbanyak datang dari calon investor Kanada, katanya, mengingat dari 68 KK itu, 80 persen di antaranya adalah perusahaan Kanada. Kebanyakan kalangan pers dan pengusaha Kanada mengkhawatirkan investasi mereka di Indonesia.

Menteri Perdagangan Internasional Arthur Eggleton akhir Maret lalu bahkan meminta pemerintah Indonesia agar segera menyelesaikan perizinan bagi 68 KK Generasi VI.

Permintaan pemerintah Kanada itu disampaikan kepada Menperindag Tunky Ariwibowo saat melakukan kunjungan ke Kanada dalam misi perdagangan.

Kepada Eggleton, Tunky berjanji akan membawa permintaan Kanada itu kepada pejabat yang berwenang, yaitu Mentamben IB Sudjana.

KK Generasi VI semula berjumlah 70, dan seluruhnya sudah mendapat rekomendasi DPR sejak tahun lalu. Namun karena ada dua kontrak bermasalah yaitu Busang II dan III, maka pemerintah menunda pemberian izin KK Generasi VI.

KK Generasi VII

Menurut Simon Sembiring, Dirjen Pertambangan Umum juga sudah memberikan izin prinsip bagi KK Generasi VII kepada 176 perusahaan.

“Saat ini, aplikasi KK itu sudah masuk ke Mentamben.” katanya.

Dalam Generasi VII, aspek pengawasan ditingkatkan. Hal ini bukan karena ada masalah Busang, tetapi memang sudah dilakukan sejak beberapa waktu sebelumnya.

Ia belum bisa memastikan bahwa banyaknya KK itu memperlihatkan investasi pertambangan di Indonesia tidak terpengaruh kasus Busang.

“Aplikasi mereka sudah masuk sebelum muncul kasus Busang.” katanya.

Perbedaan lainnya dengan Generasi VI, KK VII ini luas arealnya maksimal menjadi 62.500 hektare, atau 25 persen dari aplikasi awal.

Sumber : ANTARA (12/04/1997)

__________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 316-317.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.